Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Awang Long Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Jurnal Hukum Sehasen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) SASI
Aman Ma’arij
Universitas Muhammadiyah Bima
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS PENERAPAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 TERHADAP PELAKSANAAN PEMERNTAHAN DAERAH Aman Ma’arij
TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol 4 No 2 (2020): Oktober
Publisher : LP2M IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/tadjid.v4i2.522

Abstract

Pelaksanaan sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sejauh ini yang menonjol hanya sebatas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung setiap daerah-daerah dalam rangka mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sesuai dengan tuntutan reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mulai dari pasal 65 sampai dengan pasal 118, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sistem otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah seuai dengan pasal 18, dengan pemberian wewenang penuh kepala daerah-daerah otonom maka kemajuan disetiap daerah akan tercapai tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat dengan perimbangan keuangan yang diatur oleh pemerintahan pusat secara proporsional.
Implikasi Yuridis Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Terhadap Penyelenggara Pemerintahan Daerah Aman Ma'arij; Sukirman
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i1.12

Abstract

Implikasi hukum LKPJ Kepala Daerah dapat berbentuk perbaikan dan pemberhentian kepada kepala daerah.Penelitian ini bertujuan menganalisis Kedudukan LKPJ Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Aspek Yuridis LKPJ Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan LKPJ tersebut adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan bahan untuk melakukan pembinaan lebih lanjut atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melakukan perbaikan dan perubahan kedepannya. Kedua, Implementasi dari fungsi pengawasan oleh DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan hak untuk menilai kinerja kepala daerah berdasarkan LKPJ dapat dirumuskan pendapat DPRD dengan rekomendasi yang berimplikasi pada keadaan tertentu
Esensi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dari Perspektif Hukum Aman Ma'arij
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 2 (2020): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/fundamental.v1i2.23

Abstract

Esensi pertanggungjawaban kepala daerah menurut Undang­-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pertanggungjawaban Kepala Daerah terhadap DPRD hanya bersifat informasi saja, yang apabila pertanggungjawaban itu ditolak, maka tidak menyebabkan jatuhnya Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis LKPJ Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Tolak Ukur Kinerja Kepala Daerah Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan Penelitian Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKPJ yang diberikan Kepala Daerah di hadapan sidang paripurna DPRD merupakan salah satu mekanisme pengawasan pihak legislatif terhadap pihak eksekutif, di samping melalui mekanisme yang lain seperti hak angket, interpelasi, minta keterangan dan sebagainya .yang dimiliki oleh DPRD. Di sini pembahasan mengenai posisi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD, terutama akan difokuskan pada pengawasan dalam aspek pertanggungjawaban ini Kedua, kinerja kepala daerah dan DPRD bisa diukur dari sejauh mana eksekutif dan legislatif di daerah mampu menjalankan tugas mereka secara akuntabel, demokratis, memenuhi standard moralitas, sesuai aspirasi masyarakat luas dan efisien
Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) Iksan; Aman Ma`arij; Adnan; Nasrullah; Ade Ermin
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i2.75

Abstract

Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).
VILLAGE GOVERNMENT LEGAL POLICIES IN INFORMATION TECHNOLOGY-BASED PUBLIC SERVICES Gufran; Aman Ma'arij; Hajairin
Awang Long Law Review Vol 5 No 2 (2023): Awang Long Law Review
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/awl.v5i2.757

Abstract

The legal policy of the village government in information technology-based public services, in general, is currently not running optimally. Even though technological developments must be utilized by all elements of society including the village government, several programs can be carried out include such as E-Village, village fund information, village websites, and being able to develop applications that can be used to provide public services to village communities and so on. The research aims to find out whether information technology-based integrated criminal justice system policies can become an instrument for eradicating corruption. The research method used is normative legal research with statutory approaches, theoretical approaches, and comparative and conceptual approaches. The findings in this study are that first, the village government law as stipulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages, cannot be fully explained by village officials, including utilizing technological advances in maximizing public services for the community, so that the community gets information and services that are easy. Second, developing an internet-based rural information network by building village websites with the desa.id domain, encouraging technology-independent villages, improving public services with the village partner application, and managing resources based on village profiles with resource surveys and geospatial data with the village granary application. see mitra.or.id) and build villages with interconnected systems and regulations that support villages to take development initiatives.
PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI MENTIMETER UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DI SMKN 1 DONGGO Hadijah Hadijah; Syamsuddin Syamsuddin; Taufik Firmanto; Aman Ma’arij; Gufran Gufran
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023): Volume 4 Nomor 4 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i4.18519

Abstract

Donggo Barat mempunyai tantangan khusus seperti kurangnya fasilitas pendidikan modern yang terbatas dengan akses teknologi atau sumber daya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi cara siswa belajar dan mengembangkan rasa percaya diri dalam belajar bahasa Inggris. Dengan adanya masalah tersebut tim mengadakan pelatihan pengunanaan mentimeter yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbahasa inggris. Metode pelaksanaan melalui beberapa tahapan antara lai observasi, persiapan materi, pembuatan kuis menggunakan mentimeter, sesi interakti, dan evaluasi hasil. Hasil yang ditemukan dari pelatihan ini antara lain; 1) Meningkatkan Partisipasi Siswa, melalui Mentimeter, siswa di SMKN I Donggo aktif berpartisipasi dalam pembelajaran bahasa Inggris. 2) Peningkatan Kemampuan Berbicara, sesi pelatihan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris secara rutin. 3) Fitur umpan balik real-time dari Mentimeter membuat siswa untuk melihat respons mereka secara langsung. Ini memberikan motivasi tambahan dan memperkuat rasa percaya diri mereka karena mereka dapat melihat kemajuan mereka sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa pelatihan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter di SMKN I Donggo telah membawa manfaat positif dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris. Pendekatan yang interaktif dan mendukung ini tidak hanya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung.
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Pengolahan Material Oleh PT Tukad Mas Kota Bima Hajairin Hajairin; Gufran Sanusi; Aman Ma’arij
SASI Vol 27, No 3 (2021): Volume 27 Nomor 3, Juli - September 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v27i3.475

Abstract

Material processing by PT Tukad Mas Kota Bima which has a negative impact, namely the existence of pollution or environmental damage in the East Rasa Nae Subdistrict, Bima City, so that it can be held accountable under criminal law, civil law and administrative law. The purpose of this study was to determine the form of criminal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima. The research method used is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation. The findings of this study indicate that legal liability for environmental damage due to material processing by PT Tukad Mas Kota Bima can be seen in aspects of criminal law, civil law and administrative aspects. However, the Bima City Government through the Environmental Service has only given a written warning to PT Tukad Mas Kota Bima, which has been operating for decades. Whereas empirical facts have shown that there is quite severe damage, such as waste disposal that can have a health impact on the community and natural damage due to excavations carried out. Criminal liability should be a special concern, NGOs and the community even report on environmental crimes, the report is because the result of material processing causes environmental pollution as one of the elements of criminal acts against environmental pollution.
Strategi Bhabinkamtibmas Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Desa Waro di Kecamatan Monta Kabupubaten Bima Nusa Tenggara Barat Andriadin Andriadin; Erham Erham; Aman Ma'arij Aman Ma'arij
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v12i2.19985

Abstract

The phenomenon of gambling is considered normal by some people, even this act roots and develops just so, when there is no punishment from any law enforcement, it must become a disease that then destroys life. Gambling in the village of Waro involves children and young people, including the elderly. This condition will trigger the occurrence of disorganization and disintegration in the life of the community. This study examines gambling crimes in the village of Waro and also examines the strategies of gambling crime in the town of Monta in the Bima NTB. The method of research is empirical law research, which studies and examines the law in real terms.  The data used are primary and secondary data, such as results of interviews, documentation, observations, journals, books, previous research, and official documents.  The findings of the research show that, first, the criminal act of gambling in the village of Waro Prefecture in the Monta district of Bima is gambling card remi and gambling ball rolling both when there is a single organ event at night and during the day.  Secondly, the Bhabinkamtibmas strategy is to combat gambling crimes in Waro Village by conducting investigative, preventive, and repressive efforts.
Analisis Kriminologis Korupsi Perspektif Pendekatan Sobural Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi di Indonesia Hajairin Hajairin; Aman Ma'arij; Ilham Ilham; Gufran Gufran
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 10 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v10i2.6017

Abstract

Korupsi merupakan fenomena kejahatan yang bersifat kompleks, tidak hanya berkaitan dengan persoalan hukum, melainkan juga persoalan sosial politik dan kebudayaan, sehingga pendekatan penyelesaianya juga dapat menggunakan pendekatan sosial, budaya dan structural. Kerumitan dalam pemberantasan korupsi selalu terjadi, hal ini terlihat semakin meningkatnya tindak pidana korupsi, baik dari segi kuantitas maupun jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. Metode sobural bukanlah suatu prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau kasus, namun metode ini berperan dalam memahami suatu perbuatan jahat secara tepat melalui tiga lensa nilai yang mempengaruhinya, yaitu nilai sosial, nilai kultural, dan unsur struktural. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Analsisi kriminologis korupsi prespektif teori sobural. Metode penelitian yang digunakan adalah Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan pendekatan antara lain pertama Pendekatan Historis (Historical Aprroach) dilakukan untuk memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan Korupsi. Kedua Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Temuan berdasarkan hasil penelitian yakni pertama pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) menjadi pisau analisa kriminologis yang membedah causa kejahatan secara utuh, baik diri pelaku maupun masyarakat. Keunggulan pendekatan nilai sosial, nilai budaya dan faktor struktural (Sobural) memberikan cara bagi penegak hukum, terutama hakim untuk memahami perbuatan korupsi dalam memutuskan perkara. Kedua pendekatan sobural dapat menjadi instrument kegiatan pencegahan korupsi, sebab pencegahan korupsi pada dasarnya merupakan bagian dari semangat pemberantasan korupsi. Untuk menghindari korupsi, sangat penting untuk memperhatikan pendekatan Sobural pada masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan dalam hal nilai sosial, budaya, dan variabel struktural sebagai upaya pencegahan korupsi.
Kedudukan Hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima Purwanto, Hendra; Hajairin, Hajairin; Ma’arij, Aman
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i6.5210

Abstract

Kedudukan Hukum TNI Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Studi Kasus di Bima. Tujuan untuk mengetahui kekuatan hukum TNI  Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, sebab Kasus Narkotika di Kota Bima sebanyak 107 Kasus Narkoba 2024, awal 2025 42 Kasus. Sementara itu, Kabupaten Bima Ungkap 65 Kasus Narkoba 2024. Metode penelitian hukum empiris, dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan Konseptual dan pendekatan Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan TNI dalam pemberantasan narkotika di Kabupaten Bima yaitu penggerebekan bandar narkoba di Bima oleh Koramil 1608-04/ Woha dan Satuan Intel Kodim 1608 / Bima. Kewenangan TNI dalam menangani tindak pidana narkotika bersandar pada Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 104-108 mengatur peran serta masyarakat, TNI Penangkapan pengedar narkoba diperbolehkan asalkan tertangkap tangan. Meski harus tetap berkoordinasi dengan Kepolisian dan BNN dan Nota Kesepahaman Nomor: NK 29/V/2015/BNN Nomor: Kerma 14/V/2015 tentang Bantuan TNI kepada BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika.
Co-Authors Ade Ermin Adnan Andriadin, Andriadin Erham Erham Firmanto, Taufik Gufran Gufran Sanusi Hadijah Hadijah Hajairin Hendra Purwanto Iksan Iksan Ilham Ilham Nasrullah Sukirman Syamsuddin