Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Analisis Kinerja Pada Bidang Pendapatan Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo) Ridho, Irvan Nur
Jurnal Administrasi Publik Vol 1, No 2 (2013)
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (225.606 KB)

Abstract

Abstract:  Analysis of The Revenue Sector Performance In Manage Original Local Revenue At The Department of Revenue Financial Management And Local Assets of Ponorogo Local Government. Implementation of local autonomy in Indonesia aims to improve the welfare of the public. The Law of Local Government number 32 year 2004, each local government is expected to manage the revenue of each local authority. In connection with the management of local revenue performance will require good organization to support the implementation of local autonomy. The purpose of this study was to identify and analyze the performance of the local original revenue management by the Revenue Sector at the Department of Revenue Finance Management and Local Asset in the Ponorogo local government. This research uses descriptive qualitative research approach. The results showed that the performance of local original revenue management by Revenue Sector in the Department of Revenue Finance Management and Local Asset in Ponorogo local government by using performance indicators organizations inputs, process, outputs has good. the advice given is increase the ability of officials to manage local revenue, facilities improvement and further increase the level of coordination of the work of sections in Revenue Sector. Keywords: Original local revenue,  Local financial, Performance   Abstrak:Analisis Kinerja Pada Bidang Pendapatan Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diharapkan mampu mengelola Pendapatan Asli Daerahnya masing-masing. Sehubungan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah maka diperlukan kinerja organisasi yang baik untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendiskripsikan kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo sudah baik, dengan menggunakan indikator kinerja organisasi yaitu inputs , process, outputs. Saran yang diberikan yaitu peningkatan kemampuan para pegawai dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah, peningkatan sarana prasarana guna menunjang pengelolaan PAD dan lebih meningkatkan fungsi koordinasi antara seksi-seksi pada Bidang Pendapatan. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Keuangan Daerah, Kinerja.
PERAN KEPOLISIAN RESORT PONOROGO DALAM MENJAGA STABILITAS POLITIK DALAM RANGKA PILKADES SERENTAK Ridho, Irvan Nur; Hilman, Yusuf Adam
POPULIKA Vol 8, No 2 (2020): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v8i2.342

Abstract

Peran kepolisian tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial masyarakat. Kepolisian mempunyai peran yang penting dalam perkembangan sejarah perkembangan masyarakat. Maka dari itu dari waktu kewaktu peran kepolisian selalu mengalami perubahan seiring dengan perubahan sosial, perubahan politik, dan perubahan industri. Proses demokrasi dewasa semakin kompleks, untuk itu diperlukan peran dari berbagai pihak untuk menjaga stalibitas keamanan dan politik khususnya dari pihak kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran kepolisian dalam menjaga stabilitas politik dalam rangka pilkades  serentak. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan,  dengan menggunakan pendekatan library research. Peran kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai  penegak hukum dan petugas ketertiban masyarakat mepunyai beberapa peran dalam menjaga stabilitas politik. Upaya represif dan preventif dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur Nurul Amsori; Yusuf Adam Hilman; Bambang Widiyahseno; Irvan Nur Ridho
Indonesian Journal of Tourism and Leisure Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Lasigo Akademia Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijtl.v3i1.169

Abstract

The tourism development strategies are important to support the existence of tourism in the future which is one of the supporting sectors of the economy. In Ngawi Regency, East Java Povince, the tourism development strategy is carried out by the Ngawi Regency Tourism, Youth and Sports Office. This institution was formed to support the Ngawi Regency government in the fields of tourism, youth and sports. This research was conducted to find out the tourism development strategy in Ngawi Regency and the obstacles and supporting factors in the process of implementing the tourism development strategy in Ngawi Regency by the Ngawi Regency Tourism, Youth and Sports Office. This research is a qualitative descriptive. Data were collected through interviews, observation and document study. Informants were selected purpsosively. Tringulation has employed for data validation. Data analysis is carried out through the process of data reduction, data presentation, and data conclusions. The results show that the tourism development strategy in Ngawi Regency is carried out through brandin/promotion, human resource development, and inprovemnet and management of the tourism facility and infrastructure. In addition, there are factors supporting the development of Ngawi tourism, namely the quality and quantity of sufficient employees, the existence of many events, the support from other parties, and sufficient funds. Meanwhile, the existence of tourism in other areas is a challenge in developing Ngawi tourism.
Implikasi Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha Pada Para Pedagang Pasar Songgolangit irvan nur ridho
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 6, No 2 (2020): Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.364 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v6i2.2217

Abstract

Retribusi merupakan salah satu jenis PAD yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Perda Kabupaten Nomor 15 tahun 2011, pemerintah kabupaten Ponorogo mengatur tentang pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Songgolangit. Namun pada pelaksanaanya terjadi pungli yang menaikkan tarif dua kali lipat sehingga menyalahi aturan. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Meskipun perda sudah lama namun sosialisasi kepada pedagang harusnya lebih diintensifkan supaya tidak terjadi pungli.
PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI DESA TANGGUH BENCANA “SAPTO MANUNGGAL” DI DESA KEDUNGBENDO Yusuf Adam Hilman; Fitri Agus Tiani; Bambang Widiyahseno; Irvan Nur Ridho
Jurnal Partisipatoris Vol. 4 No. 1 (2022): March
Publisher : University of Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui Desa Tangguh Bencana “Sapto Manunggal” di desa Kedungbendo. Kegiatan Desa Tangguh Bencana berfokus pada terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil temuan pada penelitian ini bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana terbagi dalam 3 (tiga) tahapan yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana didefinisikan sebagai penetapan sebuah kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Kesimpulannya, penyelenggaraan penanggulangan bencana didesa Kedungbendo memiliki kegiatan di setiap tahapan sehingga peran pemerintah desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi kegiatan pencegahan, saat bencana terjadi hingga pemulihan.
Analysis of Human Resource Needs for the Government of Tulung Village, Sampung Sub-district, Ponorogo Regency Yusuf Adam Hilman; Khoirurrosyidin Khoirurrosyidin; Irvan Nur Ridho
TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan- Volume 14, Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtp.v14i2.2576

Abstract

This research aims to map and analyze human resources needs in Tulung Village, Sampung Sub-district, Ponorogo Regency, based on law number (No) 6 of 2014. It uses descriptive and qualitative design to obtain primary and secondary data through interviews and documents, while triangulation obtained validity. The results showed that the average age of the village apparatus was around 33%, below 36-40. The replacement should be prepared because the impact on performance and mastery of technology is limited, and the distribution of education levels from senior high school is 62%. Therefore, skills improvement, educational level, and additional skills are needed to improve village apparatus. Keywords: Village Apparatus; Good Governance; Human Resources Abstrak Kajian ini bertujuan untuk melakukan analisis kebutuhan SDM Pemerintahan di Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo berdasarkan regulasi atau undang-undang nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, dengan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumen, peneliti melakukan uji triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perangkat desa yang berusia diatas 36-40 tahun sebanyak 33%, selain itu sebesar 62% perangkat desa lulusan Sekolah Menengah Atas, kemudian dari hasil wawancara dengan perangkat desa mereka menyatakan banyak kesulitan dalam upaya beradaptasi dengan kemutahiran teknologi, yang menggangu kinerja, kondisi ini harus di sikapi dengan melakukan persiapan penggantian perangkat desa yang sudah menginjak purna sesuai amanat undang-undang, sehingga akan memperoleh kandidat perangkat yang sesuai dengan kebutuhan lembaga, selain itu ada beberapa usulan dari pemerintah desa terkait update tambahan keterampilan, supaya dapat meningkatkan kecakapan apparat desa. Kata kunci: Perangkat Desa; Good Governance; Sumber Daya Manusia