Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Yuridika

PEMBENTUKAN KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL BAGI PENCEGAHAN PERDAGANGAN KAYU ILEGAL Aktieva Tri Tjitrawati
Yuridika Vol. 27 No. 3 (2012): Volume 27 No 3 September 2012
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.639 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v27i3.296

Abstract

The implementation of international trade in the forest products that related with sustainable production and consumption cycle process include the legal regime of international trade in natural resources, the State Government exporters and importers, as well as markets in importing countries. International trade law regime is still have a weak role in preventing the illegal logging trade, hence it is required a International Law drafting concepts which can avoid illegal actions by obligating the exporters or the exporter countries with certain obligations. These efforts require a reconceptualization the relationship between trade and environment, which until now are often placed in the same dichotomy.
PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Aktieva Tri Tjitrawati
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.91 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i3.5977

Abstract

Dirumuskannya ketentuan mengenai hipotik kapal dalam UU Pelayaran Tahun 2008 dan keikutsertaan Indonesia dalam International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993 belum mampu mengisi kekosongan hukum yang dibutuhkan oleh para pelaku dalam aktivitas bisnis pelayaran, sementara di sisi lain, lembaga keuangan dan perbankan membutuhkan landasan hukum yang memadai untuk meningkatkan kepercayaan mereka akan pengembalian dana pengadaan kapal. Diperlukan penataan aturan-aturan di bidang hipotik kapal, terutama memisahkan aturan tersebut dari undang-undang pelayaran, untuk meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan dan perbankan dalam mendanai sektor ini.