Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

ANALISIS HUKUM PERATURAN PENERIMAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 1999 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (STUDI PENERIMAAN PNS DI PEMKO MEDAN) Andi Nova Bukit; Budiman Ginting; Pendastaren Tarigan; Faisal Akbar Nasution
USU LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2014)
Publisher : Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (473.069 KB)

Abstract

Abstract Good governance principle should be a guidance for the government of Medan city in executing candidates for civil servant recruitment. In this research, there are several issues formulation to be discussed namely procedures of acceptance candidates for Civil Servants, procedure of acceptance candidates for Civil Servants in government of Medan city based on the principle of transparency and accountability, and acceptance of Civil Servants in creating good governance in government of Medan city. Procedure of acceptance candidates for Civil Servants in government of Medan city is performed by proposal of mayor, and objectively conducted in collaboration with universities conducted by the Civil Service Agency  and witnessed by the police and the inspectorate of Medan City. Procedure of acceptance candidates for Civil Servant in government of Medan city not been fully carried out the principle of transparency and accountability. Recruitment of civil servants in creating good governance is implemented in accordance with mechanism to be in force in the legislation and the government also sought to implement bureaucratic reforms to create clean governance and authoritative or known more as good governance ( good governance ) as inseparable part of the overall agenda of the government. Key word: Recruitment of Civil Servant
Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha dan Ekonomi Andi Nova Bukit; Uswatun Hasanah; Khairun Na’im; Elyani Elyani
Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 7, No 1 (2022)
Publisher : Law Department, Sharia and Law Faculty.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/justisia.v7i1.13212

Abstract

The current increase in cooking oil prices greatly affects purchasing power and greatly impacts the community's economy. Various ways have been taken by the government to suppress the rate of cooking oil prices, ranging from issuing a ministerial regulation of trade to cooking oil subsidies. However, these policies have not been able to suppress the rate of cooking oil prices. This study is carried out to analyze whether there are cartel practices that have caused the current soaring cooking oil prices, as well as their impact on the economy. The research was conducted using a normative juridical method with the results of the study. It is strongly suspected that the existence of cartel practices caused this situation to continue. Based on the findings made by the KPPU, namely the discovery of evidence of alleged violations of articles 5, 11, and 19 letter c of Law No. 5/1999 where it is alleged that there has been an oligopoly practice of the national cooking oil market structure by fixing prices and regulating production. However, there are some shortcomings in Law no. 5/1999 in ensnaring the perpetrators of this cartel is about the criteria for a cartel which has not yet been specifically defined, so it is not easy to win a cartel case in court.
Efektivitas Pembayaran Pajak Kenderaan Bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Pakpak Bharat Dienti Frelli Marbun; Andi Nova Bukit
JOURNAL ECONOMICS AND STRATEGY Vol 5 No 1 (2024): Januari-Juni 2024
Publisher : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/jes.v5i1.1216

Abstract

One source of development financing is obtained from fiscal policy, namely the use of taxes with the aim of promoting economic development. As one source of development financing, Motor Vehicle Tax is certainly worth researching how effective its collection is. Motor Vehicle Tax is a potential for tax revenue where the number of vehicles each year in the District. Pakpak Bharat continues to improve. The results obtained within the research time span were 1) the target of the motor vehicle tax in the district. Pakpak Bharat increases in line with the increasing number of motorized vehicles. 2) For the effectiveness of Motor Vehicle Tax in 2012-2013 revenue was effective and for 8 consecutive years (2014-2021) Motor Vehicle Tax revenue was very effective but decreased in 2022 revenue was again in the effective category 3) the existence of E Samsat made It is easier for the public to know and pay motor vehicle tax and 4) there are still many motor vehicle taxes owed due to the public's lack of awareness about paying their vehicle tax.
Analisis Pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB, PDRB Per Kapita, Dan Gini Ratio Terhadap Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2022 Simon Patar Rizki Manalu; Hilman Lubis; Afif Herliandi Nasution; Evalina pakpahan; Hajatina hajatina; Andi Nova Bukit
VALUE Vol 4 No 2 (2023): Oktober 2023 - Maret 2024
Publisher : PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TJUT NYAK DHIEN (UTND)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/value.v4i2.1065

Abstract

Studi ini menganalisis pengaruh laju pertumbuhan GRDP, GRDP Per Kapita, dan Rasio Gini terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bersifat korelasional, dengan teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Laju pertumbuhan GRDP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2022 meningkat sebesar 0.2%, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-23 berdasarkan data BPS Indonesia; 2) GRDP per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2022 meningkat sebesar 17.19 juta rupiah, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-25; 3) Rasio Gini Provinsi Jawa Tengah dari September 2013 hingga September 2022 menurun sebesar 0.024 poin, namun secara nasional, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke-14; 4) Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dari September 2013 hingga September 2022 menurun sebesar 3.46 persen, namun di Pulau Jawa, tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah merupakan yang tertinggi kedua, dan secara nasional menempati peringkat ke-13; 5) Laju pertumbuhan GRDP tidak memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 6) GRDP per kapita memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 7) Rasio Gini tidak memiliki pengaruh parsial terhadap tingkat kemiskinan; 8) Laju pertumbuhan GRDP, GRDP per kapita, dan Rasio Gini secara simultan memengaruhi tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya mengurangi kemiskinan harus: 1) menggalakkan intensifikasi pertanian secara berkelanjutan dan mengembangkan pola pertanian hidroponik vertikal dengan melibatkan perguruan tinggi serta mengembangkan jenis tanaman yang sesuai dengan pola pertanian dan kebutuhan pasar; 2) memberikan bantuan modal kepada petani yang memiliki luas lahan kurang dari satu hektar; 3) memberikan bantuan tunai langsung kepada petani yang memiliki luas lahan kurang dari satu hektar.
Sosialisasi UU Ketenagalistrikan dan Keselamatan Instalasi Bertegangan Rendah Kepada Masyarakat Kecamatan Medan Kota Bukit, Andi Nova; Syofyan, Syofyan Anwar Syahputra; Siregar, Muhammad Fadlan; Harahap, Muchsin
Karya Unggul Vol. 4 No. 1 (2024): Edisi Desember
Publisher : Akademi Teknik Deli Serdang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sosialisasi Undang-Undang Ketenagalistrikan dan Keselamatan Instalasi Bertegangan Rendah memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan listrik yang aman dan sesuai peraturan. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Baru dengan tujuan memberikan edukasi mengenai ketentuan hukum terkait kelistrikan serta tata cara instalasi listrik yang aman dan efisien. Metode sosialisasi melibatkan penyampaian materi secara interaktif, diskusi, dan simulasi instalasi listrik sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi standar keselamatan instalasi listrik, serta kemampuan mereka dalam mengenali potensi bahaya listrik di lingkungan sekitar. Sosialisasi ini diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang aman dari risiko kebakaran atau kecelakaan akibat kelalaian dalam pengelolaan instalasi listrik. jumlah peserta pada kegitan ini kurang lebih 30 orang diman pemahaman peserta tentang pemahaman UU ketenagalistrikan,instalasi listrik mulai dari pengetahuan dasar instalasi listrik, sosialisasi PUIL 2011. Sebelum mengikuti kegiatan pelatihan nilai rata-rata adalah 40, namun setelah mengikuti kegiatan nilai rata-rata menjadi 80, maka persentase peningkatan sebesar 100%.
PERTANGGUNGJAWABAN BANK TERHADAP HAK NASABAH YANG DIRUGIKAN DALAM PEMBOBOLAN REKENING NASABAH (STUDI DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK, KANTOR CABANG MEDAN GATOT SUBROTO) Bukit, Andi Nova
Jurnal Ius Constituendum Vol. 4 No. 2 (2019): OCTOBER
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.241 KB) | DOI: 10.26623/jic.v4i2.1656

Abstract

Bank, baik bank sentral maupun bank umum merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta maupun perorangan menyimpan dana-dananya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan dan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban bank terhadap nasabah yang dirugikan.Bank berfungsi sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana, serta melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat. Kondisi yang demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat sebagai nasabah dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.
Edukasi Tanggap Darurat dan Risiko Bencana Kebakaran di PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk Unit Pabrik Medan Pasaribu, Donald Frensus; Bukit, Andi Nova; Pakpahan, Evalina; Manalu, Simon Patar Rizki; Azim, Fauzan; Yudha, Tri Kartika; Rahmarisa , Faty
Jurnal SOLMA Vol. 14 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA Press)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22236/solma.v14i2.17387

Abstract

Background: Urban environments such as Medan City, which recorded 895 fire cases from 2020 to 2023. The main causes of fires include a lack of public understanding of how to extinguish fires and a lack of availability and knowledge of the use of fire extinguishers such as APAR. The purpose of this activity is to provide comprehensive insight and understanding of fires, including fire prevention, handling, and evacuation, the importance of training and education on fire protection, especially in the workplace and residential areas, to minimize the risk of fire and the resulting losses. Method: The activity was carried out at PT. Saraswanti Anugerah Makmur Tbk with 25 participants and the methods used were education by conducting presentations, simulations and training on emergency response education and fire disaster risks. Data collection was carried out through direct observation and evaluation after the training, including an assessment of participants' understanding of the material presented in one meeting consisting of two sessions, namely the first session for 4 hours and the second session lasting 3 hours 45 minutes. Results: Increased knowledge and increased practical skills, namely the use of fire extinguishing equipment including types of fire extinguishers, procedures for using fire extinguishers, understanding of flammable and non-flammable materials and quick response in seeing fire conditions and emergencies by knowing the evacuation layout. Conclusion: The activities carried out have achieved the set targets, with a good level of achievement in increasing community preparedness against fire risks.
Pembaharuan Hukum Pidana untuk Menghadapi Tantangan Kriminalitas Modern Bukit, Andi Nova
Jurnal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol. 1 No. 1 (2023): Junal Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ekonomi
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalitas modern menimbulkan tantangan yang kompleks bagi sistem hukum pidana di seluruh dunia. Fenomena seperti kejahatan cyber, perdagangan manusia, dan terorisme transnasional mengharuskan adanya pembaruan dalam bidang hukum pidana guna menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan yang diperlukan dalam sistem hukum pidana untuk menghadapi tantangan kriminalitas modern. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis literatur dan studi kasus untuk memahami karakteristik, tren, dan implikasi dari kriminalitas modern terhadap hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan perlunya pembaruan dalam beberapa aspek krusial, termasuk penegakan hukum lintas batas, penggunaan teknologi dalam investigasi dan bukti, serta pemahaman yang lebih baik tentang motivasi dan dinamika di balik kejahatan modern. Selain itu, pembaharuan hukum pidana juga perlu mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan efektivitas dalam pencegahan kriminalitas. Pendekatan multidisiplin diperlukan untuk menyusun kebijakan yang efektif dan bertahan dalam mengatasi tantangan kriminalitas modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana harus progresif, adaptif, dan berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang dinamika kriminalitas modern. Hanya dengan demikian sistem hukum pidana dapat efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang semakin kompleks dan beragam di era kontemporer.