Rico Septian Noor
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KALIMANTAN TENGAH Rico Septian Noor
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 2 (2018): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.436 KB)

Abstract

Pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat telah tercantum dengan jelas di dalam Konstitusi di Indonesia pasca di amandemen, tepatnya ketentuan tersebut ada di dalam Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Pasal ini memberikan posisi strategis terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di setiap wilayah Negara ini. Kehadiran masyarakat hukum adat merupakan suatu kenyataan sejarah yang tidak dapat dihindari atau disangkal oleh pemerintah. Berdasarkan konstitusi tersebut maka setiap Pemerintah Daerah diberi kewenangan membuat regulasi dalam rangka melindungi keberadaan suatu masyarakat hukum adat yang masih hidup di wilayahnya tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Namun, pada tataran implementatif berbagai regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak berbanding lurus dengan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat tersebut, banyak persoalan, konflik antara masyarakat hukum adat dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun investor. Perlu upaya yang baik agar norma-norma yang dibentuk tidak hanya dijadikan sebagai simbol perlindungan terhadap masyarakat hukum adat semata namun hendaknya benar-benar dapat terimplementasi dengan baik dan memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat khususnya di Kalimantan Tengah.
Effective and Efficient Cabinet as One of the Efforts to Prevent Corruption Rico Septian Noor; Sri Endah Wahyuningsih
Focus Journal : Law Review Vol 3 No 2 (2023): Focus Journal Law Review Vol. 3 No. 2
Publisher : Universitas Bali Dwipa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62795/fjl.v3i2.228

Abstract

Corruption never seems to disappear in Indonesia, because almost every day there is news in various print and electronic media regarding public officials, legislative members and even law enforcers who are caught in corrupt practices. Therefore, more massive efforts are needed to prevent and eradicate corruption. This writing uses the Normative Juridical Research method which examines legal rules and principles in answering legal problems that occur using a Conceptual Approach to draw conclusions about the problems studied. We should all be aware that the moment of the General Election (Pemilu) is a very important moment considering the fact that 78 years of Indonesian independence is certainly a moment that must be interpreted deeply, the moment of forming an effective and efficient Cabinet is one of the determining factors for the success of the entire 5 Year government agenda. future and realizing the ideals of the Indonesian nation that have always been echoed, including realizing a government that is clean and free from corruption. Because the disease of corruption that has grown and taken root in this country is caused by many factors, one of which can be caused by the relationship between various systems that are related to corrupt cultural patterns in various functions of power in this country, for example co-optation and strong political intervention. This writing concludes that one of the important points in fixing various corruption problems is by repairing damage to the function and structure of government in this country. Forming an effective and efficient Cabinet in Government can be one of the keys to preventing Corruption