Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pengenalan Hak dan Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Permatasari, Dewi Andika; Gulo, Nimerodi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 6, No 2 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v6i2.2843

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan tentang kegiatan Pengenalan Hak dan Prosedur memperoleh bantuan hukum bagi Masyarakat yang perlu dan membutuhkan Akses hukum guna membantu Masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum. Bantuan Hukum yang diberikan merupakan pertolongan yang diberikan kepada individu yang mempunyai masalah di bidang Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau biasa dikenal yaitu LBH sebagai wadah bantuan yang diberikan oleh seorang profesi penegak hukum yang dimana jasa dalam memperoleh bantuan Hukum tersebut diberikannya hanya secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar Masyarakat bisa memahami mekanisme terkait dengan memperoleh Bantuan Hukum itu sendiri, bahkan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dan, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap desa yang membutuhkan akses hukum, selanjutnya tahap kedua melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Pemaparan Materi dilanjutkan dengan tanya jawab, Penyuluhan ini dilaksanakan secara offline di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan warga sekitar yang merupakan Masyarakat Umum. Hasil dari kegiatan ditindaklanjuti dengan pembagian nomor kontak dan jadwal konsultasi hukum guna mengakomodir kebutuhan informasi hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Masyarakat.Kata kunci: Hak, Prosedur Hukum, Bantuan Hukum.
The Conflict of Justice and Legal Certainty in the National Criminal Code: A Middle Way Sari, Agustina Indah Intan; Frans, Mardian Putra
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 3 (2024): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i3.9057

Abstract

The research discusses the unclear meaning of Article 53 paragraph (2) of Law No. 1 of 2023 which states that "If in upholding law and justice as referred to in paragraph (1) there is a conflict between legal certainty and justice, judges must prioritize justice." Justice is used for judges to adjudicate cases and certain conditions are used as a benchmark for judges in making decisions. However, there are several existing definitions of justice, there are still many views. The norm in the article has a vagueness of meaning, making it difficult for judges to equate commensurate thoughts. The implication of vagueness results in disparity in the use of justice to be used by judges, this potential disparity needs to be prevented by mediating the conflict between justice and certainty and providing guidance for judges in using justice in their decisions. This research uses a normative research approach. The results showed that judges have the authority to choose justice that contains legal certainty because a just decision is a manifestation of legal certainty, justice itself is born with the freedom of judges. The formulation of Article 53 paragraph (2) of the Criminal Code needs to be interpreted correctly so that there is no disparity in decisions because justice is what the judge wants based on the law to create justice itself.
Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Eldillon, Iddo
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7855

Abstract

This research aims to discuss legal issues regarding the validity of environmental damage as an element of state loss in corruption crimes. The main objective of this research is to answer the legal issue of whether environmental damage can be categorized as an element of state loss in corruption crimes. The type of research used in this study is normative legal research, namely by examining legislation, legal doctrines, and legal principles related to the problems studied. The results show that environmental damage cannot be categorized as state losses as referred to in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law because the aquo article must be proven by the existence of real state financial losses, not potential or estimated state financial losses. Now, law enforcement must be able to prove the value of real or actual losses to state finances or the state economy (actual loss), not only based on the value of losses that may occur (potential loss).
Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Panji, Krismelia Y; Ismara, Yudhistira Buana Cipta
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 7 No. 2 (2024): AUGUST
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v7i2.9026

Abstract

 The purpose of the research is to study and analyze the issue of the use of artificial intelligence (AI) by banks that results in losses to customers. To respond to the issue, this paper argues that banks as AI users should be held criminally liable despite the lack of mens rea in banks as corporations which are legal entities. For this reason, this paper uses the identification theory as an analytical tool for bank criminal liability. The issue is compiled on the results of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The results of the study show that based on the identification theory, the bank as an AI user can be held criminally liable with the public prosecutor must identify the person who committed the criminal act (actus reus) is the management as the controlling personnel (directing mind or controlling mind). The location of the AI mens rea is in the approval of the corporate controller to use AI, meaning that the approval is interpreted as the inner attitude of the controller to accept the risks arising from the use of AI. Tujuan dari penelitian untuk menganalisis isu penggunaan artificial intelligence (AI) oleh bank yang berakibat pada kerugian bagi nasabah. Untuk menanggapi isu tersebut, tulisan ini berpendapat bahwa bank sebagai pengguna AI patut dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun tidak mempunyai mens rea pada bank sebagai korporasi yang merupakan badan hukum. Untuk itu, tulisan ini menggunakan teori identifikasi sebagai pisau analisis terhadap pertanggungjawaban pidana bank. Isu tersebut disusun atas hasil penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukan, berdasarkan teori identifikasi, bank sebagai pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan penuntut umum harus mengidentifikasi yang melakuan perbuatan pidana (actus reus) adalah pengurus sebagai personil pengendali (directing mind atau controlling mind). Letak mens rea AI ada pada persetujuan pengendali korporasi menggunakan AI, artinya sikao persetujuan tersebit dimaknai sebagai sikap batin pengali untuk menerima resiko yang timbul akibat penggunaai AI.