Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Konseling Jurnal Bedah Hukum Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Journal of Innovative and Creativity Asian Journal of Social and Humanities Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Tegar Harbriyana Putra
Universitas Boyolali
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Implikasi PHK Massal PT Sri Rejeki Isman Tbk Terhadap Hak Dan Kewajiban Pekerja Bunga Imelda; Olivia Anastasya Devy; Revanza Artha Galluh; Hanang Edy Pramono; Tegar Harbriyana Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6684

Abstract

Kajian ini menganalisis konsekuensi hukum dari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja massal pada PT Sri Rejeki Isman Tbk setelah perusahaan dinyatakan pailit. Penelitian dilakukan untuk memahami hak dan kewajiban pekerja sesuai perjanjian kerja serta perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui penelaahan peraturan, literatur akademik, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perusahaan dalam proses kepailitan, kewajiban terhadap pekerja tetap berlaku, termasuk hak atas pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Namun, pelaksanaan hak-hak tersebut sering menghadapi kendala administratif, keterbatasan aset perusahaan, dan ketidakselarasan prosedur PHK. Kajian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia menyediakan perlindungan komprehensif bagi pekerja, implementasinya masih membutuhkan penguatan, khususnya dalam situasi perusahaan pailit dengan dampak PHK massal.
Perbedaan Hukum PKWT dan PKWTT Pasca UU Cipta Kerja: Analisis Yuridis Perlindungan Pekerja Muhammad Rifa’i; Venisia Wahda Fakhrunnisaa; Rifki Yusuf; Tegar Harbriyana Putra
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.6932

Abstract

Penelitian ini mempelajari perbedaan pengaturan antara Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) setelah implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dengan pendekatan hukum normatif melalui kajian literatur terhadap UU Cipta Kerja, PP 35/2021, serta keputusan Pengadilan Hubungan Industrial. PKWT memiliki batas waktu selama 5 tahun dengan kemungkinan PHK secara otomatis dan kompensasi yang minim (Pasal 59 dan 61A), sedangkan PKWTT memberikan jaminan stabilitas pekerjaan lewat prosedur bipartit dan pesangon penuh (Pasal 156). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKWT lebih menguntungkan bagi pengusaha dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, namun berdampak pada penciptaan pekerja yang rawan dan kemiskinan struktural, berbeda dengan perlindungan yang lebih menyeluruh dalam PKWTT. Salah satu kelemahan utama dari PKWT adalah adanya celah untuk perpanjangan yang berulang dan kemudahan dalam melakukan PHK tanpa pesangon yang memadai. Disarankan agar PKWT dibatasi hingga maksimal 3 tahun, mengharuskan pesangon 1 bulan gaji, serta memperkuat pengawasan oleh Disnaker untuk mencapai keadilan distributif sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28D ayat (2).
Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Kacamata Hukum Pidana di Indonesia: Penelitian Eva Aulia Savira; Tegar Harbriyana Putra; Esa Nur Andayani; Bandung Madu Seno; Raden Ilhamudin Ribeiro
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.318

Abstract

Pembunuhan merupakan salah satu jenis kejahatan paling berat yang diatur dalam hukum pidana di Indonesia. Kejahatan terhadap nyawa manusia bukan hanya melanggar hak asasi yang paling mendasar, namun juga mengganggu stabilitas sosial kemasyarakatan. Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat perubahan yang signifikan dalam regulasi mengenai tindak pidana pembunuhan yang perlu dianalisis secara menyeluruh. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis yuridis, yaitu mengeksplorasi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang meliputi KUHP lama (Wetboek van Strafrecht/WvS), KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), KUHAP, yurisprudensi, serta literatur dan doktrin hukum pidana yang relevan. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek hukum materiil dan formil dalam kejahatan pembunuhan, konsep mens rea dan actus reus, tahap-tahap proses hukum mulai dari penyelidikan hingga eksekusi, serta perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. Perbandingan tersebut mengungkapkan adanya transisi paradigma dalam pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitative. Terdapat perbedaan yang signifikan antara KUHP lama dan KUHP baru terkait definisi delik, ancaman pidana, dan orientasi pemidanaan dalam kasus pembunuhan. Mens rea merupakan elemen paling krusial yang menentukan klasifikasi tindak pidana. KUHP baru menghadirkan kerangka hukum yang lebih menyeluruh, modern, dan responsif terhadap dinamika kejahatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia: Penelitian Luvena Senny Aurellia Bilqis; Tegar Harbriyana Putra; Neva Ladova; Ananda Kevin Ardiansyah; Bagas Adi Kristanto
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.323

Abstract

Korupsi adalah salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat proses pembangunan nasional, dan menurunkan mutu pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum yang ada, serta mencari tahu berbagai rintangan yang dihadapi dalam usaha pemberantasan korupsi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data penelitian diambil melalui kajian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam upaya memberantas korupsi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, efektivitas dalam memberantas korupsi masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya integritas sebagian anggota penegak hukum, pengaruh politik, lemahnya pengawasan dalam birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya modus korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi sistem pengawasan, serta penguatan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat represif, preventif, dan edukatif yang melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah.
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia: Penelitian Husain Fahri Singo Wijaksono; Tegar Harbriyana Putra; Metha Aulia Astuti; Risky Febriani; Syafa Al Azhara Ribeiro
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6689

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah hukum dan sosial yang serius di Indonesia yang sering menimbulkan kerugian materiil, luka-luka, bahkan kematian. Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas berdasarkan hukum pidana Indonesia dengan fokus pada unsur kelalaian (culpa) sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas serta pembuktian unsur tindak pidana dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diterapkan apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, khususnya unsur kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur kelalaian dan hubungan sebab akibat masih menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.
Dampak Hukum Pidana Bagi Pasangan yang Berhubungan Seks Diluar Nikah: Penelitian Afrianna Elya Nur Ishartani; Tegar Harbriyana Putra; Airin Desi Pratiwi; Denis Ariska; Muhammad Ramdhani
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 4 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i4.6829

Abstract

Penelitian ini membahas pengaruh hukum pidana terhadap pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya kebebasan bergaul di kalangan remaja karena kemajuan teknologi, pengaruh lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan serta pendidikan moral. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis aturan hukum tentang hubungan seksual di luar pernikahan dan dampak hukum serta sosial yang muncul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual melalui kajian terhadap Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP yang baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru memperluas aturan tentang tindak pidana perzinaan, mencakup bukan hanya pasangan yang sudah menikah tetapi juga pria dan wanita yang belum menikah. Penerapan aturan tersebut bersifat delik aduan, artinya proses hukum hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari pihak tertentu seperti keluarga atau pasangan. Selain mengandung sanksi pidana berupa penjara atau denda, hubungan seksual di luar nikah juga berdampak pada kehidupan sosial pelaku, seperti timbulnya stigma negatif, kerusakan hubungan keluarga, dan gangguan kesejahteraan sosial.
Co-Authors Abi Desiano Budi Darmawan Afrianna Elya Nur Ishartani Ahmad Asyhab Ramadhan Airin Desi Pratiwi Alex Fajar Suryanto Ananda Kevin Ardiansyah Bagas Adi Kristanto Bandung Madu Seno Bunga Imelda Daffa Fadilla Fahmi Denis Ariska DWI IMROATUS SHOLIKAH Eny Puji Handayani Esa Nur Andayani Eva Aulia Savira Evelyne octavia putri alea Hanang Edy Pramono Husain Fahri Singo Wijaksono Ika Novitasari Indah dwi kurniawati Irdianan arum nabila Joko Mardiyanto Luvena Senny Aurellia Bilqis Metha Aulia Astuti Mohammad Fauzan Hidayat Muhammad Ramdhani Muhammad Rifa’i Nadin Azka Aulia Lil Ifta Naila Dwi Yulianti Neva Ladova Nur Chasanatul Hidayah Olivia Anastasya Devy Raden Ilhamudin Ribeiro Randy aryo prabowo Revanza Artha Galluh Rifki Yusuf Risky Febriani Rokim Rokim Shilvie Marliyana Syafa Al Azhara Ribeiro Venisia Wahda Fakhrunnisaa