Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN WIFI INDIHOME ]]>
<![CDATA[Hanabila Chaniago]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (779.067 KB)
<![CDATA[Sejalan dengan berkembangnya kebutuhan manusia akan teknologi komunikasi, mengakibatkan terjadinya perjanjian antara pelanggan dengan PT. Telkom yang telah mengeluarkan salah satu produk wifi yakni indihome. Asas kebebasan berkontrak memberikan keleluasan bagi para pihak menentukan hal-hal dalam perjanjian.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan perlindungan konsumen dalam perjanjian berlangganan wifi indihome. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh PT. Telkom, dilihat dari isi kontraknya belum proporsional bagi kedua belah pihak, sehingga belum mampu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak dalam kontrak. Perjanjian baku antara para pihak lebih mengedepankan asas kebebasan berkontrak dan mengesampingkan asas itikad baik dan kepatutan hal ini dapat dilihat dari ketimpangan antara hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan konsumen yang kurang diperhatikan.Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa klausula baku dibolehkan dalam perjanjian selama tidak memuat syarat eksonerasi, namun kenyataannya dalam perjanjian berlangganan wifi indihome ada pasal – pasal yang menyimpangi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dimana dalam perjanjiannya memuat klausula eksonerasi sehingga menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal pasal dalam Perjanjian Berlangganan wifi indihome tersebut batal demi hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN HUKUM ASAS ITIKAD BAIK PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali) ]]>
<![CDATA[Yasfika Nafi'a]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49482
<![CDATA[Tanah memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, akan tetapi terdapat suatu ketimpangan kepemilikan tanah, sehingga tidak semua orang mempunyai tanah. Hal tersebut, salah satunya terjadi di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali, yang mengakibatkan adanya hubungan hukum sewa menyewa tanah pertanian. Pelaksanaan sewa menyewa tanah pertanian dilaksanakan dengan itikad baik para pihaknya, sehingga umumnya dilaksanakan melalui perjanjian lisan. Akan tetapi, perjanjian lisan dinilai kurang memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, pada skripsi ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas itikad baik pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali dan peran asas itikad baik pada penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali. Penulisan skripsi ini menerapkan metode penelitian yuridis empiris. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada celah kekurangan pada pelaksanaan asas itikad baik dan itikad baik memiliki peranan penting dalam menyelesaikan wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa tanah pertanian di Desa Ketitang, Kabupaten Boyolali]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS UPAYA PENANGKAPAN PAKSA DALAM PERKARA PUTUSAN MK NOMOR 71/PUU-XIX/2021 ]]>
<![CDATA[Nadianne Indra Maulida Azzahra]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Yuli Prasetyo Adhi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49392
<![CDATA[Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan perubahan mendasar pada konsep kekuatan eksekutorial dalam prosedur eksekusi jaminan fidusia. Dalam putusan ini diatur mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan pihak debitur enggan secara sukareka menyerahkan objek jaminannya kepada debitur, maka segala mekanisme pelaksanaan eksekusinya hanya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri. Ketentuan ini dibentuk untuk melindungi debitur dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak kreditur dalam upaya eksekusi jaminan fidusia. Namun, dengan adanya upaya penangkapan paksa dan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 menjadi bukti bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur masih belum berjalan dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, telah terjadi berbagai bentuk penyimpangan pada prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIX/2021 oleh pihak kreditur dan aparat kepolisian. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif yang ditinjau bedasarkan asas kebebasan berkontrak dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara di bawah tangan atau pelelangan umum. Adapun upaya represif dengan mediasi dan penyelesaian akhir secara litigasi melalui permohonan gugatan pada pengadilan negeri dengan dasar perbuatan melawan hukum karena melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang menyimpang dari ketentuan Pasal 30 UUJF]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI AKTA DE COMMAND DALAM PENYELESAIAN PELUNASAN KREDIT MACET ]]>
<![CDATA[Ailsa Hasna Aurelia]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51898
<![CDATA[Agunan yang Diambil Alih (AYDA) merupakan strategi bank dalam mengatasi kredit macet ketika objek jaminan gagal terjual dalam lelang. Untuk menguasai sementara agunan, bank menggunakan akta de command sebagai dasar hukum. Meskipun bank dilarang memiliki objek jaminan secara langsung, akta ini memungkinkan penguasaan sementara selama satu tahun hingga ditemukan pembeli definitif. Penelitian ini bertujuan memahami penggunaan dan efektivitas akta de command dalam penyelesaian kredit macet. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta de command efektif memberikan perlindungan hukum, menunda pencatatan kerugian, serta menekan rasio Non-Performing Loan (NPL). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi dan strategi pengelolaan pasca-AYDA. Penulis merekomendasikan agar pemerintah menetapkan regulasi khusus serta melakukan pengawasan ketat, sementara bank perlu memiliki strategi pasca-AYDA yang tepat dan debitur meningkatkan pemahaman hukumnya]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA SEBAGAI PEMBELI ATAS SENGKETA JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 88 /Pdt.G/2023/PN Byw) ]]>
<![CDATA[Kevin James Michael Marbun]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Sri Wahyu Ananingsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.52164
<![CDATA[Sengketa jual beli tanah yang melibatkan pihak ketiga sebagai pembeli beritikad baik menjadi isu hukum yang penting karena menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap pembeli yang telah memenuhi prosedur administratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli kedua dan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Byw terhadap norma hukum positif serta kebiasaan hukum yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pembeli kedua tidak dapat diberikan karena penjual tidak memiliki kewenangan sah untuk mengalihkan hak atas tanah. Pertimbangan hakim membatalkan perjanjian jual beli berdasarkan asas wanprestasi, asas nemo plus juris, serta prinsip kehati-hatian yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi pertanahan. Putusan ini mencerminkan penerapan norma hukum secara tepat guna menjaga kepastian hukum dan keadilan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK DALAM PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN KONTRASEPSI DI RSUD K.R.M.T. WONGSONEGORO KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Azalea Anggita Zahra]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Yuli Prasetyo Adhi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51418
<![CDATA[Informed consent merupakan bagian penting dalam perlindungan hak pasien, terutama dalam layanan kontrasepsi seperti pemasangan/pencabutan alat kontrasepsi atau prosedur kontrasepsi permanen (MOW/MOP). Idealnya, persetujuan ini didahului perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien. Namun, implementasinya seringkali belum optimal akibat kurangnya pemahaman pasien atau informasi yang tidak lengkap dari tenaga kesehatan. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan perjanjian terapeutik dalam informed consent di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang serta perlindungan hukum pasien. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitiannya yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait dan pendekatan sosiologi hukum (sociological jurisprudence) untuk mengkaji praktik di lapangan melalui wawancara dengan dokter spesialis obstetri-ginekologi dan studi kepustakaan (literature research). Hasil menunjukkan bahwa prosedur informed consent telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun kendala tetap ada, terutama terkait pemahaman pasien tentang hak, risiko, dan manfaat tindakan medis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi bagi pasien dan tenaga medis guna memastikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam layanan kontrasepsi]]>
<![CDATA[EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN MILIK PIHAK KE-3 YANG TELAH PAILIT DALAM PELAKSANAAN PEMBERESAN DEBITOR PAILIT OLEH KURATOR ]]>
<![CDATA[Bagas Age Kausar]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49085
<![CDATA[Kepailitan adalah sita umum atas semua Harta kekayaan Debitor Pailit sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang. Namun, pada praktiknya kurator sering kali mendapatkan masalah dalam melakukan pemberesan harta pailit, salah satunya dalam eksekusi benda yang dijadikan jaminan oleh debitor pailit adalah milik pihak ke-3(Tiga) yang sedang dalam pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai hak Penanggung dan Debitor Apabila Terjadi Harta Benda Dari Debitor Pailit Juga Dijadikan Boedel Pailit Pada Perkara Lain. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak kebendaan milik Penanggung dalam KUHPER dapat dieksekusi apabila debitur yang ditanggung sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya. Lalu apabila debitor dinyatakan dalam keadaan pailit, maka debitor pailit tersebut telah dinyatakan dia wanprestasi dan seluruh hak kebendaannya termasuk segala jaminan kebendaannya dapat di eksekusi untuk pemberesan]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAKSANAAN TRANSAKSI DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARAAN APLIKASI ACCESS BY KAI TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Arifah Nur Wardah]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Yuli Prasetyo Adhi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.51802
<![CDATA[PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI, sebagai Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) melalui Aplikasi Access by KAI, sering mengalami masalah kegagalan konfirmasi pembayaran yang merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme transaksi pembelian tiket kereta dan pertanggungjawaban PT KAI sebagai PPMSE. Menggunakan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis, data dikumpulkan melalui wawancara dengan pihak PT KAI dan konsumen, serta studi literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT KAI memiliki Standard Operational Procedure (SOP) dalam pelaksanaan bisnisnya. Namun penerapan SOP tersebut masih belum efektif karena terdapat kesenjangan antara SOP dengan realitasnya. Salah satunya adalah kegagalan konfirmasi pembayaran oleh sistem Aplikasi. Kemudian adanya klausula baku dalam kontrak elektronik Aplikasi ditemukan memuat klausula eksonerasi secara normatif otomatis batal demi hukum berdasarkan UU Perlindungan Konsumen. Kendati demikian, kontrak ini tetap sah berdasarkan PP PMSE karena memenuhi ketentuan yang berlaku. Terakhir, Aplikasi juga memiliki Layanan pengaduan Konsumen dan mekanisme pengembalian dana dengan pembatasan pada sebab-sebab tertentu, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam PP PMSE. Namun tidak memiliki ketentuan khusus mengenai penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga tetap tunduk pada ketentuan PP PMSE. Dalam hal ini, PT KAI perlu meningkatkan sistem keamanan dan keandalan aplikasi, serta memperbaiki layanan pengaduan dan mekanisme pengembalian dana untuk melindungi konsumen dan memastikan kepastian hukum]]>
<![CDATA[KAJIAN LEGALITAS PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SATUAN UNIT APARTEMEN YANG DIIKAT PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) ]]>
<![CDATA[Rahma Laila Azzahra]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Yuli Prasetyo Adhi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.49934
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit makin marak ditemukan. PPJB merupakan perjanjian yang muncul akibat indenpendensi luas dalam KUH Perdata yang tidak membuat beralihnya hak kepemilikan dari developer kepada konsumen sehingga PPJB sebagai jaminan kredit tentu menyalahi ketentuan syarat jaminan dalam KUH Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum adanya perjanjian kredit dengan jaminan PPJB serta perlindungan hukum terhadap kreditur atas jaminan PPJB. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian non-doktrinal dengan metode yuridis empiris. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan analisis data menggunakan teori dari B. Milles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dengan jaminan PPJB membuat kreditur tidak memiliki hak preferensi atas jaminan tersebut dan debitur akan kehilangan haknya secara keseluruhan apabila wanprestasi, sedangkan perlindungan hukum terhadap kreditur dapat dilakukan melalui pembuatan pasal mengenai buy-back guarantee, penjualan bawah tangan, lelang, dan gugatan perdata ke pengadilan]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Penjual Dalam Hal Terdapat Wanprestasi Pembeli Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2021) ]]>
<![CDATA[Khanza Anindita Prasetyo]]>;
<![CDATA[R. Suharto]]>;
<![CDATA[Siti Malikathun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/dlj.2025.53366
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan bentuk perikatan pendahuluan yang memiliki kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang menyepakatinya. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada penjual dalam hal pembeli melakukan wanprestasi dalam PPJB atas tanah dan bangunan, dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 615 K/Pdt/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach), serta didukung oleh data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada penjual melalui pembatalan perjanjian, perintah pengosongan objek sengketa, dan penegasan hak penjual atas penguasaan kembali tanah dan bangunan. PPJB, meskipun bukan alat bukti peralihan hak secara formal seperti Akta Jual Beli, tetap memiliki kekuatan hukum perdata yang sah dan dapat menjadi dasar tuntutan apabila terjadi wanprestasi. Dalam putusan tersebut, pembeli yang wanprestasi tidak memperoleh hak untuk restitusi atas pembayaran yang telah dilakukan, sejalan dengan prinsip restitutio in integrum dan keadilan kontraktual. Dengan demikian, asas pacta sunt servanda, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik menjadi fondasi utama dalam memberikan perlindungan kepada pihak penjual yang dirugikan]]>
