Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana The International Journal of Politics and Sociology Research Innovative: Journal Of Social Science Research
Erli Salia
Universitas Muhammadiyah Palembang
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MODEL HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENYELENGGARAAN KANTONG PLASTIK BERBAYAR DALAM RANGKA MENCEGAH KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KOTA PALEMBANG Nursimah Nursimah; Windi Arista; Erli Salia
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2020: Volume 6 Nomor 2 Juni 2020
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v6i2.266

Abstract

Abstrak Kebijakan kantong plastik berbayar adalah kebijakan yang dibuat oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik dan mendorong gaya hidup ramah lingkungan. Pemakaian kantong plastik semakin lama semakin meningkat volumenya yang diperkirakan pada tahun 2025 bisa mencapai 2,2 milyar ton per tahun. Kondisi seperti ini apabila tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar. Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengurangi kantong plastik di Indonesia, maka dikeluarkanlah surat edaran oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : S.1230/PSLB-PS/2016 tentang Harga dan Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Kebijakan ini mampu mengurangi penggunaan kantong plastik, namun surat edaran tersebut memiliki posisi yang lemah secara hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang dikaji melalui pemberlakuan ketentuan hukum dalam suatu peristiwa hukum konkrit tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dari hasil penelitian bahwa penggunaan kantong plastik berbayar belum berlaku secara efektif hal ini disebabkan pemerintah kota Palembang belum menerbitkan model hukum lingkungan dalam penyelenggaraan kantong plastik berbayar yaitu berupa Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengaturnya. Kata Kunci : Model Hukum, Kantong Plastik Berbayar. Abstract The paid plastic bag policy is a policy made by the Ministry of Environment and Forestry to reduce plastic waste and encourage an environmentally friendly lifestyle. The use of plastic bags is increasing in volume, which is estimated to reach 2.2 billion tons per year in 2025. If this condition is not resolved immediately, it will have a huge environmental impact. One of the government's policies to reduce plastic bags in Indonesia, a circular letter was issued by the Ministry of Environment and Forestry Number: S.1230 / PSLB-PS / 2016 concerning Prices and Application of Paid Plastic Bags. This policy is able to reduce the use of plastic bags, but the circular has a weak position legally. The method used in this research is an empirical legal research method that is studied through the application of legal provisions in a certain concrete legal event that occurs in society. From the research results, the use of paid plastic bags has not been effective, this is because the city government of Palembang has not issued an environmental law model in the implementation of paid plastic bags, namely in the form of Regional Regulations (Perda) which specifically regulate it.
PENEGAKAN HUKUM OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) Agum Marenra; Abdul Latif Mahfuz; Muhammad Yahya Selma; Erli Salia
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.3036

Abstract

Kasus pembunuhan berencana merupakan kasus yang sangat serius yang seharusnya pelaku dihukum seberat-beratnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)? dan 2) Apa saja faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN Plg) dilakukan secara penal yaitu dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polri termasuk di dalamnya pemeriksaan tambahan atas dasar pentujuk-pentujuk dari jaksa penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan selnjutnya di pengadilan, hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun. dan 2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2021/PN.Plg) penegakan hukum terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah Pertama, Faktor Aparat Penegak Hukum, secara kuantitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian. Kedua, Faktor sarana atau fasilitas, kurang memadai sarana yaitu minimnya alat bukti di TKP (Tempat Kejadian Perkara), sehingga para penyidik harus lebih bekerja ekstra untuk menemukan alat bukti. Ketiga, masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan jika terjadi tindak pidana pembunuhan dan ketidakmauan masyarakat yang mengetahui kejadian untuk menjadi sanksi dalam kasus tersebut
Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Bangka Belitung) Erli Salia; Abdul Latif Mahfuz; Ari Juliansyah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 3 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v3i3.3025

Abstract

Tulisan ini bertujuan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat dan penghasil pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dibandingkan sistem tidak langsung melalui DPRD, Pemilukada langsung menawarkan manfaat. Namun, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan dampak politik serius, termasuk terbentuknya klan-klan kekuasaan pasca Pemilukada. Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, memeriksa hukum berlaku dan realitas di masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, yang ditegaskan oleh William Andrews, kesepakatan mayoritas rakyat adalah fondasi negara, dan organisasi negara dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perubahan signifikan. Pemilukada langsung di Bangka Belitung telah memicu tensi politik, merujuk pada rivalitas antar kekuatan politik. Aspek sosial juga terkena dampak, dengan terjadi intervensi dari pihak tertentu, diskriminasi, dan lainnya. Penelitian ini mencoba untuk memahami dampak-dampak tersebut dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemilihan langsung.
Problems in the implementation of physiotherapy for BPJS patients in referral facilities: A review of regulation No. 28/2014 Eko Purwoko; Erli Salia; Hambali Yusuf; Abdul Latif Mahfuz
The International Journal of Politics and Sociology Research Vol. 11 No. 2 (2023): September: Law, Politic and Sosiology
Publisher : Trigin Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/ijopsor.v11i2.166

Abstract

This paper explains that health is a basic right and investment for the welfare of society. This study examines the law and problems encountered in the implementation of physiotherapy services for BPJS patients in advanced referral facilities, in accordance with Minister of Health Regulation No. 28/2014. The results show that the regulation only covers medical rehabilitation by specialist doctors, so not all physiotherapy services can be implemented properly. Other obstacles include administrative bureaucracy and difficulties for the community to access physiotherapy services directly. This study supports the improvement of health services and the reduction of administrative barriers in the BPJS system.
Co-Authors Agum Marenra Ari Juliansyah Eko Purwoko Hambali Yusuf Mahfuz, Abdul Latif Muhammad Yahya Selma Nursimah Nursimah