Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Albayan : Journal of Islam and Muslim Societies QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Siti Khodijah
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perceraian Dalam Fiqh Mazhab Dan Sistem Peradilan: Kajian Komparatif Antara Talak Raj'i, Bain, Khulu' Dan Talak Tiga Siti Khodijah; Muhammad Ammar Adly
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.805

Abstract

Penelitian ini mengkaji secara komparatif berbagai bentuk perceraian dalam fiqh mazhab talak raj'i, bain, khulu', dan talak tiga sekaligus serta implikasinya dalam sistem peradilan Islam Indonesia. Persoalan talak di luar pengadilan versus talak di depan sidang pengadilan agama, serta perlindungan hak perempuan melalui cerai gugat, menjadi fokus utama. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif dan merujuk pada kitab-kitab klasik mazhab empat, peraturan perundang-undangan, dan literatur kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa: (1) perbedaan mazhab dalam klasifikasi dan syarat talak memiliki implikasi signifikan terhadap hak suami-istri; (2) talak tiga sekaligus memperoleh perlakuan berbeda antara mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan pendapat ulama kontemporer; (3) hukum positif Indonesia melalui UU No. 1/1974 dan KHI mengadopsi pendekatan tertentu yang tidak selalu selaras dengan semua pandangan mazhab; (4) mekanisme cerai gugat dalam hukum positif memberikan ruang perlindungan bagi perempuan namun masih menyisakan kesenjangan implementasi. Penelitian ini berkontribusi pada upaya harmonisasi antara fiqh klasik dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.
KHULU' DALAM PERSPEKTIF FIKIH KLASIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Siti khodijah; Heri Firmansyah
Albayan Journal of Islam and Muslim Societies Vol. 2 No. 02 (2025)
Publisher : Albayan Journal of Islam and Muslim Societies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Khulūʿ, as a divorce mechanism initiated by the wife through the payment of iwāḍ (compensation) to the husband, is a legal institution deeply rooted in classical Islamic jurisprudence, yet it has undergone significant transformation when adopted into modern legal systems, including that of Indonesia. This study reassesses the concept of khulūʿ across the four Sunni schools of law and compares these doctrinal formulations with its judicial implementation within the Indonesian legal system, particularly through the Kompilasi Hukum Islam (KHI) and the practices of the Religious Courts. Employing a qualitative, library-based research approach combined with doctrinal and comparative legal analysis, this research finds that although the fundamental elements of khulūʿ—such as the requirement of iwāḍ, the absence of the husband’s right to revoke the divorce, the prescribed ʿiddah, and the centrality of mutual consent—are maintained, the Indonesian legal system has formally institutionalized khulūʿ by mandating judicial proceedings, requiring specific grounds for divorce, authorizing judicial intervention in determining iwāḍ when no agreement is reached, and introducing administrative procedures absent from classical fiqh discourse. The study concludes that the Indonesian model of khulūʿ reflects a process of Islamic legal adaptation shaped by the demands of modernity, the administrative needs of the state, and the imperative of protecting women, thereby producing a dialectical relationship between fiqh orthodoxy and contemporary family law regulation.
PERLINDUNGAN PEMILIK TANAH ATAS BIAYA PEMINDAHAN TIANG LISTRIK PLN PERSPEKTIF HIFDZ MAAL : (Studi di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) Siti Khodijah; Zulham Zulham
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1262

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebanan biaya pemindahan tiang listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap pemilik tanah di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dalam perspektif ḥifẓ al-māl sebagai bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan pendekatan living case studies dan statute approach melalui studi lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PLN yang membebankan biaya pemindahan sebesar Rp12.000.000,00 secara penuh kepada pemilik tanah belum mencerminkan asas keadilan sosial dan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dari perspektif hukum Islam, kebijakan tersebut belum memenuhi prinsip keadilan distributif dan maslaḥah, karena menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hak ekonomi masyarakat. Prinsip ḥifẓ al-māl menegaskan bahwa setiap kebijakan publik harus menjamin perlindungan harta individu tanpa mengabaikan kepentingan umum. Penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap kebijakan pembebanan biaya pemindahan tiang listrik melalui mekanisme musyawarah, transparansi, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional antara PLN dan pemilik tanah guna mewujudkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah.
Co-Authors Heri Firmansyah Muhammad Ammar Adly Zulham Zulham