Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum JURNAL PIONIR CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan West Science Law and Human Rights
Emmi Rahmiwita Nasution
Fakultas Hukum Universitas Asahan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JURNAL PIONIR

 1 
KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN JASA PASAR DESA (STUDY DESA AIR HITAM KECAMATAN KUALUH LEIDONG KAB. LABURA) Salman Al Dhaim; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (179.855 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v6i1.1066

Abstract

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pemungutan, Jasa Pasar Desa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS ) KESEHATAN DIRUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Rini Liana; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (142.164 KB) | DOI: 10.36294/pionir.v5i4.922

Abstract

Kesehatan adalah faktor utama dalam kehidudpan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan diri maka perlunya kepastian kesehatan yang dilindungi oleh pemerintah bentuknya yaitu pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kemudian di selenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Hak-hak pelayanan masyarakat diselenggarakanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian yang dilakukan bertujuan memahami bagaimana pelaksanaan peserta badan penyelenggara jaminan sosial. Dari Penelitian ini ingin menghasilkan  pertama, pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan dengan baik melalui mitra kerjasama BPJS kesehatan agar sepenuhnya terpenuhi dengan baik walupun masih adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Keluhan-keluhan yang masih terjadi seharusnya bahan evaluasi bagi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tingkat lanjutan. Kedua, pelayanan kesehatan yang terjadi memiliki faktor-faktor dalam memenuhi hak bagi kesehatan demi melayani peserta BPJS kesehatan baik berupa pendukung maupun penghambat dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan.  Faktor tersebut antara lain : faktor Faskes mitra kerjasama dan sikap serta sifat masyarakat yang kooperatif terhadap program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kata Kunci: perlindungan hukum, BPJS, kesehatan.
HUBUNGAN HUKUM PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN) Mukhlisyin Habibi; Emmi Rahmiwita Nasution; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1243

Abstract

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Kata kunci : Hukum Pemerintahan Desa
Co-Authors Debby Pratiwi Surbakti Deliyaman Giawa Efendi Sugianto Emiel Salim Siregar Ernawati Manurung Evi Purnamawati Evi Purnamawati Henry Kristian Siburian Irda Pratiwi Loso Judijanto Mukhlisyin Habibi Nuryati Solapari Rahmat Rahmat Rini Liana Robinson Situmorang Salman Al Dhaim Suriani Suriani Tika Aulia Sitorus Tri Khartika Nurry Yuli Triastuti Zaid Afif Zulfahri Harahap