Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat NALAR: Journal Of Law and Sharia Law and Justice
Syamsuddin
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PRAKTEK PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASA PANDEMIK COVID-19 DI KELURAHAN PENANAE KOTA BIMA Iksan Iksan; Syamsuddin Syamsuddin; Zuhrah Zuhrah
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol 6 No 1 (2022): April
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v6i1.792

Abstract

Dalam perspektif hukum islam, hukum waris merupakan hal yang sangat fundamental sebagai alat pemicu timbulnya konflik dalam pembagian harta warisan. Masyarakat Kelurahan Pena yang terbesar muslim menjadi pusat penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pola pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan alat pengumpul datanya menggunakan angket. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Penenae Pertama, masih banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa islam telah mengatur pembagian harta warisan sebagaimana yang termuat dalam al Quran, hadits Nabi dan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Untuk itu, agar tercipta pemahaman yang utuh terkait islam khususnya hukum mawar diperlukan adanya upaya yang serius dari para ahli hukum islam, baik melalui dakwah maupun seminar yang dilakukan oleh dosen maupun da`i di Muhammadiyah dalam rangka memberikan pemahaman terkait hukum mawaris. Kedua, perlunya sosialisasi kepada masyarakat kelurahan Penanae khususnya terkait peran Pengadilan yang tidak hanya mengurus masalah perceraian tetapi juga masalah pembagian harta warisan.
The Crime of Witchcraft and Vigilante Action (Eigenrichting) Syamsuddin Syamsuddin; Ridwan Ridwan; Iksan Iksan
Jurnal Daulat Hukum Vol 4, No 4 (2021): December 2021
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v4i4.17951

Abstract

The witchcraft incident in Bima Regency has threatened the safety and security of human life, witchcraft has triggered people to take vigilante actions (Eigenrichting) as a counter reaction by means of destruction, persecution and even murder. This study aims to determine public perceptions related to witchcraft, and also to find out why witchcraft always results in mass vigilante action (Eigenrichting) so that prevention and resolution efforts can be formulated. This study uses empirical or sociological research, data collection is carried out by direct and structured interviews and through literature study, while drawing conclusions using inductive methods. The results showed, first; In the period 2016-2021, there were 53 cases of alleged witchcraft practices in Bima Regency, damaging the social order and disrupting community stability. The community considers witchcraft as a dangerous or evil act, because the motive and purpose of using witchcraft is to torture, and/or kill human souls; Second; The behavior of witchcraft has led to vigilante actions (Eigenrichting) in some people, this is due to the existence of a legal vacuum that has not regulated the act of witchcraft and how to solve it legally. The act of vigilantism (Eigenrichting) appears as a form of reaction that arises from the community due to their rights and comfort being disturbed, which action is manifested in the form of violence as an act of revenge against the perpetrators of witchcraft. The juridical conclusion that the terminology of witchcraft and vigilante acts (Eigenrichting) have not been specifically regulated in the current laws and regulations as prohibited acts and are threatened with punishment. As a suggestion that the terminology and elements of the criminal act of witchcraft in the current Criminal Code Bill need to be expanded further, as well as the system of proving the crime of witchcraft in the Indonesian criminal procedure law needs to obtain further, more complete arrangements.
PENDAMPINGAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN DI DESA DOROKOBO KABUPATEN DOMPU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA Gufran; syamsuddin; Kasmar; Rahmat Akbar
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5: Oktober 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i5.369

Abstract

Making public service standards is an obligation given by law to service providers. But in reality, there are still many service products that do not have service standards. Often a problem in the field. People often do not know what to do. Knowing service standards is a right owned by the community. The activities that will be carried out in this service program are to make public service standards in Dorokobo Village, Kempo District, Dompu Regency. by actively involving the community in every activity stage and providing assistance to village officials to make public service standards. This activity aims to assure the implementation of public services in Dorokobo Village to be a benchmark in assessing service quality. In becoming an instrument of supervision for the community by using predetermined indicators, reducing the potential for maladministration
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENTIMETER UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMKN 1 DONGGO Hadijah Hadijah; Syamsuddin Syamsuddin; Taufik Firmanto; Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18519

Abstract

Donggo Barat mempunyai tantangan khusus seperti kurangnya fasilitas pendidikan modern yang terbatas dengan akses teknologi atau sumber daya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Dengan adanya masalah tersebut tim mengadakan pelatihan pengunanaan mentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa inggris. Metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan antara lai observasi, persiapan materi, pembuatan kuis menggunakan mentimeter, sesi interakti, dan evaluasi hasil. Hasil yang ditemukan dari pelatihan ini antara lain; 1) Meningkatkan Partisipasi Siswa, melalui Mentimeter, siswa di SMKN I Donggo aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 2) Peningkatan Kemampuan Berbicara, sesi pelatihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris secara rutin. 3) Fitur umpan balik real-time dari Mentimeter membuat siswa untuk melihat respons mereka secara langsung. Ini memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri mereka karena mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelatihan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter di SMKN I Donggo telah membawa manfaat positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Pendekatan yang interaktif dan mendukung ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung.
Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembentukan Kesadaran Narapidana Di Bima Nusa Tenggara Barat Wahyan; Zuhrah; Syamsuddin
NALAR: Journal Of Law and Sharia Vol 1 No 1 (2023): Nalar: Jurnal of Law dan Sharia
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lembaga pemasyarakatan, selain sebagai wadah untuk penegakan hukum, juga sebagai lembaga pendidikan kehidupan untuk penyadaran masyarakat dengan harapan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Selain itu, secara hukum keberadaan lembaga pemasyarakatan berkaitan erat dengan efektifitas hukum yang diperankan oleh aparat penegak hukum (struktur hukum) sebagaimana dikemukakan oleh Friedman. Kondisi ini sudah sangat umum, tidak terkecuali di Bima. Secara umum bahwa lembaga pemasyarakatan mempunyai peran yang sama dalam membina mayarakat yang terjerat kasus hukum sehingga harus menempati lapas. Disamping itu, peran yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan juga menuai hambatan sehingga tujuan yang ingin dicapai terkendala. Oleh sebab itu, perlu upaya komprehensif yang harus dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk mencapai tujuan, terutama penyadaran bagi mereka yang berada dalam lapas untuk kembali menjadi manusia yang baik.
Metaverse Regulation Formulation In Indonesian Cyber Law Ridwan Ridwan; Ainun Wulandari; Syamsuddin
Law and Justice Vol. 7 No. 2 (2022): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v7i2.757

Abstract

Research Purpose: The purpose of this study is to describe and understand the formulation of the Metaverse regulation for actions prohibited in the ITE Law in the concept of cyber law and to examine how the legal conditions and developments in Indonesia respond to the presence of Metaverse. Method: The research method used is a normative legal research method using several approaches, namely: 1) Conceptual approach; 2) Statute approach; and 3) Comparative approach. Findings: The findings of the study show that the condition of human civilization is currently advancing rapidly, this refers to the ease of accessing every line of life through the use of technology. To anticipate and monitor every aspect of life that occurs in the cyber realm, the concept of Cyber Law is present in ensuring legal protection for the community as technology users. The presence of metavers needs to be anticipated by designing or updating legal products that will become a reference in protecting citizens as subjects who are active in the Metavers era. Function: The function of the study is to examines the formulation of the Metaverse regulation of actions prohibited in the ITE Law in the cyber legal framework. Novelty: This research is important considering that there are no previous studies that examine the concept of cyber law in looking at the influence of the existence of Metaverse on actions prohibited in the ITE Law. In addition, considering the importance of carrying out legal protection for every activity that occurs in the Metaverse era in an effort to develop cyber law in Indonesia in the future.
Co-Authors Ainun Wulandari Aman Ma’arij Firmanto, Taufik Gufran Gufran Hadijah Hadijah Iksan Iksan Kasmar Rahmat Akbar Ridwan Wahyan Zuhrah