Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.517
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bedah Hukum Journal of Indonesian Islamic Studies Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan LAWYER: Jurnal Hukum Journal of Innovative and Creativity Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Tegar Harbriyana Putra
Universitas Boyolali
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Kajian Yuridis Implikasi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman Tbk Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja Bunga Imelda; Olivia Anastasya Devy; Revanza Artha Galluh; Hanang Edy Pramono; Tegar Harbriyana Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6684

Abstract

Kajian ini menganalisis konsekuensi hukum dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja massal pada PT Sri Rejeki Isman Tbk setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian dilakukan untuk memahami hak dan kewajiban pekerja sesuai perjanjian kerja serta perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui penelaahan peraturan, literatur akademik, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dalam proses kepailitan, kewajiban terhadap pekerja tetap berlaku, termasuk hak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan aset perusahaan, dan ketidakselarasan prosedur PHK. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia menyediakan perlindungan komprehensif bagi pekerja, implementasinya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam situasi perusahaan pailit dengan dampak PHK massal.
Perbedaan Hukum PKWT dan PKWTT Pasca UU Cipta Kerja: Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Muhammad Rifa’i; Venisia Wahda Fakhrunnisaa; Rifki Yusuf; Tegar Harbriyana Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6932

Abstract

Penelitian ini mempelajari perbedaan pengaturan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan hukum normatif melalui kajian literatur terhadap UU Cipta Kerja, PP 35/2021, serta keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. PKWT memiliki batas waktu selama 5 tahun dengan kemungkinan PHK secara otomatis dan kompensasi yang minim (Pasal 59 dan 61A), sedangkan PKWTT memberikan jaminan stabilitas pekerjaan lewat prosedur bipartit dan pesangon penuh (Pasal 156). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT lebih menguntungkan bagi pengusaha dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, namun berdampak pada penciptaan pekerja yang rawan dan kemiskinan struktural, berbeda dengan perlindungan yang lebih menyeluruh dalam PKWTT. Salah satu kelemahan utama dari PKWT adalah adanya celah untuk perpanjangan yang berulang dan kemudahan dalam melakukan PHK tanpa pesangon yang memadai. Disarankan agar PKWT dibatasi hingga maksimal 3 tahun, mengharuskan pesangon 1 bulan gaji, serta memperkuat pengawasan oleh Disnaker untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2).
Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia: Penelitian Eva Aulia Savira; Tegar Harbriyana Putra; Esa Nur Andayani; Bandung Madu Seno; Raden Ilhamudin Ribeiro
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.318

Abstract

Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan paling berat yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap nyawa manusia bukan hanya melanggar hak asasi yang paling mendasar, namun juga mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan dalam regulasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis, yaitu mengeksplorasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi KUHP lama (Wetboek van Strafrecht/WvS), KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP, yurisprudensi, serta literatur dan doktrin hukum pidana yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum materiil dan formil dalam kejahatan pembunuhan, konsep mens rea dan actus reus, tahap-tahap proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, serta perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingan tersebut mengungkapkan adanya transisi paradigma dalam pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitative. Terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru terkait definisi delik, ancaman pidana, dan orientasi pemidanaan dalam kasus pembunuhan. Mens rea merupakan elemen paling krusial yang menentukan klasifikasi tindak pidana. KUHP baru menghadirkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh, modern, dan responsif terhadap dinamika kejahatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia: Penelitian Luvena Senny Aurellia Bilqis; Tegar Harbriyana Putra; Neva Ladova; Ananda Kevin Ardiansyah; Bagas Adi Kristanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.323

Abstract

Korupsi adalah salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat proses pembangunan nasional, dan menurunkan mutu pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum yang ada, serta mencari tahu berbagai rintangan yang dihadapi dalam usaha pemberantasan korupsi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data penelitian diambil melalui kajian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam upaya memberantas korupsi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, efektivitas dalam memberantas korupsi masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya integritas sebagian anggota penegak hukum, pengaruh politik, lemahnya pengawasan dalam birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya modus korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi sistem pengawasan, serta penguatan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat represif, preventif, dan edukatif yang melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Penelitian Husain Fahri Singo Wijaksono; Tegar Harbriyana Putra; Metha Aulia Astuti; Risky Febriani; Syafa Al Azhara Ribeiro
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6689

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah hukum dan sosial yang serius di Indonesia yang sering menimbulkan kerugian materiil, luka-luka, bahkan kematian. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana Indonesia dengan fokus pada unsur kelalaian (culpa) sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta pembuktian unsur tindak pidana dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, khususnya unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Dampak Hukum Pidana Bagi Pasangan yang Berhubungan Seks Diluar Nikah: Penelitian Afrianna Elya Nur Ishartani; Tegar Harbriyana Putra; Airin Desi Pratiwi; Denis Ariska; Muhammad Ramdhani
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 April - Juni
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6829

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh hukum pidana terhadap pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kebebasan bergaul di kalangan remaja karena kemajuan teknologi, pengaruh lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan serta pendidikan moral. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis aturan hukum tentang hubungan seksual di luar pernikahan dan dampak hukum serta sosial yang muncul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui kajian terhadap Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas aturan tentang tindak pidana perzinaan, mencakup bukan hanya pasangan yang sudah menikah tetapi juga pria dan wanita yang belum menikah. Penerapan aturan tersebut bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari pihak tertentu seperti keluarga atau pasangan. Selain mengandung sanksi pidana berupa penjara atau denda, hubungan seksual di luar nikah juga berdampak pada kehidupan sosial pelaku, seperti timbulnya stigma negatif, kerusakan hubungan keluarga, dan gangguan kesejahteraan sosial.
RELEVANSI PRINSIP SAHNYA PERJANJIAN DALAM KUHPERDATA TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) Tatik Nurjanah; Salma Azizah; Dika Riska Daputra; Tegar Harbriyana Putra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.716

Abstract

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi dalam masyarakat, khususnya melalui platform e-commerce yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi modern. Di satu sisi, kemudahan yang ditawarkan oleh transaksi daring mempercepat arus perdagangan; namun disisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait dengan keabsahan perjanjian yang tidak dilakukan secara konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam transaksi elektronik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan sumber hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal masih tetap relevan, meskipun bentuk pelaksanaannya telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kesepakatan yang diberikan melalui klik tombol atau penggunaan tanda tangan elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksananya, telah diakui secara sah menurut hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa dalam e-commerce cenderung lebih efektif melalui mekanisme non-litigasi seperti mediasi digital atau forum arbitrase daring. Pembuktian dalam sengketa semacam itu kini sangat bergantung pada data digital, termasuk bukti transaksi dan histori komunikasi elektronik. Kesimpulannya, meskipun transaksi digital memerlukan pendekatan hukum yang lebih fleksibel, prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian tetap menjadi pondasi utama. Diperlukan harmonisasi antara hukum perdata klasik dan regulasi digital guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang optimal.
EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) Ika Novitasari; Anas Munaji; Nadin Azka Aulia Lil Ifta; Tegar Harbriyana Putra
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v3i1.730

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak sistemik terhadap korban, terutama perempuan dan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dihadirkan sebagai landasan hukum untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi UU PKDRT dengan pendekatan yuridis empiris, yakni meninjau norma hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data sekunder, termasuk putusan pengadilan dan laporan lembaga perlindungan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif UU PKDRT telah memuat mekanisme perlindungan yang cukup progresif, dalam praktiknya masih terdapat kendala struktural dan kultural yang menghambat implementasi optimal, seperti rendahnya kesadaran hukum korban, kurangnya pelatihan aparat penegak hukum, serta stigma sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum untuk memastikan hak-hak korban terlindungi secara maksimal.
Tantangan Ketidakseimbangan Kerja dan Lemahnya Serikat Buruh di Tengah Target Ekonomi Nasional : Penelitian Putri Elviana Indah Sari; Muhammad Ichsan Chabibi; Salsabila Helena Diah; Bagus Tri Prasetyo; Tegar Harbriyana Putra
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.4875

Abstract

Indonesia's high-growth-oriented economic development often neglects workers' welfare, triggering an imbalance between work and personal life, exacerbated by the weakening role of labor unions, which reduces workers' bargaining power. This paper analyzes the challenges of work-life imbalance and the weakness of labor unions, and their impact on labor productivity and sustainable economic growth. The method used is normative legal writing with a legislative, conceptual, and literature study approach. The analysis includes labor regulations, productivity data, the gender wage gap, and the dynamics of industrial relations in Indonesia. The results show that work imbalance is triggered by a culture of long working hours, a time-based appraisal system, and job instability due to outsourcing, while the weakness of labor unions is caused by organizational fragmentation, political influence, and a lack of leadership. This paper recommends strengthening labor unions, enforcing labor laws, reforming productivity measurements, gender equality policies, and tripartite social dialogue to achieve inclusive and sustainable economic growth.
Paradoks Digitalisasi Peradilan: Kajian Konstitusional Penerapan E-Court terhadap Asas Access to Justice dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata Dwi Maharani; Muhamad Afif Fathul Falah; Ardi Rizqi Kurniawan; Eksanudin Eksanudin; Tegar Harbriyana Putra
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v10i1.115062

Abstract

The digital transformation of the judiciary through the e-Court policy in Indonesia aims to realize the principles of speedy, simple, and low-cost justice as a manifestation of the constitutional right to access to justice. However, its implementation has engendered a fundamental paradox that threatens legal certainty and the principle of equality before the law. This study is premised on the assertion that digitalization must not be reduced to mere bureaucratic automation, but must be directed toward the fulfillment of human rights. This article aims to critically examine the paradox of judicial digitalization and reconstruct the e-Court policy to align with distributive justice in the era of disruption. Employing a normative legal research methodology, this study utilizes statute and conceptual approaches, subjected to systematic analysis. The analytical framework is constructed upon Cappelletti and Garth’s third-wave Access to Justice theory and Jeremy Bentham’s utilitarianism, to evaluate whether technology-driven procedural reforms have dismantled structural barriers and maximized utility. The findings reveal that although the e-Court offers administrative efficiency, it is hindered by a digital infrastructure divide, low digital literacy, the lack of integrated civil registry data, and designs that remain inaccessible to persons with disabilities. Empirical data indicating low e-litigation adoption rates in remote areas corroborates the existence of significant access disparities. Consequently, a reconstruction of the e-Court policy is imperative, necessitating a paradigm shift from mere digital efficiency to constitutional digital justice. This reconstruction demands the strengthening of inclusive infrastructure, the harmonization of procedural laws concerning electronic evidence, the implementation of affirmative policies, and the enhancement of digital legal literacy, thereby transforming the e-Court into a robust instrument for the democratization of justice.
Co-Authors Abi Desiano Budi Darmawan Afrianna Elya Nur Ishartani Ahmad Asyhab Ramadhan Airin Desi Pratiwi Alex Fajar Suryanto Ananda Kevin Ardiansyah Anas Munaji Ardi Rizqi Kurniawan Bagas Adi Kristanto Bagus Tri Prasetyo Bandung Madu Seno Bunga Imelda Daffa Fadilla Fahmi Denis Ariska Dika Riska Daputra DWI IMROATUS SHOLIKAH Dwi Maharani Eksanudin Eksanudin Eny Puji Handayani Esa Nur Andayani Eva Aulia Savira Evelyne octavia putri alea Hanang Edy Pramono Husain Fahri Singo Wijaksono Ika Novitasari Indah dwi kurniawati Irdianan arum nabila Joko Mardiyanto Luvena Senny Aurellia Bilqis Metha Aulia Astuti Mohammad Fauzan Hidayat Muhamad Afif Fathul Falah Muhammad Ichsan Chabibi Muhammad Ramdhani Muhammad Rifa’i Nadin Azka Aulia Lil Ifta Naila Dwi Yulianti Nanik Sutarni Neva Ladova Nur Chasanatul Hidayah Olivia Anastasya Devy Putri Elviana Indah Sari Raden Ilhamudin Ribeiro Randy aryo prabowo Revanza Artha Galluh Rifki Yusuf Risky Febriani Rokim Rokim Salma Azizah Salsabila Helena Diah Shilvie Marliyana Syafa Al Azhara Ribeiro Tatik Nurjanah Venisia Wahda Fakhrunnisaa Willy Johan