Garuda - Garba Rujukan Digital

DISPARITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA Nimerodi Gulo
Masalah-Masalah Hukum Vol 47, No 3 (2018): MASALAH-MASALAH HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Rumusan norma yang berkaitan dengan ancaman pidana pada dasarnya bersifat maksimum. Hal tersebut menimbulkan ruang disparitas putusan hakim. Disapritas tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan (keadilan substantif) bagi terpidana. Rumusan masalahnya adalah, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perakara pidana didalam persidangan?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan empiris dalam kaitannya dengan keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukan dalam memutuskan perkara hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP, yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri didalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim. Saat ini peradilan di Indonesia masih menggunakan metode penjatuhan hukuman berdasarkan pemeriksaan persidangan saja. Hal ini menyebabkan putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim terdapat perbedaan antara satu putusan dengan putusan yang lainnya yang disebut dengan disparitas pidana.

MENINJAU ULANG SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Nimerodi Gulo
Legalita Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Legalita
Publisher : Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (261.805 KB)

Indonesia continues to improve its efforts to eradicate corruption which is in fact an extraordinary crime. Corruption requires extra treatment not only in the process of law enforcement but also the process of fostering corruption inmates. So far, the existing laws and regulations have not clearly regulated the concept of good coaching, especially for corruption convicts as a result of corruption inmates are still free to use resources and influence to be able to obtain various facilities that actually conflict with existing regulations. The problems that will be raised in this article are: First, how is the system of guiding corruption inmates in several countries? Second, how is the concept of fostering corruption prisoners better for Indonesia. This article uses a normative approach through the study of literature or literature. This article concludes the model of fostering prisoners in particular corruption prisoners in Penitentiary has not run as expected. Departing from the comparison of prisoner development models in various countries, we need a different approach to fostering models both for public inmates and corruption accordingly. It is necessary to improve and synchronize efforts to foster corruption inmates, both institutional structures, the substance of RI Law No.12 of 1995 and the culture of stakeholders to be able to provide adequate solutions for fostering corruption inmates.

IMPLEMENTASI STEGANOGRAFI DENGAN ALGORITMA MOST SIGNIFICANT BIT PADA CITRA DIGITAL Nimerodi Gulo
JURIKOM (Jurnal Riset Komputer) Vol 4, No 4 (2017): Agustus 2017
Publisher : STMIK Budi Darma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30865/jurikom.v4i4.741

Kerahasiaan suatu informasi atau data sangatlah penting agar orang lain yang tidak memiliki hak tidak dapat mengetahui isi dari data atau informasi rahasia tersebut. Tugas akhir ini dilakukan untuk membuat suatu analisa siatem yang mampu menyembunyikan data rahasia dalam bentuk citra, teks, suara, dan pemampatan yang dilakukan ke dalam suatu berkas penampung berupa citra digital. Proses penyembunyiannya diawali dengan mengambil berkas citra penampung, kemudian mengambil data yang akan disembunyikan. Metode yang digunakan untuk mengamankan data metode kriptografi MSB. Melalui proses Most Significant Bit, keamanan data rahasia dapat terjaga. Setelah proses penyisipan pesan, disimpan didalam media penyimpanan. Aplikasi yang dibangun juga dapat melakukan ekstraksi pesan yang telah disembunyikan didalam citran digital. Aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman visual basic 2008.

Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia Gulo, Nimerodi; Cornelius Dikae Zolohefona Gulo
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1672

Legal proof in a criminal case is the process of convincing a judge of the truth of an event that is the basis of a claim or defence in a case. Legal proof has various aspects, methods, and systems that are governed by the rules of the law in force. Legal proof also relates to the concepts of justice, certainty, and validity of the law. The purpose of legal proof is to a fair, true, and in accordance with the facts and law. Law proof faces a variety of challenges and problems, such as the limitation of the means of proof, the difficulty of testing the validity and authenticity of evidence, and the influence of non-law factors on proof. Therefore, legal proof requires improved quality, professionalism, and integrity of the perpetrators, whether judges, prosecutors, lawyers, or witnesses. The methods used are the Legislative approach, the Case approach, and the Conceptual approach. By looking at whether the law of our events is still relevant to the existing case, then how to solve the problem with the emerging views and doctrines in criminal law. The legal proof in criminal cases is also very close to the emergence of judges' beliefs, so the judge is obliged to apply the theory relevant to the conditions that exist at the time of the decision of a case. Thus, theory used must follow the case and the development of the doctrine in the law of criminal cases.

Pengenalan Hak dan Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Permatasari, Dewi Andika; Gulo, Nimerodi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 6, No 2 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v6i2.2843

Artikel ini akan menjelaskan tentang kegiatan Pengenalan Hak dan Prosedur memperoleh bantuan hukum bagi Masyarakat yang perlu dan membutuhkan Akses hukum guna membantu Masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum. Bantuan Hukum yang diberikan merupakan pertolongan yang diberikan kepada individu yang mempunyai masalah di bidang Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau biasa dikenal yaitu LBH sebagai wadah bantuan yang diberikan oleh seorang profesi penegak hukum yang dimana jasa dalam memperoleh bantuan Hukum tersebut diberikannya hanya secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar Masyarakat bisa memahami mekanisme terkait dengan memperoleh Bantuan Hukum itu sendiri, bahkan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dan, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap desa yang membutuhkan akses hukum, selanjutnya tahap kedua melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Pemaparan Materi dilanjutkan dengan tanya jawab, Penyuluhan ini dilaksanakan secara offline di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan warga sekitar yang merupakan Masyarakat Umum. Hasil dari kegiatan ditindaklanjuti dengan pembagian nomor kontak dan jadwal konsultasi hukum guna mengakomodir kebutuhan informasi hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Masyarakat.Kata kunci: Hak, Prosedur Hukum, Bantuan Hukum.

Juridical Analysis Of The Regulation On Prevention And Handling Of Sexual Harassment In Indonesian Higher Education Institutions Prihatna, Budi Ageng; Delano, Teddy; Gulo, Nimerodi
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.8036

The objective of this research is to analyze the legal framework regarding the prevention and handling of sexual harassment in higher education institutions. The research method used in this study is normative juridical. The findings of this study reveal that Law Number 12 of 2022 stipulates criminal liability for perpetrators of sexual violence offenses, including imprisonment and fines. Regarding criminal liability under Law Number 12 of 2022, there is potential for sentencing disparities among judges, as the law only regulates maximum penalties. In addition to imprisonment, fines, or other penalties, judges are also required to determine the amount of restitution for sexual violence offenses punishable by imprisonment of four (4) years or more. Meanwhile, Ministerial Regulation of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) Number 30 of 2021 provides guidelines for higher education institutions in preventing and handling sexual violence within universities. The targets of sexual violence prevention and handling include: a. Students; b. Educators; c. Educational staff; d. Campus residents; and e. The general public who interact with students, educators, and educational staff in the implementation of the Tridharma. The provisions on administrative sanctions that can be imposed on perpetrators of sexual violence in higher education institutions include minor administrative sanctions, moderate administrative sanctions, and severe administrative sanctions. There is a need for clear indicators regarding the classification of administrative sanctions to determine how a sanction is categorized as minor, moderate, or severe.

Analisis Yuridis Psychologische Price dalam Strategi Pemasaran Sebagai Kejahatan Korporasi Teddy Delano; Nimerodi Gulo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3423

Salah satu dari strategi pemasaran terkait harga produk adalah psychologische price. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara yuridis apakah psychologische price dalam strategi pemasaran memenuhi ciri-ciri kejahatan korporasi. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Psychologische price dalam strategi pemasaran dapat memenuhi ciri-ciri kejahatan korporasi, yaitu menguntungkan Korporasi secara melawan hukum. Pasal 10 huruf a UU Perlindungan Konsumen telah mengatur pelaku usaha dilarang menawarkan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga barang dan/atau jasa. Pelanggaran terhadapnya, pelaku usaha diancam dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar (vide Pasal 62 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen). Pasal 5 huruf (c) UU Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa kewajiban konsumen adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Konsumen yang seharusnya membayar nilai tukar yang sama dengan nilai harga yang tertera pada label harga, namun pada kenyataannya harus membayar dengan harga yang dibulatkan di meja kasir akibat psychologische price merupakan perbuatan menguntungkan Korporasi secara melawan hukum. Psychologische price dapat juga bukan merupakan kejahatan korporasi, jika pada saat transaksi pembayaran, konsumen diberikan informasi terlebih dahulu terkait pembulatan harga akibat psychologische price, dengan begitu pihak konsumen tidak dirugikan. Hal tersebut sebagaimana Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 Tahun 2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL Gulo, Nimerodi; Frans, Mardian Putra; Dayanti, Karisma Christiyana Putri; Paembonan, Destri Anel
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1310

Artikel ini akan membahas tentang perubahan KUHP lama ke KUHP baru yakni tertuang dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan implementasi politik hukum pidana yang dibutuhkan oleh masyarakat salah satunya restorative justice. Penelitian ini akan menjawab bagaimana kebijakan restorative yang dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan sebab apakah restorative justice yang tertuang dalam regulasi tersebut sudah sepenuhnya mencerminkan restorative justice yang dibutuhkan masyarakat. Pada penelitian ini akan meneliti dan mencari jawaban dari persoalan mengenai restorative justice yang tertuang dalam KUHP baru atau UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini akan menjawab apakah restorative justice yang dikehendaki masyarakat sudah benar-benar tertuang dan diterapkan dalam setiap pasal KUHP baru sebab terciptanya restorative justice berpengaruh pada kehidupan masyarakat yang akan datang. Restorative justice sendiri merupakan kehendak dari masyarakat nasional untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kini sampai mendatang. Dengan demikian, maka dibutuhkan penelitian ini yang akan dikaitkan dengan teori Politik Hukum Pidana.

Timbulnya Keyakinan Hakim dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia Gulo, Nimerodi; Cornelius Dikae Zolohefona Gulo
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1672

Legal proof in a criminal case is the process of convincing a judge of the truth of an event that is the basis of a claim or defence in a case. Legal proof has various aspects, methods, and systems that are governed by the rules of the law in force. Legal proof also relates to the concepts of justice, certainty, and validity of the law. The purpose of legal proof is to a fair, true, and in accordance with the facts and law. Law proof faces a variety of challenges and problems, such as the limitation of the means of proof, the difficulty of testing the validity and authenticity of evidence, and the influence of non-law factors on proof. Therefore, legal proof requires improved quality, professionalism, and integrity of the perpetrators, whether judges, prosecutors, lawyers, or witnesses. The methods used are the Legislative approach, the Case approach, and the Conceptual approach. By looking at whether the law of our events is still relevant to the existing case, then how to solve the problem with the emerging views and doctrines in criminal law. The legal proof in criminal cases is also very close to the emergence of judges' beliefs, so the judge is obliged to apply the theory relevant to the conditions that exist at the time of the decision of a case. Thus, theory used must follow the case and the development of the doctrine in the law of criminal cases.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search