Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cahaya Keadilan Jurnal Restorative Justice
Handika Dwi. A Pelu
Fakultas Hukum Universitas Musamus
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PRAKTIK PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE Handika Dwi. A Pelu; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Polres dan Dinas Sosial Kabupaten Merauke dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik prostitusi yaitu mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.
Pengangkatan ‘Anak Adat’ Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke Jaya Setiawan Sinaga; Raymond P. Fenetiruma; Handika D. A Pelu
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621

Abstract

Adoption is a common legal event in Indonesia, including in the Malind tribe in Merauke Regency. However, there is something unique in the costumary of Malind tribe where there is a ritual of adopting an adult, even married person who come from outside the Malind tribe, known as anak adat. This study aims to determine the ritual procession of adoption of ‘anak adat’ according to the customary law of the Malind Tribe and to determine the implications that occur in connection with the adoption. The results of this research show that (1) The adoption of customary children in the Malind Tribe is carried out with a traditional ritual that lasts all night and ends with the inauguration of the customary chief who is given the name and clan of Malind and a plot of land from the clan land to own. (2) The implication of the ritual of adopting customary children creates rights and obligations for indigenous children in their status as members of the Malind indigenous community and results in a break in the kinship between the customary child and the previous tribe. Keywords: Adoption; Customary law; Malind Tribe.
JCK PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG DIANUT OLEH NEGARA KESATUAN REPUBILK INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN (Studi Perbandingan Negara Jepang) Handika Pelu; Jaya S. Sinaga Jaya S. Sinaga; Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun; Raymond P. Fenetiruma Raymond P. Fenetiruma; Marlyn J. Alputila
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 10 No 1 (2022): Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 10 No. 1 April 2022
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33884/jck.v10i1.5516

Abstract

Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi presidensial, liberal, demokrasi liberal, dan komunis. Perbedaan penerapan sistem pemeritahan antarnegara disebabkan oleh banyak hal, seperti kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara yang bersangkutan. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menambah literasi terhadap ilmu perbandingan hukuam tata negara dan juga mengetahui bagaimana dan dimana letak perbedaan, persamaan perbandingan antara Indonesia dengan Jepang. Metode menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu penelitian yang tinjauannya memfokuskan diri pada ketentuan hukum positif untuk menjawab kedua rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pembahasan dalam artikel ini menunujukkan sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presindensil sedangkan sistem pemerintahan Jepang yang menganut sistem parlementer. Konstitusi keduanya sama-sama rigid dan flexibel. Hanya saja kalau Indonesia secara perubahan Indonesia sudah mengalami empat kali amandemen sedangkan Jepang belum pernah sejak. Dalam hal ini harus diakui Jepang sangat rigid dari pada Indonesia. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan amandemen; Jepang punya kemiripan dengan Indonesia dalam hal bentuk negara yaitu negara Kesatuan; Lembaga Perwakilan. Sistem perwakilan Jepang menganut strong bicameral. Sedangkan Indonesia menganut soft bicameral; Bentuk Pemerintahan negara Jepang adalah Monarkhi Konstitusional. Sedangkan Indonesia adalah Republik; Masyarakat negara Jepang sangat berbeda dengan masyarakat negara Indonesia dari kepercayaan terhadap agama dan juga terkait dengan kebiasaan. Penulis menyarankan agar menjadikan tolok ukur untuk masyarakat di Indonesia bisa mencontoh kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat di Jepang yaitu, tingkat kesadaran cukup tinggi terhadap peraturan-peraturan.
KAJIAN KRIMINOLOGI TERKAIT PRAKTIK PROSTITUSI DI WILAYAH KABUPATEN MERAUKE Handika Dwi. A Pelu; Mulyadi Alrianto Tajuddin
Jurnal Restorative Justice Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.46 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v2i2.1930

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke dan mengetahui upaya penanggulangan praktik prostitusi di Kabupaten Merauke. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan metode penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Polres dan Dinas Sosial Kabupaten Merauke dengan mengambil berkas untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik prostitusi. Selain itu penulis juga langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan praktik prostitusi yaitu mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Hasil penelitian yang diperoleh penulis, antara lain: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik prostitusi di Kabupaten Merauke adalah faktor ekonomi, keluarga, pendidikan, lingkungan, dan sakit hati. 2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi praktik prostitusi adalah upaya preventif dan upaya represif.
Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke Jaya Setiawan Sinaga; Raymond P. Fenetiruma; Handika D. A Pelu
Jurnal Restorative Justice Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Restorative Justice
Publisher : Musamus University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (253.741 KB) | DOI: 10.35724/jrj.v5i1.3621

Abstract

Pengangkatan anak merupakan peristiwa hukum yang lazim terjadi di Indonesia, termasuk pada masyarakat Suku Malind di Kabupaten Merauke. Namun ada hal yang unik dalam Suku Malind dimana terdapat ritual pengangkatan anak yang berasal dari Suku Malind yang telah dewasa, bahkan telah menikah, yang biasa dikenal sebagai anak adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak adat menurut hukum adat Suku Malind dan untuk mengetahui implikasi yang terjadi sehubungan dengan pengangkatan anak tersebut. Hasil dari penelitian ini mendapat hasil (1) Pelaksanaan pengangkatan anak adat pada Suku Malind dilakukan dengan ritual adat yang berlangsung semalam suntuk dan diakhiri dengan pengukuhan dari ketua adat yang mana diberi nama dan marga Malind dan sebidang tanah dari tanah marga untuk dimilikinya. (2) Implikasi dari pengangkatan anak adat tersebut menciptakan hak dan kewajiban bagi anak adat dalam statusnya sebagai anggota masyarakat adat Malind dan mengakibatkan putusnya hubungan kekeluargaan antara anak adat tersebut dengan suku sebelumnya.
Co-Authors Jaya Setiawan Sinaga Marlyn J. Alputila Mulyadi Alrianto Tajuddin Raymond Paradeys Fenetiruma Yosman L. Silubun Yosman L. Silubun