Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

Peran Dinas Perhubungan Kota Medan Dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Bagi Pengemudi Angkutan Kota (Angkot) Di Kota Medan Karin Dwi Resty; Wiro Oktavius Ginting
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9678

Abstract

Angkutan kota merupakan bagian dari sistem transportasi kota dan hal tersebut memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dalam menunjang mobilisasi masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Maka dari itu, keberadaan angkot harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengemudi angkot serta untuk mengetahui hambatan dalam menjalankan kegiatan pengawasan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan indikator pengawasan yang dikemukakan oleh George R Terry & Leslie W Rue (2012) yaitu Pemantauan, Pemeriksaan dan Perbaikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Perhubungan kota Medan dalam pengawasan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur bagi pengemudi angkot telah baik namun belum cukup optimal karena masih banyak ditemukan adanya angkot yang melakukan pelanggaran terhadap standar yang telah ditetapkan. Selain itu, Dinas Perhubungan dapat dikatakan belum cukup konsisten dan rutin dalam melakukan pengawasan. Adapun penghambat dari Dinas Perhubungan dalam melakukan perannya untuk pengawasan ini adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana dan kesadaran pengemudi. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan Dinas Perhubungan dapat meningkatkan ketegasan dan komitmennya dalam menjalankan perannya agar permasalahan terkait tidak disiplinnya pengemudi angkot dapat teratasi.  
Implementasi Penerapan E-Government melalui Sistem Pembayaran Quick Response Indonesian Standard (QRIS) Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Pematangsiantar Silalahi, Monica Elisabeth; Ginting, Wiro Oktavius
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the era of digitalization, the Indonesian government continues to encourage the application of technology to facilitate various public services, including in the financial sector. One of these innovations is the implementation of the Quick Response Indonesian Standard (QRIS) payment system as part of e-government. This study aims to describe and analyze the implementation of e-government through the QRIS payment system in the MSME sector in Siantar Marihat District, Pematangsiantar City. This research uses descriptive research methods with a qualitative approach, data collection techniques namely interviews, observation and documentation. Data were collected through in-depth interviews with UMKM actors, Cooperatives Office staff, and other related parties. In addition, this study also utilizes direct observation of the implementation of QRIS in the field and relevant documentation. This approach is used to obtain a comprehensive picture of the obstacles, opportunities, and steps that have been taken by the government in maximizing the use of QRIS. The data and information collected were then analyzed based on five indicators used to measure the success and achievement of implementation, namely the Van Meter and Van Horn policy implementation indicators which are stated through policy targets, resources, communication, social, economic and political conditions, characteristics of implementing organizations. The results of the study show that the implementation of QRIS in the UMKM sector in Pematangsiantar has had a positive impact in increasing transaction efficiency and accelerating the payment process. However, this implementation has not been fully optimized due to limitations in terms of knowledge and technological skills among UMKM actors. In addition, increased socialization and training from the government is still needed so that the implementation of QRIS can run more effectively and evenly. Therefore, this study recommends a more proactive policy in expanding access to technology and increasing awareness and education in the UMKM sector.