Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (KEMENKOMINFO RI) Simanjuntak, Washington; Subagyo, Agus; Sufianto, Dadang
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.332

Implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor publik di Indonesia telah dirumuskan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) berperan penting sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional. Saat ini implementasi AI di bidang pelayanan publik masih perlu dikaji ulang karena adanya kinerja algoritma dan tata kelola data yang dipandang melanggar etika. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran implementasi AI dalam memperkuat ikatan kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis manfaat AI dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Kemenkominfo RI, menganalisis pemahaman Kemenkominfo RI terhadap isu etika dan kebijakan tentang AI di Indonesia RI, serta menganalisis strategi Kemenkominfo RI dalam menggunakan AI untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Indonesia RI. Penelitian ini menggunakan metode deksirptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur di Ditjen Aptika Kemenkominfo RI, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dalam hal pengambilan keputusan masih dalam tahap awal dan sangat bergantung pada ketersediaan dan sentralisasi data. Isu etika dan kebijakan AI di Indonesia, adalah di seputar belum mampunya perusahaan dan UMKM lokal untuk bersaing dengan perusahaan besar, dan hambatan belum rampungnya pusat data nasional membuat pemerintah belum dapat mengendalikan sepenuhnya penerapan AI.

Upaya Pemetaan Potensi Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nuradhawati, Rira; Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i2.393

Desa Nanjung yang terletak di Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat merupakan desa yang tidak terlalu jauh dari pusat Kota Cimahi. Desa Nanjung mempunyai potensi sumber daya lokal yang berasal dari pertanian, perdagangan home industry dan UMKM. Komoditas pertanian yang utama adalah dari tanaman pangan. Desa Nanjung juga telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang didalamnya tergabung para pelaku usaha home industry dan UMKM. Namun di sisi lain, warga Desa Nanjung mengalami ketertinggalan dalam hal manajemen pengelolaan potensi desa, dalam bidang pendidikan, teknologi dan informasi, sehingga potensi yang ada belum diberdayakan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sehingga berpengaruh terhadap pandangan mereka untuk ikut terlibat dalam upaya pemanfaatan potensi desanya. Desa Nanjung selain memiliki sumber daya lokal yang cukup mumpuni juga memiliki akses ke jalan sehingga dapat menunjang lancarnya kegiatan perekonomian dalam hal distribusi hasil pertanian, home industry dan UMKMnya. Dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unjani, diharapkan bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, membantu pemerintah desa dalam memetakan potensi ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung (Studi pada Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan) Permana, Danny; Sufianto, Dadang; Yovinus, Yovinus; Gunawan, Wawan; Kristian, Indra; Nuradhawati, Rira
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.651

Penetapan Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuntut penyiapan dan penguatan kapasitas, baik aparatur pemerintah desa maupun masyarakatnya. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan juga unsur masyarakat yang terlibat secara langsung dalam tata kelola desa menjadi suatu syarat supaya pelaksanaan UU Desa itu sendiri dapat berjalan secara optimal. Untuk meningkatkan kinerja aparatur di desa maka perlu dilakukan pengembangan dan pelatihan sumber daya aparatur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan atau pelayanan publik yang lebih baik di desa. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Warnasari yang merupakan bagian dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui pelatihan serta Focus Group Discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan Kepala Desa Warnasari pada tanggal 9-10 September 2024 yang bertempat di Kantor Desa Warnasari. Melalui kegiatan FGD tersebut, dapat diidentifikasi bagaimana proses analisis sumber daya aparatur pemerintahan di Desa Warnasari, Kecamatan Pangalengan.

Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung Dalam Perspektif Era 4.0 Nuradhawati, Rira; Sufianto, Dadang; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Permana, Danny
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 1 No 2 (2020): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak: Guna membangun kemandirian desa dalam kerangka mewujudkan Desa Membangun, maka harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, diikuti dengan tata kelola program yang baik pula. Pembangunan pedesaan yang efektif bukanlah semata-mata hanya karena adanya kesempatan, akan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan dari berbagai prioritas kegiatan, tidak berdasarkan trial and error atau coba-coba, melainkan diakibatkan adanya perencanaan yang baik. Adanya isu revolusi industri 4.0 perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah desa sehingga dapat mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan tersebut. Sumber daya yang kompeten adalah salah satu faktor utama penentu keberhasilan transformasi era 4.0 tersebut, karena itu peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perlu diprioritaskan. Adapun maksud dan tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan dan pembekalan ini maka SDM manusia yang ada di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung mampu meningkatkan kapasitas atau kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan khususnya pada era 4.0. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Di Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung adalah melalui pembekalan materi, pelatihan, pendampingan, Focus Group Discussion (FGD) dan seminar. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi positif bagi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan penguasaan terhadap upaya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan masyarakat dalam perspektif era 4.0 untuk menghindarkan diri dari ketertinggalan dengan semakin cepatnya informasi dan teknologi yang berkembang saat ini yang tentu saja menuntut kesiapan dari berbagai lapisan masyarakat bukan hanya sosok pemimpin saja. Kata kunci: peningkatan kapasitas, SDM, pemerintah desa, era 4.

Pemberdayaan Ormas Pemuda Pancasila dalam Upaya Menjaga Kekondusifan dan Ketertiban Masyarakat di Wilayah Kecamatan Cinambo Kota Bandung Nuradhawati, Rira; Gunawan, Wawan; Yovinus, Yovinus; Sufianto, Dadang; Djatah, Stenly; Permana, Danny; Rusfiana, Rudi; Rochaeni, Atik
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 3 No 2 (2022): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v3i2.260

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Organisasi Pemuda Pancasila itu sendiri adalah sebuah organisasi paramiliter Indonesia yang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution pada 28 Oktober 1959, sejak tahun 1981 dipimpin oleh Japto Soerjosoemarno. Nama ini mengacu pada Pancasila, "lima prinsip" resmi negara Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo sebagai bagian dari Organisasi Pemuda Pancasila turut mewarnai tatanan kehidupan masyarakat di Kecamatan Cinambo Kota Bandung. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan berupaya memberikan saran dan masukan agar Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo lebih berdaya dalam upaya menjaga kondusivitas dan ketertiban masyarakat. Kegiatan sendiri dilakukan via Zoom dengan dihadiri oleh anggota Pemuda Pancasila Kecamatan Cinambo. Dari hasil diskusi diketahui bahwa organisasi yang dipimpin oleh Hari Apriansyah di lapangan memberikan kontribusi yang cukup positif terhadap lingkungan dan masyarakat Kecamatan Cinambo. Mereka ikut terlibat dalam menjaga keamanan, memberikan bantuan kepada masyarakat khususnya yang terdampak pandemi Covid-19. Kontribusi mereka harus terus didukung baik secara moril maupun materil dan dirangkul keberadaannya untuk bisa sinergi dengan masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan lainnya. Dengan sinerginya ormas Pemuda Pancasila bisa ikut menjaga ketertiban dan kekondusifan di masyarakat Kecamatan Cinambo Kota Bandung.

PERAN PEMERINTAH DALAM IMPLEMENTASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA (KEMENKOMINFO RI) Simanjuntak, Washington; Subagyo, Agus; Sufianto, Dadang
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.332

Implementasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor publik di Indonesia telah dirumuskan dalam Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) berperan penting sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional. Saat ini implementasi AI di bidang pelayanan publik masih perlu dikaji ulang karena adanya kinerja algoritma dan tata kelola data yang dipandang melanggar etika. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran implementasi AI dalam memperkuat ikatan kontrak sosial antara pemerintah dengan warga negaranya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis manfaat AI dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Kemenkominfo RI, menganalisis pemahaman Kemenkominfo RI terhadap isu etika dan kebijakan tentang AI di Indonesia RI, serta menganalisis strategi Kemenkominfo RI dalam menggunakan AI untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Indonesia RI. Penelitian ini menggunakan metode deksirptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur di Ditjen Aptika Kemenkominfo RI, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi AI dalam hal pengambilan keputusan masih dalam tahap awal dan sangat bergantung pada ketersediaan dan sentralisasi data. Isu etika dan kebijakan AI di Indonesia, adalah di seputar belum mampunya perusahaan dan UMKM lokal untuk bersaing dengan perusahaan besar, dan hambatan belum rampungnya pusat data nasional membuat pemerintah belum dapat mengendalikan sepenuhnya penerapan AI.

Pamong Praja Sufianto, Dadang
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 01 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Pamong praja merupakan aparatur pemerintah yang mengemban misi pemerintah pusat di daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan lainnya berdasarkan asas dekonsentrasi. Mereka berada dalam susunan organisasi pemerintah daerah. Peranannya sangat penting antara lain sebagai perekat negara kesatuan RI di daerah. Walaupun saat ini sebutan pamong praja tidak dinyatakan secara formal dalam peraturan perundang- undangan, namun hakikat kedudukan, fungsi, dan peranannya tetap ada dan dijalankan oleh para kepala daerah yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai wakil pemerintah pusat di wilayahnya.

POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Sufianto, Dadang
Jurnal Academia Praja Vol 1 No 02 (2018): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017 sebagai lanjutan dari penelitian serupa yang dilakukan di Kota Cimahi pada tahun 2016. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan tujuannnya untuk mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, latar belakangnya, dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah. Dari hasil penelitian diketahui hal-hal sebagai berikut; Pada birokrasi pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat terdapat pola hubungan patronase antara Bupati (sebagai patron) dengan para pejabat tertentu (sebagai klien) yang diketahui dari pengembangan karier. Faktor-faktor yang melatar-belakanginya yaitu faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, faktor budaya untuk saling menitipkan di antara kedua-belah pihak, dan faktor kinerja pegawai. Keberadaan pola hubungan patronase tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemda KBB.‖

POLA HUBUNGAN PATRONASE DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BANDUNG Sufianto, Dadang; Subagyo, Agus; Setiawan, Agustina
Jurnal Academia Praja Vol 2 No 01 (2019): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Judul penelitian ini adalah “Pola Hubungan Patronase Dalam Birokrasi Pemerintahan Daerah Kota Bandung.” Tujuannya, 1) mengetahui keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung, 2) mengetahui latar belakang keberadaan pola hubungan patronase tersebut, dan 3) mengetahui dampak pola hubungan patronase terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya yaitu: 1) terdapat pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung antara walikota dengan para pejabat tertentu; 2) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tersebut dilatar-belakangi faktor kesamaan almamater, faktor politik berupa penyelenggaraan pilkada langsung, dan faktor kinerja pegawai; 3) keberadaan pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah Kota Bandung tidak berdampak negatif terhadap pencapaian kinerja pemda. Beranjak dari kesimpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep berupa: "pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan daerah tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja pemerintah daerah, jika kepala daerah dapat mengelolanya secara hati-hati dan normatif."

PASANG SURUT OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Sufianto, Dadang
Jurnal Academia Praja Vol 3 No 02 (2020): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v3i2.185

Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan masa Indonesia merdeka. Dalam kurun waktu itu, perubahan situasi politik telah mewarnai perubahan prinsip pemberian otonomi kepada daerah. Dari sejak ada sampai sekarang, otonomi daerah di Indonesia mengalami perubahan mengikuti irama ‘tarik-menarik kewenangan Pusat-Daerah.’ Otonomi daerah kadang membesar dan kadang mengecil. Itulah pasang surut otonomi daerah yang telah dan mungkin akan terus berlangsung di NKRI.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search