<![CDATA[Abstract This article aims to explore the causes of the modus operandi of polygamy permits in the Muara Teweh Religious Court in Decision Number 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw. This research is a sociological legal research with legislative, case, and fiqh approaches. The results prove that the modus operandi in Decision Number 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw was revealed after the decision obtained permanent legal force. Field findings show that the first wife experienced coercion, pressure and threats from the applicant to grant permission for polygamy. However, these facts were not revealed during the trial. The first wife's responses at the hearing appeared to agree to her husband remarrying, supported by witnesses who corroborated the petitioner's arguments. This decision then resulted in a divorce with the first wife several months after the verdict. When viewed from the normative side of the law, in addition to law containing legal certainty and expediency, justice should also be an integral part. In addition, based on contemporary maqashid, the law must protect the institution of family. The involvement of the first wife ensures that the legal process reflects justice and protects individual rights in the context of marriage. Keywords: Religious court decisions, Polygamy permission, Modus operandi Abstrak Artikel ini bertujuan mengeksplorasi penyebab terjadinya modus operandi izin poligami di Pengadilan Agama Muara Teweh dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan fikih. Hasil penelitian membuktikan bahwa modus operandi dalam Putusan Nomor 0182/Pdt.G/2015/PA.Mtw terungkap setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Temuan lapangan menunjukan bahwa istri pertama mengalami paksaan, tekanan dan ancaman dari pemohon agar mau memberikan izin poligami. Namun, fakta tersebut tidak terungkap selama persidangan. Jawaban istri pertama pada sidang tampak menyetujui suaminya untuk menikah lagi, didukung oleh saksi-saksi yang menguatkan dalil permohonan pemohon. Putusan ini kemudian berakibat pada perceraian dengan istri pertama setelah beberapa bulan putusan tersebut. Apabila dilihat dari sisi normatif hukum, selain hukum mengandung kepastian hukum dan kemanfaatan, maka keadilan seharusnya juga menjadi bagian integral. Selain itu berdasarkan maqashid kontemporer, hukum harus melindungi institusi keluarga. Keterlibatan istri pertama memastikan bahwa proses hukum mencerminkan keadilan serta melindungi hak-hak individu dalam konteks pernikahan. Kata Kunci: Putusan pengadilan agama, Izin poligami, Modus operandi]]>
