Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda
Andi Candra
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PALEMBANG DAN KENDALANYA: Indonesia Warmiyana Zairi Absi; Andi Candra
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol 26, No 1, Maret 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Palembang dilakukan dengan mekanisme: a. Penyuluhan ; b. Pendataan ; c. Pengukuran ; d. Sidang Panitia A; e. Pengumuman dan Pengesahan; dan f. Penerbitan Sertifikat. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palembang : 1. pertama, bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat. Ini merupakan hal paling krusial; 2. Kedua, bidang tanah yang dicatat dalam buku tanah, tetapi masih dalam keadaan sengketa atau perkara di pengadilan; 3. Ketiga, bidang tanah yang subyeknya tidak diketahui, tidak jelas, atau tidak berada di tempat ; 4. Keempat, bidang tanah yang akan dipetakan secara kadastral atau perbaikan kualitas gambar ; 5. kurangnya jumlah petugas yang melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Palembang, kurangnya kemampuan petugas dalam penggunaan atau pengoperasian peralatan yang ada, kurangnya kendaraan operasional dan kendala lainnya pada dasarnya dapat diatasi oleh Badan Pertanahan Kota Palembang. Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Faktor Penghambat, Pelaksanaan Abstract Implementation of Land Registration Through Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City: a. Counseling; b. Data collection; c. Measurement; d. Committee A Meeting; e. Announcement and Ratification; and f. Issuance of Certificates. Factors that become obstacles or constraints in the Implementation of Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City: 1. First, parcels of land that meet the requirements for certificate issuance. This is the most crucial thing; 2. Second, parcels of land recorded in the land book, but still in a state of dispute or case in court; 3. Third, parcels of land whose subject is unknown, unclear, or not in place; 4. Fourth, plots of land to be mapped cadastrally or improving image quality; 5. the lack of officers carrying out Complete Systematic Land Registration (PTSL) in Palembang City, the lack of officers' ability to use or operate existing equipment, the lack of operational vehicles and other obstacles can basically be overcome by the Palembang City Land Agency.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE DI KOTA PALEMBANG ( STUDI PENGGUNA JASA GRAB MOTOR (GRABBIKE) DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA Iqbal Yassin; Muhammad Alfarizi; Aditya Wahyu S; Yasir Anwar; Muhammad Rezeki; Andi Candra
Consensus : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Mei
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.137 KB)

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan, (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online dipandang dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Palembang. (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan bagi pengguna jasa transportasi online (GrabBike) di Kota Palembang. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mahasiswa fakultas ilmu hukum berjumlah 2 orang, Sejarah berjumlah 2 orang, Administrasi Perkantoran berjumlah 2 orang, Administrasi Negara berjumlah 2 orang, Pendidikan Sosiologi berjumlah 2 orang. pengendara (driver) berjumlah 2 orang, staf dinas perhubungan berjumlah 2 orang, staf PT. Grab Indonesia Cab. Palembang berjumlah 1 orang dan dan 3 orang staf di fakultas ilmu hokum STIHPADA. Sedangkan data sekunder yaitu perundang-undangan dan dokumen. Teknik pengumpulan data meliputi: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yaitu: (1) bentuk perlindungan hukum pihak grab khususnya pengendara GrabBike dalam memberikan rasa keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online pihak grab sendiri memberikan jaminan asuransi kepada para penggunanya selama dalam perjalanan menggunakan grab. (2) Upaya Dinas Perhubungan Kota Makas mewujudkan perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi online bekerja sama dengan pihak kepolisan untuk menindak lanjuti para pelaku usaha seperti driver atau pengendara grabbike yang melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas atau bahkan melakukan hal-hal yang menyangkut keselamatan pengguna jasa trasportasi online maka akan diberikan sanksi bahkan hukuman penjara sesuai dengan perbuatannya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pengguna Jasa Transportasi Online Abstract: This study aims, (1) To find out the form of legal protection for users of online transportation services seen from the Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Palembang City. (2) To find out the government's efforts to achieve protection for users of online transportation services (GrabBike) in Palembang City. This type of research is descriptive and uses a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data are 2 students of social science faculty majoring in PPKn, 2 people in History, 2 people in Office Administration, 2 people in State Administration, 2 people in Sociology Education. drivers (drivers) amounted to 2 people, transportation service staff numbered 2 people, staff PT. Grab Indonesia Cab. Palembang consists of 1 person and 3 staff in the STIHPADA school of law. While secondary data are legislation and documents. Data collection techniques include: Observation, Interview and Documentation. Data analysis used in this qualitative research is data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of the research, namely: (1) the form of legal protection for grabs, especially GrabBike riders in providing a sense of security, comfort and safety for service users. In order to provide legal protection for users of the online transportation service, the grab itself provides insurance to its users while on the road using grab. (2) Efforts of the Transportation Office of Palembang City to realize legal protection for users of online transportation services in collaboration with the police to follow up on business actors such as grabbike drivers or drivers who commit traffic violations or even do matters relating to the safety of service users Online transportation will be given sanctions and even prison sentences according to their actions.
Peranan Pendidikan Agama Dalam Menyelesaikan Problem Rumah Tangga Jauhari, Jauhari; Andi Candra; Kinaria Afriani; Enni Merita
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 31 No. 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v31i1.1149

Abstract

The increase in divorce cases indicates the need for more effective interventions to strengthen family bonds. Islamic religious education also has an important role in strengthening family resilience and preventing divorce in society. A deep understanding of Islamic teachings can provide a strong spiritual foundation for married couples in living married life. The morals and ethics taught by Islam provide a solid foundation for harmonious family relationships. This research uses literature study, which means that this research looks at the theories, concepts and provisions of Sharia in the research made by the author. The results of this research show that Islamic religious education is very important in maintaining family resilience and can prevent divorce in solving household problems.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Andi Candra; Warmiyana Zairi Absi; Sudarna
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 29 No. 3 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.1361

Abstract

Every work that is born from brilliant ideas useful for humans needs to be recognized and protected by the Indonesian government. For this reason, the Intellectual Property Rightssystem is needed as a form of appreciation for the work. In addition, the Intellectual Property Rights system supports the establishment of a good documentation system for all forms of human creativity, so that the possibility of producing the same technology and works can be avoided or prevented. The existence of legislation that regulates the Intellectual Property Rights, the community can work optimally for the necessities of life or develop it further to provide even higher added value.
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Serta Kelebihan Dan Kelemahannya Andi Candra; Warmiyana Zairi Absi
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 27 No. 3 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/disiplin.v27i3.1377

Abstract

The court is not authorized to re-examine a case where the award of arbitration has been passed unless there is an unlawful act related to making an arbitration decision in good faith, and if the arbitral award violates public order. The advantage is that the confidentiality of disputes between the parties is guaranteed, delays can be avoided due to procedural and administrative matters and weaknesses, the arbitration award is very dependent on the technical ability of the arbitrator to provide satisfactory decisions to both parties. Because even though the arbitrator is an expert, it may not necessarily satisfy the parties.
Co-Authors Aditya Wahyu S Enni Merita Iqbal Yassin Jauhari Jauhari, Jauhari Kinaria Afriani Muhammad Alfarizi Muhammad Rezeki Salsabila, Unik Hanifah Sudarna Warmiyana Zairi Absi Yasir Anwar