<![CDATA[Penangkapan ikan secara illegal (illegal fishing) yang terjadi di perairan Indonesia berpotensi merugikan bisnis perikanan laut. Pemerintah berupaya untuk mengatasi kerugian akibat illegal fishing tersebut melalui kebijakan pengawasan dengan penambahan armada kapal pengawas, meningkatkan operasi melalui laut dan udara dan memanfaatkan teknologi informasi. Pengawasan illegal fishing merupakan kebijakan publik yang perlu diukur dampak dan manfaatnya, untuk megukur dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut diperlukan valuasi ekonomi sebagai dasar menyatakan kebijakan itu layak serta memberikan manfaat yang disajikan dalam suatu nilai (value). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak langsung dan tidak langsung kebijakan pengawasan Illegal fishing terhadap bisnis perikanan dilaut. Metode penelitian menggunakan surplus produsen dan analisis menggunakan Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan peningkatan pengawasan memberikan manfaat (benefit) yang positif sebesar Rp.1,8 Triliun/tahun dibandingkan dengan sebelum kebijakan, sehingga kebijakan tersebut layak untuk dilakukan. Kebijakan peningkatan pengawasan illegal fishing memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi bisnis perikanan sebesar Rp.466,9 miliar/tahun dan setelah kebijakan peningkatan pengawasan menjadi Rp.2,3 Triliun/tahun. Kebijakan peningkatan pengawasan tersebut berpengaruh terhadap bisnis perikanan di laut yaitu memenuhi kebutuhan dan suplai ikan untuk bahan baku industri perikanan, meningkatkan produktivitas hasil tangkapan, menyerap tenaga kerja sebagai ABK di kapal, mencukupi stok BBM yang berdampak juga pada peningkatan penerimaan negara dari PNBP dan pajak perikanan.Illegal fishing that occurs in Indonesian waters has the potential to harm the marine fisheries business. The government seeks to overcome losses due to illegal fishing through policies and surveillance programs through increasing the fleet of surveillance vessels, increasing operations by sea and air and utilizing information technology. Surveillance of illegal fishing is a public policy, in order to measure the impact and benefits of the policy, economic valuation is needed as a basis for stating that the policy is feasible and provides benefits presented in a value. This study aims to analyze the direct and indirect impact of illegal fishing Surveillance policies on the marine fisheries business. The research method uses producer surplus and analysis uses Extended Cost Benefit Analysis (ECBA). The results showed that the policy of increasing Surveillance provides positive benefits of Rp.1.8 trillion/year compared to the situation before the policy, so the policy is feasible. The policy has the potential to save economic and social losses on the fisheries business obtained amounted to Rp.466.9 billion / year before the policy and after the policy increased Surveillance to Rp. 2.3 trillion / year. The policy of increasing supervision greatly affects the fisheries business at sea, namely the needs and supply of fish for raw materials for the fishery industry are met, increasing the productivity of catches, absorption of labor as fishermen on ships, sufficient fuel stocks and for the government, state revenues from PNBP and fisheries taxes increase.]]>
