Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengenalan Hak dan Prosedur Memperoleh Bantuan Hukum di Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Permatasari, Dewi Andika; Gulo, Nimerodi
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 6, No 2 (2024): April 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v6i2.2843

Abstract

Artikel ini akan menjelaskan tentang kegiatan Pengenalan Hak dan Prosedur memperoleh bantuan hukum bagi Masyarakat yang perlu dan membutuhkan Akses hukum guna membantu Masyarakat dalam menyelesaikan kasus hukum. Bantuan Hukum yang diberikan merupakan pertolongan yang diberikan kepada individu yang mempunyai masalah di bidang Hukum, sebuah Lembaga Bantuan Hukum atau biasa dikenal yaitu LBH sebagai wadah bantuan yang diberikan oleh seorang profesi penegak hukum yang dimana jasa dalam memperoleh bantuan Hukum tersebut diberikannya hanya secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum tersebut. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan agar Masyarakat bisa memahami mekanisme terkait dengan memperoleh Bantuan Hukum itu sendiri, bahkan syarat apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan bantuan hukum dan, siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum. Kegiatan dilaksanakan dengan tahapan pelaksanaan pertama yaitu melakukan pemetaan terhadap desa yang membutuhkan akses hukum, selanjutnya tahap kedua melaksanakan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat melalui Pemaparan Materi dilanjutkan dengan tanya jawab, Penyuluhan ini dilaksanakan secara offline di Dusun. Magersari, Desa. Sumogawe, Kecamatan. Getasan, Kabupaten Semarang dan dihadiri oleh Kepala Dusun dan warga sekitar yang merupakan Masyarakat Umum. Hasil dari kegiatan ditindaklanjuti dengan pembagian nomor kontak dan jadwal konsultasi hukum guna mengakomodir kebutuhan informasi hukum berkaitan dengan kasus yang dihadapi oleh Masyarakat.Kata kunci: Hak, Prosedur Hukum, Bantuan Hukum.
Analysis Environmental And State Losses In Corruption Offences Frans, Mardian Putra; Sari, Agustina Indah Intan; Eldillon, Iddo
JURNAL HUKUM SEHASEN Vol 11 No 1 (2025): April
Publisher : Fakultas Hukum Dehasen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37676/jhs.v11i1.7855

Abstract

This research aims to discuss legal issues regarding the validity of environmental damage as an element of state loss in corruption crimes. The main objective of this research is to answer the legal issue of whether environmental damage can be categorized as an element of state loss in corruption crimes. The type of research used in this study is normative legal research, namely by examining legislation, legal doctrines, and legal principles related to the problems studied. The results show that environmental damage cannot be categorized as state losses as referred to in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of the Anti-Corruption Law because the aquo article must be proven by the existence of real state financial losses, not potential or estimated state financial losses. Now, law enforcement must be able to prove the value of real or actual losses to state finances or the state economy (actual loss), not only based on the value of losses that may occur (potential loss).