Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOCIALIZATION ACTIVITIES TO GET TO KNOW MORE ABOUT IMMIGRATION POLYTECHNIC BY IMMIGRATION POLYTECHNIC CADETS AT THE IMMIGRATION OFFICE CLASS I BORDER CONTROL SURAKARTA Rizky Noor Jaya Pramuditya; Seno Setyo Pujonggo
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Abdimas Imigrasi
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v2i2.250

Abstract

Latihan Kerja Bhumi Pura (LATJAPURA) activity is a job training given to Immigration Polytechnic cadets that aim to understand the provisions, policies, and immigration regulations at the Immigration UPT directly. In LATJAPURA activity, , especially at the Immigration Office Class I TPI Surakarta, socialization activities were carried out using live Instagram media to get to know the public more closely about what an Immigration Polytechnic official school was which was explained directly by the Immigration Polytechnic cadets who did job training at the UPT. With this socialization, it is hoped that the public can know more about the official school of the Immigration Polytechnic, especially for students who want to register as cadets at the Immigration Polytechnic and know how life is in it.
A Study on Immigration Cooperation Between Indonesia and Taiwan Seno Setyo Pujonggo; Mila Rosmaya; Gunawan Ari Nursanto; Virra Wirdhiningsih
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i1.351

Abstract

Indonesia adheres to the One China Policy in its view of the relationship between China and Taiwan so that Indonesia doesn’t have diplomatic relation with Taiwan. However, this did not stop the cooperation between Indonesia and Taiwan due to the interdependence of interests between the two countries. Starting in the fields of trade and economy, followed by other fields such as agriculture and education, the movement of people between the two parties is increasing. This makes them feel the important need to also work together in meeting the needs of their citizens and it is an obligation for the government to provide facilities and protection for them abroad. By using the concept of international cooperation, this paper tries to discuss the cooperation in the field of immigration in facilitating the interests of the two countries in the form of a strategic and sectoral non-governmental organization of IETO and TETO. The agreement of immigration cooperation results in the matters that must be provided by the state to protect their respective citizens by technical frameworks and the method about how to achieve these goals in the implementation level. The agreement itself remains valid and the subject of international law bond between the two parties.
PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAKAN ADMINISTRASI DALAM PEMBERIAN IZIN TINGGAL KUNJUNGAN WNA TERHADAP PNBP DI BIDANG KEIMIGRASIAN (STUDI DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR) Seno Setyo Pujonggo
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 5 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v5i2.367

Abstract

Sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus dioptimalkan dalam pengelolaanya. Karena jika pengelolaan PNBP masih kurang dioptimalkan maka kontribusinya terhadap anggaran negara kurang maksimal. PNBP merupakan salah satu unsur penerimaan negara yang masuk di dalam struktur APBN. PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengaturan, pelayanan, perlindungan masyarakat serta pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan salah satu ujung tombak dalam meningkatkan penghasilan Negara dari PNBP melalui pelayanan kepada masyarakat baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (OA) melalui pemberian Izin Keimigrasian. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemberian Izin Tinggal di Indonesia masih terdapat banyak penyalahgunaan. Hal ini tentunya harus bisa diatasi salah satunya dengan melaksanakan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Indonesia harus bisa dipastikan bahwa sudah sesuai dengan izin tinggal yang diberikan, dan jika kegiatan Warga Negara Asing tersebut tidak sesuai dengan maksud dan pemberian izin tinggalnya di Indonesia maka harus dilakukan upaya preventif agar kejadian tersebut tidak terulang lagi.
IMPLEMENTASI PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (TPPM) PADA DESA/KELURAHAN BINAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BEKASI: Implementation of Community Service Initiatives for the Prevention of Trafficking in Persons (TIP) and Human Smuggling in Villages/Sub-districts under the Guidance of the Class I Non-TPI Immigration Office of Bekasi Gunawan Ari Nursanto; Sohirin; Koesmoyo Ponco Aji; Muhammad Arief Hamdi; Devina Yuka Utami; Mas Budi Priyatno; Virra Wirdhiningsih; Seno Setyo Pujonggo; Alrin Tambunan; Okky Pratama Martadireja
Jurnal Abdimas Imigrasi Vol. 7 No. 1 (2026): JURNAL ABDIMAS IMIGRASI
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jaim.v7i1.946

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Kegiatan dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi sebagai bagian dari program Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi yang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke tingkat masyarakat. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan edukasi partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, serta pendampingan langsung kepada peserta. Kegiatan dilaksanakan pada Senin, 20 Juli 2026 bertempat di Harris Hotel & Convention, Bekasi, dengan melibatkan perwakilan Desa/Kelurahan Binaan Imigrasi, aparatur pemerintah tingkat wilayah, tokoh masyarakat, kelompok tani, serta unsur akademisi dari Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan. Materi kegiatan meliputi edukasi mengenai cara aman bekerja ke luar negeri, perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), bahaya PMI non-prosedural, modus TPPO dan TPPM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jalur resmi dalam bekerja ke luar negeri. Selain itu, kegiatan ini memperkuat sinergi antara institusi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam membangun sistem pencegahan berbasis komunitas terhadap kejahatan transnasional di tingkat desa dan kelurahan.