Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH SADIA KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA Syahri Ramadoan; Firman ,; Gufran ,; Muhammad Taufiq; Sahrul ,
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive, informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sadia (key informan), Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan pada Kantor Lurah Sadia, Masyarakat Kelurahan Sadia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan triangulasi teknik, Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation. Berdasarkan hasil yang di dapat dalam penelitian ini 1. Pegawai tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan hal tersebut  sebagai bentuk kejujuran dalam pelayanan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik. 2.        Transparansi dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk etika pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 3. Ketepatan dalam pelayanan, menggambarkan bahwa pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima belum di kasanakan dengan baik. 4. Ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 5. Kesediaan untuk menerima keluhan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik. 6.          Kesungguhan aparat dalam pelayanan sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik.
INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA Tauhid .; Gufran .
Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Mbojo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.129 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendskripsikan dan menggambarkan tentang Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari :  pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 5 orang yang akan dijadikan informan. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima masih didominasi dari faktor  1). Tarik ulur kepentingan politik , 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta 6) Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi, walaupun mekanisme pelaksanaan mutasi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan normatif, sehingga kesannya tidak melanggar hukum atau aturan-aturan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang  Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. 
Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematik Literatur Review Khairunnisa; Munir; Gufran
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan aplikasi Vosviewer. Artikel yang direview sejumlah 500 artikel yang bersumber dari database Dimentions. Hasil literature review dengan applikasi Vosviewer memperlihatkan bahwa penlitian dengan tema perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE masih sangat sedikit dan Negara-negara yang mengangkat isu ini hanya ada di cluster Negara Indonesia, Cluster United Statet, Cluster Malaysia dan Australia. Data dari database dimentions juga menujukkan bahwa topik penelitian dengan tema ini terclusterisasi berdasarkan banyaknya kata yang child, law, teacher, efeect dan lain-lain. Kemudian untuk perlindungan hukum terhadap siswa terkait UU ITE ini, dalam telaah undang-undang yang penulis lakukan bergantung sungguh dari usia di pelaku/anak
Integrated Tourism Development: an Institutional Management Priority Study Fajrin Hardinandar; Gufran Gufran
Almana : Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol 6 No 3 (2022): December
Publisher : Bandung: Prodi Manajemen FE Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36555/almana.v6i3.1961

Abstract

At least 200 people per day visit the hilly area of Matakando which has the potential for culinary tourism, rice fields, and education that are very likely to be developed. The purpose of this study is to find a management pattern for the development of tourism centers that can integrate the three types of tourism. The criteria and alternative indicators were obtained from the Focus Group Discussion (FGD) held in August 2022. Using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method, we confirmed that culinary tourism is a priority, which will be developed into integrated rice field tourism and education. Alternative development strategies that need to be carried out are rearranging the structure and management of tourism, training in the management of tourism institutions, increasing creativity for business actors, developing infrastructure, increasing marketing capabilities, compiling strategic plan documents, and enforcing green zones.
VILLAGE GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED PUBLIC SERVICES Gufran; Aman Ma'arij; Hajairin
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.757

Abstract

The legal policy of the village government in information technology-based public services, in general, is currently not running optimally. Even though technological developments must be utilized by all elements of society including the village government, several programs can be carried out include such as E-Village, village fund information, village websites, and being able to develop applications that can be used to provide public services to village communities and so on. The research aims to find out whether information technology-based integrated criminal justice system policies can become an instrument for eradicating corruption. The research method used is normative legal research with statutory approaches, theoretical approaches, and comparative and conceptual approaches. The findings in this study are that first, the village government law as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, cannot be fully explained by village officials, including utilizing technological advances in maximizing public services for the community, so that the community gets information and services that are easy. Second, developing an internet-based rural information network by building village websites with the desa.id domain, encouraging technology-independent villages, improving public services with the village partner application, and managing resources based on village profiles with resource surveys and geospatial data with the village granary application. see mitra.or.id) and build villages with interconnected systems and regulations that support villages to take development initiatives.
INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI PEJABAT BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BIMA Tauhid Tauhid; Gufran Gufran
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 16 No. 1 (2019): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.977 KB) | DOI: 10.59050/jian.v16i1.15

Abstract

Penelitian ini bertujuan mendskripsikan dan menggambarkan tentang Intervensi Politik Dalam Mutasi Pejabat Birokrasi Pemerintah Kota Bima. Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari: pejabat eselon II, III, dan IV masing-masing 5 orang yang akan dijadikan informan. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi dengan tehnik analisis data dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi politik dalam mutasi pejabat birokrasi Pemerintah Kota Bima masih didominasi dari faktor 1). Tarik ulur kepentingan politik , 2) Politik Transaksional, 3) Politik Asal Bapak Senang 4) Kewenangan Kekuasaan, (5) Faktor Dukungan stakeholder politik serta, 6) Kepentingan Primodialisme bagi kalangan Pejabat tertinggi dalam birokrasi, walaupun mekanisme pelaksanaan mutasi tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan normatif, sehingga kesannya tidak melanggar hukum atau aturan-aturan normatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor : 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
ETIKA PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR LURAH SADIA KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA Syahri Ramadoan; Firman; Gufran; Muhammad Taufiq; Sahrul
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 18 No. 1 (2021): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.845 KB) | DOI: 10.59050/jian.v18i1.133

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan Etika Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima. Penentuan Informan menggunakan teknik purposive, informan dalam penelitian ini terdiri dari Lurah Kelurahan Sadia (key informan), Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan pada Kantor Lurah Sadia, Masyarakat Kelurahan Sadia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi, untuk menguji keabsahan data penelitian digunakan triangulasi teknik, Teknik analisis data menggunakan data reduction, data display, dan conclusion drawing/verifikation. Berdasarkan hasil yang di dapat dalam penelitian ini 1. Pegawai tidak menyalahgunakan wewenang dalam pelayanan hal tersebut sebagai bentuk kejujuran dalam pelayanan pada Kantor Lurah Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik. 2. Transparansi dalam memberikan pelayanan sebagai bentuk etika pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 3. Ketepatan dalam pelayanan, menggambarkan bahwa pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima belum di kasanakan dengan baik. 4. Ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima. 5. Kesediaan untuk menerima keluhan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik. 6. Kesungguhan aparat dalam pelayanan sebagai bentuk disiplin pelayanan pada kantor lurah sadia kecamatan mpunda kota bima telah dilaksanakan dengan baik.
Risiko Pernikahan Dini dan Konvergensi Pencegahan Stunting Pada Remaja di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima darmin darmin; Walliyudin Walliyudin; Gufran Gufran; Alkhair Alkhair; M. Noris; Muammar Iksan; Dea Zara Avila; Nur Husnul Khatimah; Muh. Fitrah
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v4i3.1434

Abstract

The issue of early marriage and stunting is currently a national issue because it is related to the quality of human resources in the future, so there is a need for handling and prevention efforts. The purpose of this community service activity is to prevent early marriage and convergence to prevent stunting in adolescents. Socialization and counseling on the risks of early marriage and convergence for stunting prevention were carried out in Karampi Village, Langgudu District, Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. The community service program process is carried out consisting of 3 stages which include the data collection stage, the socialization and education stage, as well as the reflection and evaluation stage. The community service sample includes 63.46% female participants and 36.53% male participants. Data analysis used a paired sample t test to determine the level of public understanding before (pretest) and after (posttest) socialization and counseling. The results of community service show that the level of understanding after outreach and counseling on the risks of early marriage is around 85.96% and the convergence for stunting prevention is around 89.81%.  
Edukasi Anti-Narkoba dan Penyuluhan Hukum Bagi Siswa dan Remaja di Desa Kerampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima: Anti Narkoba, Penyuluhan Hukum, Remaja walliyudin walliyudin; Darmin Darmin; Gufran Gufran; Muh. Fitrah; M. Noris
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 4 No. 3 (2023): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)
Publisher : Cv. Utility Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan utama pengabdian masyarakat ini adalah untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang bahaya narkoba, dampak hukum dan kesehatan serta memotivasi perubahan sikap dan perilaku positif terkait penyalahgunaan narkoba di kalangan siswa, remaja, dan masyarakat umum. Metode pengabdian yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan narasumber dari Kepolisian Hukum, praktisi, dan ahli kesehatan masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui pendekatan interaktif yang melibatkan diskusi, presentasi, dan simulasi situasi hukum terkait narkoba. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pendidikan anti-narkoba berhasil mencapai tujuannya. Peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang jenis narkoba yang dilarang, dampak negatifnya terhadap kesehatan, serta konsekuensi hukum yang dihadapinya. Peserta merasa lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan pribadi dan masyarakat. Materi yang disampaikan juga memberikan pengetahuan tentang strategi pencegahan, yang membantu peserta mengembangkan keterampilan hidup sehat dan menghindari pergaulan berisiko.
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENTIMETER UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMKN 1 DONGGO Hadijah Hadijah; Syamsuddin Syamsuddin; Taufik Firmanto; Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18519

Abstract

Donggo Barat mempunyai tantangan khusus seperti kurangnya fasilitas pendidikan modern yang terbatas dengan akses teknologi atau sumber daya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Dengan adanya masalah tersebut tim mengadakan pelatihan pengunanaan mentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa inggris. Metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan antara lai observasi, persiapan materi, pembuatan kuis menggunakan mentimeter, sesi interakti, dan evaluasi hasil. Hasil yang ditemukan dari pelatihan ini antara lain; 1) Meningkatkan Partisipasi Siswa, melalui Mentimeter, siswa di SMKN I Donggo aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 2) Peningkatan Kemampuan Berbicara, sesi pelatihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris secara rutin. 3) Fitur umpan balik real-time dari Mentimeter membuat siswa untuk melihat respons mereka secara langsung. Ini memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri mereka karena mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelatihan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter di SMKN I Donggo telah membawa manfaat positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Pendekatan yang interaktif dan mendukung ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung.