AbstrakPada penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan penebangan hutan liar di Desa Pungkat Kec. Gaung Kabupaten Indragirihilir Riau. Berkenaan dengan kehadiran PT SAL, ratusan warga Pangkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktivitasnya dan menyelesaikan masalah dengan warga terlebih dahulu. Namun, tidak ada tanggapan positif dari perusahaan. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas tanaman kelapa menurun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa PT. SAL secara administratif perizinan masih belum jelas dan kritik penolakan warga Desa Pungkat tidak diharaukan bahkan hasil kesepakatan saat musyawarah pun tidak diindahkan oleh pihak perusahaan. Selain daripada itu, PT. SAL telah melakukan suatu penebangan hutan di luar area perizinannya, sehinnga tindakan perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan penebangan hutan secara liar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kendala-kendala yang menyebabkan permasalahan di Desa Pungkat tidak usai adalah tidak efektifnya koordinasi antar instansi, pengawasan yang lemah dan minimnya anggaran dalam menegakkan para pelaku penebang hutan liar. Langkah-langkah dalam menangani permasalah tersebut dapat berupa tindakan deteksi, tindakan preventif dan tindakan represif.Kata Kunci : Hutan, Kerusakan Hutan, Penebangan Liar AbstractIn this study, the authors raised the problem of illegal logging in the village of Pungkat, district. The echo of Indragirihilir Regency, Riau. Regarding the presence of PT SAL, hundreds of Rank residents protested. They asked the company to stop its activities and resolve the problem with the residents first. However, there was no positive response from the company. In addition to causing the loss of their plantation land, the presence of the company also causes the quality of coconut plantations to decline. The research method used is empirical juridical research. The results of research and discussion found that PT. Administratively, SAL permits are still unclear and criticism of the refusal of Pukat Village residents is not expected, even the results of the agreement during deliberation are not heeded by the company. Apart from that, PT. SAL has carried out a forest clearing outside its permit area, so that the company's actions can be categorized as illegal logging. In this study it was found that the obstacles that caused the problems in Pukat Village to not end were ineffective coordination between agencies, weak supervision and the lack of budget in enforcing illegal loggers. The steps in dealing with these problems can be in the form of detection, preventive and repressive measures.Keywords: Forest, Forest Destruction, Illegal Logging