Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Kewenangan Pemerintah Dalam Pengaturan Pinjaman Online Di Google Play Store Nada Ulya Qinvi; Henry Darmawan Hutagaol
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 4 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26456

Abstract

The more technology develops, the more complaints from the public against illegal online loan applications on the Google Play Store.  Online loans that carry out illegal actions such as debt collector behavior, disbursement without the applicant's approval, threats to spread personal data and terrorize cellphone contacts are increasingly being carried out. The research method used is a juridical-empirical type of legal research using a case approach and a statutory approach. The results of this study are the government that has the authority to online loans on the Google Play Store is the Financial Services Authority, the Investment Alert Task Force and the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia by providing administrative sanctions and blocking online loan applications that perform illegal acts.Keyword: Authority; Governement; Online Loans; Google Play Store AbstrakSemakin berkembangnya teknologi semakin banyak juga pengaduan dari masyarakat terhadap aplikasi pinjaman online ilegal yang ada di Google Play Store. Pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal seperti perilaku debcolletor, pencairan tanpa persetujuan pemohon ancaman penyebaran data pribadi dan melakukan terror kepada kontak handphone semakin banyak dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis-empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap pinjaman online di Google Play Store ialah Otoritas Jasa Keuangan, Satgas Waspada Investasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Repubik Indonesia dengan memberikan sanksi administratif dan pemblokiran aplikasi pinjaman online yang melakukan tindakan ilegal.Kata Kunci: Kewenangan; Pemerintah; Pinjaman Online; Google Play Store