Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal At-Tafkir Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Fatmah Taufik Hidayat
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
SISTEM MATRILINEAL DAN HUBUNGANNYA TERHADAP HAK HADHANAH MENURUT ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM Fatmah Taufik Hidayat; Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim
At-Tafkir Vol 9 No 1 (2016): AT-TAFKIR: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak yang telah ditinggalkan oleh orang tuanya baik karena bercerai atau meninggal dunia berhak mendapat penjagaan. Penjagaan anak yang sebegini di dalam Islam dikenal dengan Hadhanah. Islam telah mengatur siapa yang berhak menunaikan Hadhanah ini dan bagaimana Hadhanah ini dijalankan. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku di Indonesia yang menerapkan sistem penasaban Matrilineal dimana garis keturunan diturunkan ke sebelah perempuan. Sistem Matrilineal ini juga mempengaruhi sistem Hadhanah. Maka oleh karena itu kajian ini bertujuan melihat bagaimana penerapan hadhanah di masyarakat Minangkabau dan kaitannya dengan syariah Islam. Kajian ini merupakan kajian literatur dimanadari sumber sekunder yaitu mengumpulkan informasi dari jurnal, prosiding, buku dan bahan ilmiah lainnya yang mendukung. Hasil kajian menunjukkan susunan penjaga utama di dalam sistem hadhanah yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau itu sejalan dengan ajaran syariah Islam. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam memilih ibu sebagai yang utama dalam susunan sistem Hadhanah itu dijalankan di mana di dalam Islam bertujuan untuk menjaga kemashalahatan si anak, akan tetapi bagi masyarakat Minangkabau menerapkan hal itu karena adat (sistem matrilineal) mereka.
Pluralisme dan Implikasinya terhadap Moderasi Beragama: Analisis Tafsir Tematik Nanda Riswanda Pohan; Pohan , Nanda Riswanda; Lukmanul Hakim; Saidul Amin; Jani Arni; Fatmah Taufik Hidayat
Jurnal Semiotika Quran Vol 4 No 1 (2024): Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir
Publisher : Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/jsq.v4i1.25977

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pluralisme dan implikasinya terhadap moderasi beragama berdasarkan berbagai sudut pandang mufasir terkemuka di dunia penafsiran al-Qur’an, diantaranya yaitu Zamakhsari dengan tafsirnya al-Kasyaf, Wahbah Zuhaili dengan tafsirnya al-Munir, buya Hamka dengan tafsrinya al-Azhar, Quraiys Shihab dengan tafsirnya al-Misbah dan Hasbi as-Shiddiqy dengan tafsirnya an-Nur. Untuk memaksimalkan hasil penelitian maka tulisan ini akan mengunakan metode deskriptif-intepretatif, yaitu dengan mencari data yang akurat dari berbagai tafsir, buku, artikel dan literatur yang bersangkutan dengan judul tulisan kemudian menjelaskanya secara sistematis dan faktual. Ayat yang dipakai dalam penelitian ini adalah QS. al-Baqarah: 256, al-Hujurat: 13 dan al-Mumtahanah: 8-9. Setelah melakukan analisis, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat al-Qur’an tersebut para mufasir lebih cenderung menyatakan bahwa dalam ajaran agama Islam unsur-unsur pluralisme sangat diakui akan eksistensinya dalam menggapai toleransi beragama, serta Islam adalah agama dengan misi perdamaian sepanjang masa. Dalam konteks keberagaman dari berbagai macam sisi Islam hadir melalui al-Qur’an sebagai acuan untuk terus merawat dan menjaga keberagaman dengan baik. Maka dari itu jika pluralisme ini dimplementasikan oleh seluruh pemeluk agama akan sangat berdampak positif bagi moderasi dan kerukunan beragama.   
Konsep Dasar Adh-Dhaman (Penjaminan) Rizki Eliana; Musyrifah Salmi; Fatmah Taufik Hidayat
Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Vol. 3 No. 1 (2025): Januari: Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/al-tarbiyah.v3i1.1945

Abstract

Adh-dhaman is an essential concept in Islamic law, particularly related to liability and obligations for damages or harm caused by an individual to the property or rights of others. The term originates from the Arabic word dhimmah, which means responsibility or obligation, and has broad applications in the context of muamalah (social and business interactions). The legal basis for Adh-dhaman in Islamic law is found in both the Qur'an and the sayings of Prophet Muhammad (peace be upon him). In the Qur'an, Allah says, "And do not consume one another’s wealth unjustly" (Surah Al-Baqarah: 188). This reflects the principle that no one should unlawfully take the rights of others, and if they do, they are obligated to make restitution. In the hadith, the Prophet (peace be upon him) said, "There should be neither harming nor reciprocating harm" (Narrated by Ibn Majah). This hadith emphasizes that in Islam, any act that causes harm to others, whether directly or indirectly, must be accounted for. Adh-dhaman involves two primary elements: sabab (cause) and dhaman (compensation). In every case, Islamic law considers the intention and the degree of negligence to determine whether a person is obligated to compensate and the extent of that compensation.
Analisis Hukum Ijarah dalam Transaksi Sewa Menyewa Tinjauan Fiqih Muamalah Ikrar Hakiki; M. Alviano Dwi Naufal Sitompul; Harpan Harahap; Fatmah Taufik Hidayat
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0fhwnz18

Abstract

Islam muncul sebagai sumber kedaulatan yang baru pada abad VII, setelah hancur dan runtuhnya kekaisaran Romawi. Kehancuran dan keruntuhan itu ditandai dengan berkembangnya peradaban baru yang sangat mengagungkan. Kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta kehidupan sosial lainya, termasuk ekonomi Islam yang berkembang secara paralel dan simultan sesuai dengan perkembangan zaman. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Islam merupakan sitem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek kehdupan, baik aspek hukum Islam (syari’ah), sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual. Dalam kajian sejarah hukum Islam (syari’ah), pada awal masa kenabian sampai pada wafatnya Rasulullah saw. tidak ada persoalan hukum Islam (syari’ah) di masyarakat yang tidak dapat diselesaikan. Karena setiap ada persoalan hukum Islam (syari’ah) yang muncul selalu diserahkan kepada otoritas Rasulullah saw. yang mendapat bimbingan langsung dari Allah swt. banyak yurisprudensi hukum dari Rasulullah saw. yang oleh para sahabat pada waktu itu tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur’an.
Fiqih Muamalah Sebagai Solusi Dalam Menghadapi Praktik Riba dan Gharar Fikri Ibnu Fazda; Fadil; Fatmah Taufik Hidayat
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v2i4.796

Abstract

Fiqh Muamalah, as an essential branch of Islamic jurisprudence, provides ethical and legal guidelines for economic activities, especially in addressing practices that contradict Islamic principles, such as riba (usurious interest) and gharar (uncertainty in transactions). These concepts are prohibited in Islam due to their exploitative and unjust nature. This article explores how fiqh muamalah can serve as an effective solution in minimizing and even eliminating such practices by establishing a foundation for fair, transparent, and non-exploitative transactions. Through a normative approach and analysis of contemporary financial practices, the article highlights the significance of Sharia-compliant contracts, such as murabaha, mudarabah, and musharakah, in avoiding riba and gharar. This study also emphasizes the need for a deep understanding of fiqh muamalah principles, enabling individuals to conduct economic activities in accordance with Sharia, fostering a fair and sustainable economy. Thus, fiqh muamalah is not only relevant as a legal guide but also serves as an ethical tool for economic development within the Muslim community.
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP LOMBA BERBAYAR (HTM): ANALISIS UNSUR MAISIR DAN AKAD Destia Vani; Rindu Permatasari; Fatmah Taufik Hidayat
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2098

Abstract

Paid competitions or Entrance Ticket Prices (ETP) are an increasingly common phenomenon in modern society, ranging from talent contests, sports competitions, beauty contests, to academic competitions. In practice, organizers charge a registration fee from participants, and from these funds, part or all of it is turned into a prize for the winner. This study aims to analyze the legality of paid competitions from the perspective of Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah), particularly concerning the element of maisir (gambling) and the validity of the contracts formed. The method used is library research with a normative approach based on the Quran, hadith, and scholars' opinions. The analysis shows that paid competitions can be categorized as halal or haram depending on the structure of the contract and the distribution of funds. If the ETP funds are turned into prizes without any third party bearing the cost and all participants contribute to a prize enjoyed by only some, then there is an element of maisir. On the other hand, if the prize comes from the organizer or an independent sponsor and the ticket price is only an administrative fee, then it is permissible.
KONSEP RIBA DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP TANTANGAN EKONOMI MODERN Marwin Lubisa; Muhammad Saidi; Fatmah Taufik Hidayat
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2128

Abstract

Riba is a fundamental concept in Islamic commercial jurisprudence (fiqh muamalah) that is explicitly prohibited in Islamic teachings due to its association with injustice, exploitation, and economic inequality. This article aims to analyze the concept of riba from the perspective of classical Islamic jurisprudence and to examine its relevance in addressing the challenges of the modern economy, which is characterized by the complexity of global financial systems, conventional banking practices, and digital financial innovations. This study employs a qualitative method with a normative approach and literature analysis of classical sources as well as contemporary studies. The findings indicate that the definitions and classifications of riba in fiqh muamalah, such as riba al-fadl and riba al-nasi’ah, are grounded in philosophical principles that emphasize distributive justice and the protection of vulnerable parties. However, in the context of the modern economy, challenges arise in the form of interest-based banking systems, credit mechanisms, and financial instruments that often occupy a grey area between prohibited riba and economic necessity. Therefore, a contextual reinterpretation through contemporary ijtihad is required to ensure that Islamic principles remain relevant without neglecting the demands of global economic development. This article contributes to the discourse of Islamic commercial jurisprudence by offering an integrative analytical framework that bridges normative texts and modern empirical realities.
ETIKA BISNIS ISLAM DALAM FIQIH MUAMALAH DAN IMPLEMENTASINYA DI ERA DIGITAL Siti Maryam Nst; Roma Rizkina Fatimah Pulungan; Safitri Hasibuan; Fatmah Taufik Hidayat
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2142

Abstract

Islamic business ethics is a set of moral values derived from the Qur'an and Hadith that regulate human economic activities. In the framework of fiqh muamalah, business ethics serves as a guideline to ensure that transactions are conducted in accordance with the principles of justice, honesty, and mutual benefit. The rapid development of the digital era has introduced new challenges, including the complexity of online transactions, the potential for fraud, and technology-based financial systems. This study aims to analyze the concept of Islamic business ethics within fiqh muamalah and its implementation in the digital era using a qualitative normative approach through library research. The findings indicate that principles such as honesty (ṣidq), trustworthiness (amanah), justice ('adl), transparency, and the prohibition of riba, gharar, and tadlis remain highly relevant and must be upheld in digital business practices. The implementation of Islamic business ethics in the digital era is essential to create a fair, secure, and sustainable economic system.
ASAP YANG DI PERDAGANGKAN: KETIKA NIKOTIN BERTEMU DENGAN HUKUM SYARI’AH Hana Rofifah; Nilla Sari; Fatmah Taufik Hidayat
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Juni 2026)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v3i6.2211

Abstract

This article examines the phenomenon of cigarette and vape trade as nicotine-based products from the perspective of Islamic law (Sharia). The study focuses on analyzing the legal status of both consumption and commercial transactions involving cigarettes and vape, considering fundamental principles of Islamic jurisprudence such as public interest (maslahah), harm prevention (mafsadah), and the legal maxim “la darar wa la dirar” (no harm shall be inflicted or reciprocated). This research employs a qualitative method with a normative approach through the study of classical and contemporary literature. The findings reveal اختلاف scholarly opinions regarding the permissibility of cigarettes and vape, ranging from permissible (mubah), disliked (makruh), to prohibited (haram), depending on their health and social impacts. In the context of trade, the legality of selling such products is also influenced by the evaluation of their potential harm and benefit. The article concludes that as scientific evidence on the dangers of nicotine becomes more substantial, the tendency of Islamic legal rulings shifts toward prohibition, both in consumption and distribution.
Co-Authors Destia Vani Fadil Fikri Ibnu Fazda Hana Rofifah Harpan Harahap Ikrar Hakiki Jani Arni Lukmanul Hakim M. Alviano Dwi Naufal Sitompul Marwin Lubisa Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim Muhammad Saidi Musyrifah Salmi Nanda Riswanda Pohan Nilla Sari Pohan , Nanda Riswanda Rindu Permatasari Rizki Eliana Roma Rizkina Fatimah Pulungan Safitri Hasibuan Saidul Amin Siti Maryam Nst