Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DITINJAU DARI UU NO. 17 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Heri Suhandani; Indra Perdana; Mangaraja Manurung
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1245

Migrasi tenaga kerja akibat tidak adanya peluang pekerjaan yang ada dinegara asal. Pernyataan ini dikemukakan oleh aliran yang menganalisis keinginan seseorang melakukan migrasi yang disebut dengan dual labour market theory. Dengan memperhatikan latar belakang diatas, maka skripsi ini akan meneliti perihal lingkungan hidup, dengan rumusan permasalahan bagaimanakah bentuk perlindungan pekerja migran berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam memberi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang memiliki masalah di luar negeri? Penelitian skripsi ini adalah penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma huku m yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini. Para pekerja migran dalam bekerja di negara asing, akan selalu dipantau oleh pemerintah Indonesia melalui kedutaan setempat. Hal ini untuk memastikan adanya perlindungan hukum bagi pekerja migran negara setempat. Perlindungan bagi pekerja nogran meliputi perlindunagn sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja sesuai dengan Pasal 7 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Kata Kunci : Perlindungan, Pekerja, Migran

PEMBATALAN PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN YANG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 120 Pdt.G/2017/Pt.Mdn) Rahmaniah Amhas; Indra Perdana; Salim Fauzi Lubis
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Konsumen mempunyai hak dalam setiap perbuatan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak, terjadinya sengketa akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang brsepakat. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mekanisme penyelesian sengketa yang ingin penulis teliti dan bagaimana hakim memutuskan atau membatalkan penyelesaian sengketa yang pengadilan tersebut tidak berwenang mengadili perkara tersebut Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK. Perlindungan konsumen yang diharapkan dapat terealisasi dan merupakan tujuan mendapatkan keadilan. Kata kunci : Pembatalan Putusan, Upaya Hukum, BPSK.

PENERAPAN HUKUM PERPRES NO. 25 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL (STUDI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA TANJUNGBALAI) Khairani Khairani; Indra Perdana; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1246

Identitas seseorang merupakan hal yang mutlak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dan identitas seseorang telah diberikan sejak lahir. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Permohonan Ijin Perubahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran? 2. Bagaiaman Hambatan-Hambatan Dalam Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukumempiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitianuntuk melihat secara langsung penerapan peraturan sertamelakukan wawancara kepada petugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Masyarakat Indonesia dalam mendaftarkan diri untuk dicatat dalam sistem kependudukan di Indonesia harus melakukan beberapa persyaratan yang telah di tulis dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipildinyatakan bahwa Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. KataKunci: persyaratan, pendaftaran, penduduk, pencatatan sipil

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGESAHAN PT SEBAGAI BADAN HUKUM MELALUI SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM Ari Sandy Saputra; Indra Perdana; Irda Pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan adanya perjanjian atau akad yang dilakukan,dimana perjanjian yang dimaksud adalah adanya beberapa pihak membuat sebuah perjanjian. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pengaturan hukum tentang perusahaan terkait dengan anggaran dasar perseroan yang dilakukan melalui notaris. 2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap terhadap perseroan yang telah melakukan perubahan anggaran dasar perseroan tanpa persetujuan salah satu organ perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-05.HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk pengguna jasa Sistem Adminitrasi Badan Hukum tercantum dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pengguna jasa Sisteim Administrasi Badan Hukum adalah Notaris, Konsultan Hukum dan pihak lain yang mempunyai kode password tertentu dan telah memenuhi syarat administrasi yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi HukumUmum. Kata Kunci: pengesahan, perseroan terbatas, badan hukum

ASPEK HUKUM PRINSIP KETERBUKAAN PERDAGANGAN SAHAM OLEH PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL Tia Pertiwi; Indra Perdana; Irda pratiwi
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Keterbukaan adalah suatu prinsip transparansi yang dilakukan perusahaan melalui suatu jasa penilaian dalam penawaran saham perdana dan merupakan sebab hal mengambil keputusan bagi investor sangat penting untuk membeli saham, efek dari itu menjadikan ivestor mau membeli atau tidak dari suatu perusahaan go public berdasarkan atas laporan yang disampaikan oleh perusahaan jasa penilai dari hasil penilaiannya terhadap harta perusahaan tersebut yang dilampirkan dalam dokumen propektus secara transparan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip keterbukaan, hingga mengenai pelaksanaan pekerjaan profesi penilai dalam penawaran saham perdana. Namun, seiring dengan pelaksanaan tugas penilaian oleh profesi penilai yang seringkali mengabaikan prinsip transparansi, kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum penilai dalam implementasi prinsip transparansi di penawaran saham perdana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif. Data-data yang dipakai dalam penelitian ini ialah data sekunder. keseluruhan data tersebut disatukan memakai studi kepustakaan. Setelah itu data yang telah terkumpul tersebut dianalisis secara normatif kualitatif. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian atas nilai aktiva, yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai. Profesi maupun usaha jasa peniiai masih menyimpan berbagai problematika, masalah satu problematika terpenting adalah mengenai penerapan prinsip transparansi. Laporan yang dibuat oleh jasa penilai menjadi sumber informasi utama dan salah satu tolak ukur bagi investor mengenai potensi dari perusahaan yang akan menjadi tempat berinvestasi baginya. Untuk itulah ditekankan perlunya prinsip transparansi untuk melindungi semua pihak yang terkait dalam penawaran saham perdana, terutama investor. Kata Kunci : prinsip keterbukaan, saham dagang, pasar modal

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL PIONIR

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search Journal : JURNAL PIONIR

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search
Journal : JURNAL PIONIR