Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.468
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Irda Pratiwi
Unknown Affiliation
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
PENGATURAN HUKUM PENYELESAIAN PERKARA MELALUI AKTA VANDADING (STUDI PUTUSAN No. 8/PDT.G/2018 PN TANJUNGBALAI) Bahmid Bahmid; Irda Pratiwi; Ayu Wandira Marpaung
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.386

Abstract

Peace occurs when the parties that have made a joint agreement one of them does not carry out an achievement that has been agreed as outlined in a memorandum of agreement made in writing or not in writing. If the achievement is harmed by one of the parties by not implementing an achievement then a default arises. . Default arises when the parties violate a provision of 1320 BW which is the main condition for the occurrence of an agreement and carry out a form of achievement. In this paper using a normative juridical research method that takes a case approach in it. The issue raised by the author is How to Regulate the Peace of Debt Based on the Applicable Law and How the Application of the Peace of Debt through the Vandading Deed (Decision Study No. 8 / Pdt.G / 2018 / PN Tanjungbalai). In this study it can be concluded that in settling accounts receivable debts can be mediated and the court can settle peace through the Vandading deed.
PERLINDUNGAN POTRET UNTUK PROMOSI TANPA IZIN PIHAK TERKAIT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 Nurtati Dwika; Emmi Siregar; Irda Pratiwi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.388

Abstract

portrait are photography work with humans objects. And the portrait it self is regulated by copyright law. If a portrait is taken without the consent of the photographed, the photografer will be subject to law number 28 of 2014. if the portrait is used for promotion or published without the must permission of the photographer or the heir, the photografer must first ask permission of the photografer. If the photographer does not have permission to the photographed or the heirs to carry out commercial uses, procurement, distribution, etc., will be subject to article 115 of law number 28 of 2014 concerning copyright. The photographer will be charged with a maximum fine of Rp 500.000.000,00 (five hundred million rupiah). It would be better if a photographer who would take someone’s portrait for promotion would be better to ask permission of the portrait or ask permission from the heirs first
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Muhammad Suwandy Hasibuan; Ismail Ismail; Irda Pratiwi
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 2 No 1 (2020): EDISI BULAN JANUARI 2020
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v2i1.389

Abstract

Anak merupakan salah satu golongan kelompok rentan yang perlu dilindungi dari segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manunisia. Kita perlu ketahui bahwa hak anak merupakana bagian yang diatur dalam hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, dilindungi oleh negara, dan dipenuhi oleh orang tua yang melahirkannnya dan ini juga berlaku bagi masyarakat dimana anak berada. Berkaitan dengan tersebut maka si anak berhak atas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup secara optimal baik itu mental, psikiloginya dan juga fisiknya. Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur tindak pidana kekerasan, dalam pasal 290 mengenai kejahatan terhadap kesopanan, namun menurut penulis pasal tersebut belum menimbulkan efek jera bagi pelaku tindakan kekerasan terhadap anak dikarenakan ancaman hukumannya masih ringan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan secara Perundang-undangan. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana pengaturan keadilan restoratif dan diversi untuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana.Maka dalam hal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah telah berupaya melakukan perlindungan terhadap anak yang melak
Pelaksanaan Lelang Terhadap Jaminan Hak Tanggungan Pada Perbankan (Studi Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Kisaran) Mawarni Sinaga; Irda Pratiwi
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 2 (2020): Oktober 2020 - Januari 2021
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v1i2.47

Abstract

Marketing (auction) is meant in the discussion of this thesis is auction of mortgage rights to land, in practice it is called auction of mortgage rights over land. Based on the fact, the objects being auctioned are land rights and apartment units as stated in the mortgage rights law and government regulations. That the objective of the auction of land rights and apartment units is carried out so that consumers can use and control the land legally according to the applicable law shall be the right of the auction winner. The mortgage auction is the sale of movable and immovable property publicly with a written or direct bid price, whether it increases or decreases in the attainment of the highest price before the auction announcement, so that the committee can close and determine the auction winner with the highest bid system from the guarantor rights auction participants. Based on the provisions of the auction implementation instructions contained in PERMENKEU number 27 / PMK.06 / 2016, the meaning of Auction is the offering of movable and immovable objects open to the public and the bidding system from the lowest to the highest bid from the auction participants, the auction bid will be closed after the auction winner the one with the highest bid value
Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai) Agus Susanto; Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2233

Abstract

ABSTRAK Legalisasi perkawinan via penetapan hakim suatu pengadilan agama merupakan itsbat nikah. Itsbat nikah dilaksanakan pada berjenis-jenis alasan dan motif misalnya dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan secaran hukum Islam sahaja dan belum dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang lazim disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Pemandangan perkawinan nikah siri terdapat banyak sekali ditemui pada berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah Kota Tanjungbalai. Kata kunci: Pelaksanaan, Isbat, Nikah, Kota, Tanjungbalai. ABSTRACT The legalization of marriage through the ruling of a religious court judge is the basis of marriage. Marriage rituals are carried out for various reasons and motives, for example because the previous marriage was carried out under Islamic law only and has not been recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) which is commonly referred to as an underhand marriage or unregistered marriage. There are many views of unmarried marriages found in various regions in Indonesia, especially in the Tanjungbalai City area.
Upaya Polri Dalam Menjamin Keselamatan Saksi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No: 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v21i2.965

Abstract

ABSTRAKKeberadaan saksi dan korban sangat penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memberikanperlindungan hukum kepada saksi sesuai UU Perlindungan Saksi Dan Korban. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi kepolisian Republik Indonesia dalam menjamin keselamatan saksi dalam suatu tindak pidana menurut Undang- undang Perlindungan Saksi dan Korban.Kesimpulan didalam penelitian ini yaitu Perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan sebagai mitra kerja yang berkaitan sebagai instansi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Walaupun demikian pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban oleh pihak kepolisian pada proses penyidikan dilakukan dengan berlandaskan pada Pasal 13 sampai 15 Undang-Undang Kepolisian. Polisi sebagai salah satu aktor dalam penegak hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Pasal 2 yang menegaskan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan pada hal tersebut, Kepolisian telah melakukan berbagai terobosan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban walaupun kendala yang dihadapi cukup banyak.KataKunci:Upaya, Polri, Menjamin, Keselamatan, Saksi.
Kedudukan Anak Yang Lahir Di Luar Pernikahan Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Tri Khartika Nurry; Emmi Rahmiwita Nasution; Irda Pratiwi
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 5, No 2 (2020): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.425 KB) | DOI: 10.30596/dll.v5i2.3576

Abstract

Article 99 in Compilation of Islamic Law which states that: a legitimate child is a child born in or as a result of a legal marriage and the result of fertilization of a legal husband and wife outside the womb and born by the wife, which means that the child is said to be legitimate when born from marriage official one. If it is said "children born as a result of a legal marriage there are no problems, but children born during this legal marriage will raise suspicion if this Article is linked to other Articles that allow pregnant women because adultery marries a man who impregnates". a marriage of a pregnant woman because of adultery with a man who impregnates her is a legal marriage. In this paper the author uses normative juridical research methods that approach the law. In this paper also raised two legal issues that are how the legal consequences of children born to pregnant women married according to the Compilation of Islamic Law and how the position of out of wedlock children is reviewed based on a compilation of Islamic Law. Based on this writing, it can be concluded that a child born outside of marriage only has a nasab relationship with his mother and his mother's family.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PELAKSANA KONTRAK PENYEDIAAN BARANG SERTA JASA (STUDI DI BAHAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI) Apri Meliani Nasution; Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2519

Abstract

Sosialiasi Akibat Hukum Terhadap Kenakalan Remaja : Pengabdian Irda Pratiwi; Bahmid, Bahmid; Firman Syukur Mendrofa; Anggi Wulandari; Des Vanli Sihombing; Tsaabitah Adelfiyah Eltris; Eko Bayu Sahputra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 2 (October 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i2.4102

Abstract

Kegiatan sosialisasi mengenai “Akibat Hukum Kenakalan Remaja” dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman siswa SMA Negeri 7 Tanjungbalai mengenai berbagai bentuk kenakalan remaja, faktor penyebab, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi yang melibatkan pengamatan awal, penyampaian materi, diskusi, serta penilaian pemahaman siswa setelah kegiatan berlangsung. Materi sosialisasi disusun berdasarkan empat pokok utama, yaitu faktor penyebab kenakalan remaja, dampak yang ditimbulkan, strategi penanggulangan, dan akibat hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai batasan perilaku yang termasuk kenakalan remaja, termasuk tindakan seperti perkelahian, bullying, pengerusakan, pelanggaran ITE, dan penyalahgunaan narkotika yang memiliki implikasi hukum meskipun dilakukan oleh anak di bawah umur. Siswa juga mulai memahami pentingnya pengawasan diri, kehati-hatian dalam bermedia sosial, serta peran keluarga dan sekolah dalam membentuk perilaku yang bertanggung jawab. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum sejak dini dan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa mengenai risiko perilaku menyimpang, sehingga diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam menekan angka kenakalan remaja.
Co-Authors Agus Susanto Anggi Wulandari Apri Meliani Nasution Ayu Wandira Marpaung Bahmid Des Vanli Sihombing Eko Bayu Sahputra Emmi Rahmiwita Nasution Emmi Siregar Firman Syukur Mendrofa Ismail Ismail Mawarni Sinaga Muhammad Suwandy Hasibuan Nurtati Dwika Tri Khartika Nurry Tsaabitah Adelfiyah Eltris