Garuda - Garba Rujukan Digital

Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Tri Khartika Nurry; Emmi Rahmiwita Nasution; Irda Pratiwi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Article 99 in Compilation of Islamic Law which states that: a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage and the result of fertilization of a legal husband and wife outside the womb and born by the wife, which means that the child is said to be legitimate when born from marriage official one. If it is said "children born as a result of a legal marriage there are no problems, but children born during this legal marriage will raise suspicion if this Article is linked to other Articles that allow pregnant women because adultery marries a man who impregnates". a marriage of a pregnant woman because of adultery with a man who impregnates her is a legal marriage. In this paper the author uses normative juridical research methods that approach the law. In this paper also raised two legal issues that are how the legal consequences of children born to pregnant women married according to the Compilation of Islamic Law and how the position of out of wedlock children is reviewed based on a compilation of Islamic Law. Based on this writing, it can be concluded that a child born outside of marriage only has a nasab relationship with his mother and his mother's family.

Bentuk Perlindungan Bagi Perempuan yang Dipekerjakan Sebagai Pekerja Seks Komersil (PSK) Debby Pratiwi Surbakti; Suriani Siagian; Emmi Rahmiwita Nasution
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

The high number of unemployed people in Indonesia has made people ignore the ban from the state not to commit a crime. Including trafficking in people. The target of victims in this crime are usually women. Women who are victims are mostly employed as Commercial Sex Workers (CSWs). The modus operandi is used by various actors to run their business. Usually by luring work outside the city. The formulation of the problem to be discussed is regarding a general review of Commercial Sex Workers (CSWs) and forms of legal protection for women employed as Commercial Sex Workers (CSWs). The research method is normative with legal materials derived from laws and regulations, books or other scientific works as well as dictionaries that explain the problem. Procedure for collecting legal material by searching the Asahan University Faculty of Law library to find legal books and legislation relating to forms of protection for women employed as Commercial Sex Workers (CSWs) by analyzing existing legal materials and then later from the management of these legal materials conclusions drawn by the authors. Regulations regarding the crime of trafficking in persons are regulated through Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Criminal Act of Trafficking in Persons. Which includes the scope of trafficking in persons, sanctions, and legal protection, and so forth. So that conclusions can be drawn from the writing of this study is the regulation and legal protection regarding these criminal acts are clearly regulated in the Act. Thus, the author's advice law enforcement officials can enforce the law in accordance with statutory regulations.

KEWENANGAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMUNGUTAN JASA PASAR DESA (STUDY DESA AIR HITAM KECAMATAN KUALUH LEIDONG KAB. LABURA) Salman Al Dhaim; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 1 (2020): Januari
Publisher : Universitas Asahan

Pembangunan di daerah tentunya peran dari pemerintah daerah sangat berperan, seperti pembangunan infrastruktur kegiatan masyarakat yang ada di daerah. Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Peraturan Mengenai Retribusi Pasar di Kabupaten Labuhanbatu Utara Dalam Menunjang PAD Khususnya di Desa Air Hitam? 2. Bagaimana Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat penetapan suatu standar yang bertitik tolak dari peraturan atau hukumnya yang kemudian dicek dengan penelitian di lapangan dengan melihat bagaimana aplikasi ketentuan tersebut dapat diterapkan serta kendala apa yang ada di lapangan. Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dengan berbagai rinciannya, yang dapat diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan diklasifikasi untuk diatur dengan Peraturan Desa, mulai dari Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral, Bidang Kehutanan dan Perkebunan sampai dengan Bidang Arsip dan Perpustakaan, yang dalam berbagai rinciannya tidak tertutup kemungkinan pengaturannya melalui Peraturan Desa, seperti pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani, pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan c dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan, pengelolaan hutan desa, pengelolaan lalu lintas ternak yang ada di desa, pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa dan sebagainya, yang tentunya diserahkan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah melalui pengkajian dan evaluasi penyerahan urusan dimaksud. Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Pemungutan, Jasa Pasar Desa

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS ) KESEHATAN DIRUMAH SAKIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL Rini Liana; Emmi Rahmiwita; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 5, No 4 (2019): November-Desember
Publisher : Universitas Asahan

Kesehatan adalah faktor utama dalam kehidudpan masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat untuk memenuhi keselamatan dan kesehatan diri maka perlunya kepastian kesehatan yang dilindungi oleh pemerintah bentuknya yaitu pelayanan kesehatan, Pelayanan kesehatan kemudian di selenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan. Hak-hak pelayanan masyarakat diselenggarakanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Penelitian yang dilakukan bertujuan memahami bagaimana pelaksanaan peserta badan penyelenggara jaminan sosial. Dari Penelitian ini ingin menghasilkan pertama, pelayanan kesehatan di Fasilitas kesehatan dengan baik melalui mitra kerjasama BPJS kesehatan agar sepenuhnya terpenuhi dengan baik walupun masih adanya kekurangan yang harus diperbaiki. Keluhan-keluhan yang masih terjadi seharusnya bahan evaluasi bagi BPJS dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat tingkat lanjutan. Kedua, pelayanan kesehatan yang terjadi memiliki faktor-faktor dalam memenuhi hak bagi kesehatan demi melayani peserta BPJS kesehatan baik berupa pendukung maupun penghambat dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi peserta BPJS kesehatan. Faktor tersebut antara lain : faktor Faskes mitra kerjasama dan sikap serta sifat masyarakat yang kooperatif terhadap program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Kata Kunci: perlindungan hukum, BPJS, kesehatan.

HUBUNGAN HUKUM PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN) Mukhlisyin Habibi; Emmi Rahmiwita Nasution; Zaid Afif
JURNAL PIONIR Vol 6, No 2 (2020): Mei
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/pionir.v6i2.1243

Pemerintah Desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, kemudian diterbitkan lagi tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintah supra desa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan desa dibentuk guna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat. Kata kunci : Hukum Pemerintahan Desa

PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (TTE) DALAM PEMBUATAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN Rahmat Rahmat; Emmi Rahmiwita Nasution; Tika Aulia Sitorus
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i2.2623

Pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan maka setiap ada pengurusan e-KTP maupun akta kelahiran serta akta lainnya yang terkait dengan kewenangan dinas kependudukan dan catatan sipil akan lebih cepat dalam pengurusannya. Dimana saja dan kapan saja pejabat terkait yang membubuhkan tanda tangan secara manual tidak lagi dipergunakan dikarenakan memperlambat proses pelayanan kependudukan di dinas kependudukan dan catatan sipil. Dari hal tersebut penulis bertujuan dengan adanya tulisan ini dapat menggambarkan proses pelaksanaan dan pembuatan tanda tangan Elektronik itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Metode penelitian ini menggunakan metode penulisan Normatif, yang didapatkan dari Buku perpustakaan, Peraturan perundang-undangan, sedangkan teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung ke Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota tanjungbalai. Proses Pelaksanaan Dan Pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Itu merupakan kerja sama direktorat jenderal dinas kependudukan dan pencatatan sipil kementrian dalam negeri. Tujuan diterapkannya penggunaan tanda tangan elektronik dalam pelayanan administrasi kependudukan yaitu memberikan suatu perlindungan hukum dari tindakan pemalsuan data atau perubahan data secara otomatis. Pertanggung Jawaban Hukum Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Didalam Pembuatan Identitas Kependudukan Tanjung Balai. Dengan tersedianya sistem pencatatan yang baik diharapkan dapat mengurangi tingkat maladministrasi dalam pelayanan publik di Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan Administrasi Kependudukan Go Digital, maka sangat penting untuk mengikuti Electronic Signature (TTE) ke berkas kependudukan elektronik yang diterbitkan dengan bantuan Departemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAP IKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN Deliyaman Giawa; Emiel Salim Siregar; Emmi Rahmiwita Nasution; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i2.3472

Perairan serta laut lepas yang terletak di dasar kedaulatan serta yurisdiksi Negeri Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia mempunyai energi tangkap serta sumber tenaga penangkapan ikan cocok dengan persyaratan internasional. Selaku negeri maritim, Indonesia kaya akan sumber daya alam yang belum dieksplorasi, serta sebagian kemampuan sesungguhnya masih belum dikenal, sehingga dibutuhkan informasi yang lengkap serta untuk pengeksplorasikan laut. Adapun rumusan masalahnya yaitu Bagaimana pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan Bagaimana hambatan yang dialami oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Sumber energi tenaga yang bisa dievaluasi ke depan hendak terus meningkat. Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mendapatkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam riset hukum ini digunakan bahan hukum primer ialah peraturan perundang- undangan. Bahan hukum sekunder merupakan: buku- buku hukum. Bahan hukum tersier, ialah: kitab- kitab bukan hukum. Pemberlakuan larangan pemakaian jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan Kabupaten Asahan hendak melaksanakan rekrutmen kembali pada tahun 2023, menyusul pelaksanaan syarat larangan pemakaian jaring harimau di perairan Batu Bara. Ketentuan yang tertuang dalam pasal 93 (1) UU Cipta Nomor 11 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pertanian, Kehutanan serta Perikanan Republik Indonesia Nomor. Keputusan 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Perlengkapan Penangkapan Ikan serta Peralatan Penangkapan Ikan dan Penyiapan Penangkapan Ikan Andon di Wilayah Bakat Penangkapan Ikan serta Laut Lepas Negeri Republik Indonesia. Hambatan pelaksanaan undang-undang larangan pemakaian perlengkapan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Asahan merupakan daerah yang sangat luas yang garis tepi laut yang sangat panjang serta minimnya pengawas yang menginginkannya. pukat tangkapan nelayan buat melindungi perlengkapan tangkap mereka. Digunakan dikala nelayan terletak di wilayah tersebut. Itu terletak di posisi yang nyaman. Oleh sebab itu, sangat susah buat mengendalikan serta mengendalikan nelayan.

The Role of Competition Law in Encouraging Innovation and Competitiveness of Companies in West Java Emmi Rahmiwita Nasution; Henry Kristian Siburian; Loso Judijanto; Efendi Sugianto
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 04 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v1i04.320

This study explores the complex relationships that exist between innovation, competitiveness, and competition legislation in West Java, Indonesian businesses. West Java's varied industrial landscape makes it a perfect place to study how competition legislation influences creativity and competitiveness. Using a mixed-method approach, the study combines survey data that is quantitatively collected with qualitative information obtained through interviews. The results show that a sizable majority of West Javan businesses have a favorable opinion of competition legislation and see it as a tool for ensuring openness and fair competition. Notably, a significant fraction of these businesses also devote a notable amount of their resources to research and development (R&D) and actively participate in innovation activities. According to the survey's findings, firms may be encouraged to invest in innovation by competition laws that are properly implemented, which is consistent with neoclassical economic theory. In spite of the favorable attitudes and investments in innovation, there are differences amongst West Javan enterprises in competitiveness metrics like market share and profitability. This highlights the intricate connection—which varies depending on the sector and industry—between company competitiveness and competition legislation. Qualitative insights gleaned from interviews shed light on the dynamics and obstacles unique to the industry, highlighting the necessity of customized strategies for competition law enforcement. The paper also outlines obstacles, including a lack of knowledge about competition law among enterprises, resource limitations that regulatory bodies must deal with, and worries about intellectual property protection in very competitive markets. These results highlight the need of raising awareness and developing capacity among regulatory agencies as well as businesses. The research has consequences for policymaking as well, pointing to the need for programs to raise business understanding, provide funding to regulatory bodies, and create safeguards for intellectual property rights. The study adds to our knowledge of how competition legislation affects corporate behavior and offers insightful information that can guide regulatory strategies in developing nations like West Java.

The Role of the Public Works and Spatial Planning Department in the Spatial Plan Local Regulations of Asahan Regency Emmi Rahmiwita Nasution; Evi Purnamawati; Robinson Situmorang
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 01 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i01.531

This study focuses on the Public Works and Spatial Planning Office's role in the existing Spatial Planning Regional Regulation in Asahan Regency, especially in its amendments. The changes are intended to harmonize, synchronize and harmonize the spatial planning regulations that the Regional Government of North Sumatra Province has issued. The research method used is the empirical method, considering the Settlement of the Formation of the Civil Code, and the empirically symptomatic law. These, namely various legal factors influence it, so the study will lead to the role of organizations and legal institutions when enforcing the law. The results show that changes to the Asahan District Civil Code have been implemented based on the proposals from the PUPR Service so that the role of the PPUPR Office has been achieved, namely planning, informative, and indicative. For implementation, there are also obstacles encountered, such as the limited budget ceiling, the issuance of changes to the Procedure for the Implementation of Strategic Environmental Studies (KLHS), the limited number of employees in the field of spatial planning who have spatial planning legal competence and the lack of financial support for education and training in the field of spatial planning by local governments.

Analysis of Government Policy on Data Collection and Recording of Population Documents as An Implementation of The Principle of Legal Certainty Emmi Rahmiwita Nasution; Ernawati Manurung
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i02.651

The government's efforts in collecting data and recording population documents have the aim of making the policy to ensure legal certainty for citizens and to make it easier for the public to fulfill their interests. Civil registration is part of the overall population administration system which consists of population registration and civil registration sub-systems. Documents issued by institutions/agencies that handle various public affairs and interests certainly cannot be separated from a series of administrative processes which will ultimately be stored/stored in an archive/data file. The issue raised in this research is how government policies regarding Population Data Collection and Recording can provide legal certainty for all Indonesian people. Based on the provisions for recording names as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 73 of 2022 concerning Recording Names in Population Documents, the name recording is carried out on the birth certificate in the event that the resident experiences an important event regarding the birth of a child, so the name recording is carried out on the child's birth certificate in the family. or residents concerned. The aim is to know and understand legal certainty regarding data collection and recording of population documents so that it will provide legal protection. To answer this problem, a normative research type research method was used, namely research using legal materials in the form of regulations, books, scientific articles related to data collection and recording of population documents. The results of this research provide confidence that the existence of data collection and recording of population documents has indeed provided legal certainty for the population of the Republic of Indonesia.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search