Garuda - Garba Rujukan Digital

The Hudaibiyah Treaty as a Model for International Treaty Law: Analysis of Siyasah Fiqh and its Relevance for Public Law Palupi, Dwi Astuti; Iffan, Ahmad
Jurnal El-Thawalib Vol 6, No 4 (2025)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v6i4.17033

This study analyzes the Treaty of Hudaybiyyah (6 AH) as a case study in the conception of international treaty law, framing it within the principles of Fiqh Siyasah (Islamic political jurisprudence). The research aims to identify the public law principles contained within the treaty and examine their relevance as a source for enriching contemporary international law. Using a qualitative-normative research method with a library-based approach. Primary sources consist of hadith collections, sirah literature, and classical works on fiqh al-siyasah; secondary sources include books, journal articles, and contemporary studies. Data collection employs library research, and the analysis applies a qualitative-comparative and normative-historical approach. The findings indicate that the Treaty of Hudaybiyyah not only represents a historical event but also serves as a model of diplomacy that emphasizes dialogue, adherence to agreements, and the protection of human rights (particularly in the context of conflict resolution). This analysis reveals that these principles align with several modern international law tenets, such as pacta sunt servanda and the peaceful settlement of disputes. Therefore, this study argues that a review of the Treaty of Hudaybiyyah through the lens of Fiqh Siyasah can provide a significant theoretical contribution to enrich the discourse on public law, while also affirming the relevance of Islamic intellectual heritage as a source of inspiration for shaping a more just and peaceful global order.

KONSEPSI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM HAK PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA Iffan, Ahmad
El-Sirry: Jurnal Hukum Islam dan Sosial Vol 1, No 2 (2023)
Publisher : UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/ejhis.v1i2.10505

Child adoption is one of the ways that some families want to complete their families. In international adoption there are two global international conventions on child adoption, namely The Hague Convention on the Protection of Children and Co-operation in Respect of Inter-Country Adoption 1993 (The Hague Convention 1993) and The Hague Convention on the Juridiction and Applicable Law and Recognition of Decrees Relating to Adoption 1965 (The Hague Convention 1965). There are legal consequences in the legal consequences of international child adoption on the adopted child, namely legal consequences on the legal relationship between adopted children, legal consequences on alimony rights and legal consequences on inheritance and guardianship rights. the conception of child adoption by hpi is also refined by the provisions contained in civil law and Islamic law regarding child adoption.

JUSTICE IN HUMAN RIGHTS COURTS: INTEGRATING THE CONCEPT OF ISLAMIC JUDICIARY AND THE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW Ahmad Iffan; Mustafid
Muadalah : Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Muadalah : Jurnal Hukum
Publisher : Prodi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47945/muadalah.v5i2.2293

This study aims to analyze the concept of justice in Human Rights Courts through the integration of Islamic judicial principles and international legal norms. The research employs a normative-comparative juridical approach by examining primary and secondary legal sources, including international human rights instruments, Islamic legal provisions, and jurisprudential practices of national and international human rights courts. The analysis applies a qualitative and hermeneutic legal method to identify the points of convergence between the two systems in achieving substantive justice. The findings reveal that both Islamic and international legal systems share an ethical foundation centered on human dignity and moral accountability for human rights violations. The integration of these legal traditions strengthens the moral legitimacy and effectiveness of human rights adjudication, particularly in Muslim-majority countries. This research highlights the importance of cross-system legal dialogue in developing a universal paradigm of justice that transcends formal legality and embodies deeper humanistic and spiritual values

Kajian Progresif Hukum Ham Internasional Dan Hukum Nasional Terhadap Pemenuhan Hak Komunitas Beragama Di Luar Enam Agama Resmi Di Indonesia Ahmad Iffan; Syamsul Mujtahidin
Unizar Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v6i2.56

Perkembangan hak kebebasan dalam beragama di Indonesia mengalami dinamika perkembangan yang signifikan, berawal dari peraturan nasional yang kemudian di jelsakan dalam berbagai perturan kebijakan pemerintah. Perkembangan ini berdampak terhadap kebebasan ini secara substansi pengaturan maupun penegakannya. Kebebasan beragama ini juga menjadi objek perhatian khusus oleh hukum internasional terutama bagian HAM untuk meredeka memeluk suatu agama, kendatipun aturan keberadaan agama juga tidak konkrit dan tegas terhadap penggunaan istilah resmi dalam konteks keagamaan di Indonesia. Dalam pembahasan hak ke-beragama perlu disimpulkan terlebih dahulu apakah status kepemilikan suatu agama merupakan haka tau kewajiban bagi seorang manusia atau WNI. Perlu ada perhatian khusus terhadap berbagai intoleransi yang mengatasnamakan keberbedaan agama tertentu. Kajian secara progresif akan memberikan penguatan dan pengkonsepan secara konkrit terhadap hak komunitas beragama diluar 6 agama resmi d Indonesia.

Paradigma Hukum Internasional Islam Di Dalam Perjanjian Oslo Dan Relevansinya Terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025 Ahmad Iffan Ahmad Iffan; Syamsul Mujtahidin; Febrina Annisa Febrina Annisa
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.107

Konflik Palestina–Israel yang berkepanjangan terus menguji efektivitas hukum internasional dan berbagai inisiatif perdamaian global, khususnya Perjanjian Oslo I dan II yang hingga kini belum mampu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi Perjanjian Oslo I dan II melalui perspektif Hukum Internasional Islam (siyar) serta menilai relevansinya dalam konteks Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza 2025 dengan mengintegrasikan prinsip islah (rekonsiliasi), ‘adl (keadilan), dan amanah (pemenuhan perjanjian) sebagai landasan normatif alternatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual melalui analisis terhadap perjanjian internasional, instrumen diplomatik, serta sumber-sumber Hukum Internasional Islam, baik klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Perjanjian Oslo lebih disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan lemahnya mekanisme penegakan, bukan pada kelemahan struktur normatifnya. Secara substantif, prinsip-prinsip dalam Perjanjian Oslo tetap kompatibel dengan nilai-nilai Hukum Internasional Islam, khususnya dalam aspek keadilan negosiasi, pemenuhan kewajiban perjanjian, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, KTT Perdamaian Gaza 2025 dipandang sebagai momentum strategis untuk merekontekstualisasi proses perdamaian melalui integrasi prinsip-prinsip Hukum Internasional Islam ke dalam diplomasi modern guna memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas upaya perdamaian di masa mendatang.

Paradigma Hukum Internasional Islam Di Dalam Perjanjian Oslo Dan Relevansinya Terhadap Konferensi Tingkat Tinggi Perdamaian Gaza 2025 Ahmad Iffan Ahmad Iffan; Syamsul Mujtahidin; Febrina Annisa Febrina Annisa
Unizar Law Review Vol. 8 No. 2 (2025): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v8i2.107

Konflik Palestina–Israel yang berkepanjangan terus menguji efektivitas hukum internasional dan berbagai inisiatif perdamaian global, khususnya Perjanjian Oslo I dan II yang hingga kini belum mampu mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mereinterpretasi Perjanjian Oslo I dan II melalui perspektif Hukum Internasional Islam (siyar) serta menilai relevansinya dalam konteks Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Gaza 2025 dengan mengintegrasikan prinsip islah (rekonsiliasi), ‘adl (keadilan), dan amanah (pemenuhan perjanjian) sebagai landasan normatif alternatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan historis dan konseptual melalui analisis terhadap perjanjian internasional, instrumen diplomatik, serta sumber-sumber Hukum Internasional Islam, baik klasik maupun kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan implementasi Perjanjian Oslo lebih disebabkan oleh ketimpangan kekuasaan dan lemahnya mekanisme penegakan, bukan pada kelemahan struktur normatifnya. Secara substantif, prinsip-prinsip dalam Perjanjian Oslo tetap kompatibel dengan nilai-nilai Hukum Internasional Islam, khususnya dalam aspek keadilan negosiasi, pemenuhan kewajiban perjanjian, dan perlindungan martabat manusia. Dengan demikian, KTT Perdamaian Gaza 2025 dipandang sebagai momentum strategis untuk merekontekstualisasi proses perdamaian melalui integrasi prinsip-prinsip Hukum Internasional Islam ke dalam diplomasi modern guna memperkuat legitimasi, akuntabilitas, dan efektivitas upaya perdamaian di masa mendatang.

Disharmoni Sanksi Pidana IUU Fishing dalam Hukum Perikanan Indonesia: Persepektif Sustainable Development Goals 14.4 Hendriko Arizal; Khairani; Aria Zurnetti; Ahmad Iffan
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 20 No 1 (2026): PROGRESIF : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/5h479d38

Penelitian ini mengkaji disharmoni dalam perumusan sanksi pidana terhadap praktik Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing dalam hukum perikanan Indonesia dari perspektif Sustainable Development Goal (SDG) Target 14.4. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan orientasi empiris melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana yang berlaku masih didominasi pendekatan pemidanaan konvensional, belum mengintegrasikan mekanisme pemulihan ekologi, lemah dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, serta tidak terintegrasi secara memadai dengan rezim hukum lingkungan. Akibatnya, hukum pidana perikanan belum berfungsi sebagai instrumen tata kelola ekologi yang efektif.

Future Challenges and Strategic Directions of Zakat Management in Indonesia’s National Legal System Hendriko Arizal; Ahmad Iffan; Roni Efendi
Jurnal El-Thawalib Vol 7, No 3 (2026)
Publisher : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-thawalib.v7i3.19839

Zakat plays an important role in supporting social welfare and poverty alleviation in Muslim societies. In Indonesia, zakat management has developed significantly following the enactment of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management. Despite Indonesia’s large zakat potential, various legal, institutional, and technological challenges continue to hinder the optimization of zakat governance. This study aims to examine the future challenges and strategic directions of zakat management within Indonesia’s national legal system. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and limited comparative approaches. The findings indicate that Indonesia has established a relatively strong legal framework through BAZNAS, LAZ, and UPZ institutions. However, several problems remain unresolved, including overlapping institutional authority, weak supervision mechanisms, disparities in institutional capacity, limited public participation, and the gap between zakat potential and actual collection. In addition, digital transformation has introduced new opportunities as well as challenges related to transparency, accountability, cybersecurity, and digital governance. Therefore, strengthening zakat management in Indonesia requires institutional harmonization, adaptive legal reform, stronger digital governance, and better integration between Islamic social finance and national public policy in order to support sustainable social welfare and economic empowerment

UNCLOS Gaps and the Blue Economy: Integrating International Maritime Law and Fiqh al-Bī’ah for Sustainable Ocean Governance Ahmad Iffan; Hendriko Arizal; Arif Roihan; Muhammad Faiz Algifari
APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2026): APLIKATIF: Journal of Research Trends in Social Sciences and Humanities
Publisher : Lembaga Junal dan Publikasi, Universitas Muhammadiyah Buton

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59110/aplikatif.948

Existing blue economy frameworks and international maritime governance continue to face limitations in addressing contemporary marine sustainability challenges, particularly biodiversity loss, deep-sea mining, unequal benefit-sharing, and weak implementation mechanisms. This study examines how international maritime law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), can support the blue economy and SDG 14, while also analyzing the ethical contribution of Fiqh al-Bī’ah (Islamic environmental jurisprudence) to sustainable ocean governance. Using a normative juridical approach, this research analyzes international legal instruments, policy documents, and scholarly literature related to maritime governance, the blue economy, SDG 14, and Islamic environmental ethics. The findings show that although UNCLOS provides an important legal foundation for marine environmental protection, sustainable resource use, benefit-sharing, and international cooperation, several normative and implementation gaps remain, especially in relation to biodiversity beyond national jurisdiction and deep-sea mining. The study further finds that Fiqh al-Bī’ah principles, including khilāfah, mīzān, amānah, and lā ḍarar wa lā ḍirār, can complement international maritime law by strengthening ethical responsibility, ecological balance, and intergenerational justice. This integration offers an interdisciplinary framework for sustainable maritime governance, particularly for maritime and Muslim-majority states such as Indonesia.

Determinan Akademisi Perguruan Tinggi Terhadap Akselerasi Proteksi Internasional Atas Karya Cipta Dalam Hak Kekayaan Intelektual Ahmad Iffan; Resma Bintani Gustaliza; Febrina Annisa; Hendriko Arizal; Helmi Chandra SY; Sintong Arion Hutapea
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 19 No 2 (2025): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/r7st0261

The international intellectual property law regime provides a global legal framework for the protection of copyright works; however, its implementation within higher education institutions remains challenging. This study aims to analyze the determinants of university academics’ engagement in copyright registration within the international intellectual property regime and to identify the factors influencing the low participation rate in copyright protection. The study employs a juridical-empirical approach by examining institutional data and internal policy frameworks of the selected higher education institution. The findings reveal that although the number of academic staff with advanced degrees is relatively high, the rate of copyright registration has significantly declined. Determinant factors identified include legality, institutional appreciation, research clustering, administrative obligation, personal branding, and dissemination of IP policy. The study concludes that weak legal awareness and limited institutional policy enforcement are the primary barriers to effective copyright protection. Therefore, strengthening institutional regulations and aligning them with international legal principles are essential strategies to enhance academic participation in copyright registration both nationally and internationally.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search