Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Membangun Insan Akademis Yang Bijak Dan Cerdas Bermedia Sosial Di Era Digital Literasi dan Informasi Pada Siswa SMKN 2 Palangka Raya Triyani Triyani Triyani; Dotrimensi Dotrimensi; Firman Firman; Suryadi Suryadi
Pamasa : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol 1 No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.pamasa.2023.1.2.10026

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan ini bertujuan untuk pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan siswa SMK N 2 Palangka Raya dalam menggunakan media sosial. Kedua, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa SMK N 2 Palangka Raya tentang literasi media dan informasi. Dengan adanya sosialisasi terkait bijak dalam bermedia sosial diharapkan para siswa memiliki kesadaran yang utuh dalam menggunakan media sosial, etika bermedia sosial yang baik dan benar, dan cermat dalam memvalidasi berita yang berimbang. Hasil kegiatan pengabdian ini para siswa mendapatkan bekal pengetahuan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan media sosial. Dibutuhkan sikap yang bijak dan cerdas dalam memainkan media sosial agar tidak memberikan dampak negatif pada masyarakat.
Transformasi Pelayanan Publik melalui Penerapan E-Government: Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Yunus Praja Panjika; Firman Firman; Ronald Hadibowo Sangalang
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7070

Abstract

Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi digital, penerapan E-Government menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini dengan tujuan menganalisis implementasi e-government, faktor pendukung, hambatan, serta dampaknya terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori Smart Governance Cohen (2013) dan pengembangan e-government menurut kajian Harvard JFK School of Government (Indrajit). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Disdukcapil Kota Palangka Raya telah mengimplementasikan e-government melalui kebijakan berbasis transparansi, keterbukaan data, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan ini memberikan manfaat nyata berupa peningkatan efektivitas layanan dan aksesibilitas bagi masyarakat. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur sistem dan kapasitas teknologi masih menjadi kendala utama dalam optimalisasi pelayanan publik. Kesimpulannya, penerapan e-government di Disdukcapil Kota Palangka Raya telah mendorong transformasi pelayanan publik menuju tata kelola yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, meski membutuhkan penguatan infrastruktur serta peningkatan kapasitas aparatur.
Internalisasi Nilai Hampahari dalam Program Sekolah Perdamaian Adat sebagai Upaya Penguatan Toleransi Siswa di Sekolah Menengah Atas Firman Firman; Ricky Zulfauzan; Ali Sunarno; Asep Ikbal; Yunus Praja Panjika; Kharisma Nugraha Putra
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/jpkm.v6i1.3880

Abstract

Artikel ini membahas sosialisasi program Sekolah Perdamaian Adat di SMAN 2 Palangka Raya sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal Dayak, khususnya hampahari, dalam memperkuat karakter toleransi dan budaya damai pada generasi muda. Program ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tantangan intoleransi, radikalisme, serta rendahnya literasi budaya lokal di kalangan pelajar, meskipun Kalimantan Tengah memiliki tradisi adat yang kaya akan nilai keharmonisan seperti Huma Betang, handep, dan hapakat. Melalui metode partisipatoris yang melibatkan ceramah interaktif, diskusi, refleksi, dan simulasi penyelesaian konflik, sebanyak 37 siswa mengikuti rangkaian kegiatan yang diawali pretest dan diakhiri post test. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan pemahaman dan refleksi siswa, ditandai oleh kenaikan skor rata-rata dari sekitar 47 pada pre-test menjadi sekitar 83 pada post-test serta pergeseran kualitas jawaban esai ke kategori lebih tinggi. Program ini membuktikan bahwa pendidikan berbasis kearifan lokal mampu memperkuat literasi budaya, membangun kesadaran multikultural, serta menumbuhkan perilaku damai yang relevan dengan konteks kehidupan remaja masa kini. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai lokal dalam pendidikan formal menjadi strategi efektif dalam membentuk generasi toleran dan berkarakter sosial budaya yang kuat.
The Existence of Customary Hasumpah in Dispute Resolution among the Dayak Community: A Living Law and National Law Perspective Ronald Sangalang; Rollis Rollis; Firman Firman; Wayan Supriadi Lasmana Putra
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 11 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v11i1.626

Abstract

Hasumpah Adat is one of the dispute resolution mechanisms that continues to exist and develop within the Dayak community in Central Kalimantan. Although the national legal system places greater emphasis on formal procedures and juridical evidence, the practice of Hasumpah Adat is still maintained as a means of dispute resolution based on the values of trust, truth, and social balance. This study aims to analyze the existence of Hasumpah Adat as living law and its relevance within Indonesia’s national legal system. The research employs a sociological legal method with a descriptive qualitative approach through a literature review. Data were obtained from legislation, books, scholarly journals, and documents related to Dayak customary law. The findings indicate that Hasumpah Adat continues to possess strong social legitimacy and functions as a mechanism of proof in dispute resolution when formal evidence is insufficient. The spiritual sanctions associated with this practice also contribute to fostering the moral and psychological compliance of the parties with the outcome of the dispute resolution process. Furthermore, the recognition of living law within society under Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code strengthens the position of Hasumpah Adat as part of Indonesia’s legal system. This study concludes that Hasumpah Adat continues to exist as a manifestation of living law that remains relevant in supporting dispute resolution based on substantive justice.
Lifting the Ambung: A Restorative Justice Model Based on Customary Law in Conflict Resolution in the Dayak Community of Malang Hamlet in North Barito Regency Firman Firman; Rico Septian Noor; Ronald Sangalang; Yunus Praja Panjika; Fabli Yusof
Pamulang Law Review Vol. 9 No. 1 (2026)
Publisher : Prodi Hukum S1 - Fakultas Hukum - Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/palrev.v9i1.62464

Abstract

This study aims to analyze the Ambung as a customary law-based restorative justice model in resolving conflicts in the Dayak Dusun Malang community in North Barito Regency. The study uses an empirical legal method with a socio-legal approach through field observations and interviews, as well as supporting previous research and book references. The results of the study indicate that the Ambung does not only function as a dispute resolution mechanism, but also as a means of reconstructing non-biological social kinship relationships, such as the adoption of a father, and the adoption of a mother. Conflict resolution is carried out through deliberation, customary sanctions (jipen), customary rituals, and customary oaths (hasumpah) involving the damang, mantir, family, and community. This mechanism reflects restorative justice that is restorative-communal in nature because it emphasizes the restoration of social relations, strengthening solidarity, and preventing recurrent conflicts. Thus, the Ambung Lift has developed as a living law that integrates social, cultural, and spiritual values and becomes a participatory, humanistic, and sustainable conflict resolution model based on local wisdom.