<![CDATA[Abstract This article aims to position local religions in Indonesian regulations, and then analyze the urgency of human rights-based regulation of local religions. The method in this article is the legal ethnography method. This research shows that there are local religious practices that experience discrimination from the state. State officials directed the Samin community to choose one of the state-recognized religions. This is contrary to human rights. This article argues that the state should regulate and recognize local religions based on human rights. The article finds that politically, the Samin community does not endanger the state, but instead shows nationalistic behavior and obeys the law. The noble agreement between the state and the Samin community is Pancasila and the 1945 Constitution. Keywords: urgency, rules, local religion , human rights Abstrak Artikel ini bertujuan memposisikan agama lokal dalam regulasi di Indonesia, selanjutnya menganalisis urgensi aturan agama lokal berbasis hak asasi manusia. Metode dalam artikel ini adalah metode etnografi hukum. Penelitian ini menunjukkan adanya praktik agama lokal yang mengalami diskriminasi dari negara. Aparat negara mengarahkan komunitas Samin untuk memilih salah satu agama yang diakui negara. Hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Artikel ini mengajukan pendapat agar negara mengatur dan mengakui agama lokal berbasis hak asasi manusia. Artikel ini menemukan bahwa secara politis, komunitas Samin tidak membahayakan negara, justru menunjukkan perilaku nasionalisme dan taat pada hukum. Kesepakatan mulia antara negara dan komunitas Samin berupa Pancasila dan UUD 1945. Kata Kunci: urgensi, aturan, agama lokal, hak asasi manusia]]>
Copyrights © 2024
