Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Konstitusi Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Kajian Hukum Wijaya Putra Law Review Kajian Hasil Penelitian Hukum
Sri Handayani Retna Wardani
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pembatasan Ultra Petita pada Mahkamah Konstitusi Wardani, Sri Handayani Retna
Jurnal Konstitusi Vol 1, No 1: November 2012
Publisher : Jurnal Konstitusi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembatasan Ultra Petita pada Mahkamah Konstitusi
Redesain Pengaturan Partai Politik dalam Rangka Membentuk Sistem Kepartaian yang Efektif Sri Handayani Retna Wardani
Kajian Hukum Vol 5, No 1 (2020): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (190.058 KB)

Abstract

TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Ziko Ostaki; Francisca Romana Harjiyatni; Sri Handayani Retna Wardani
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 2, No 1 (2018): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.415 KB) | DOI: 10.37159/jmih.v2i1.577

Abstract

The position of the Governor's Decree in the hierarchy of laws and regulations in Article 7 of Law number 12 of 2011 on the Establishment of Laws and Regulations is not included in it, but the position of the Governor's Decree is a form of Governor's action in exercising administrative authority. This means that the validity of the Decree of the Governor in the conduct of the legal Regional Arrangement insofar as it is governed by law, it is based on Article 87 of Law number30 Year 2014 on Government Administration, however, the cancellation of regional land use using the Governor's Decree shows that the distribution of power in Indonesia is not working, this is because according to Article 251 of Law number23 of 2014 on Regional Government states that if in the process of cancellation of the regional regulation there is an objection, then submitted through the Minister of Home Affairs. The process thus shows that the government is not running properly, then the ideal concept in the cancellation of local regulations in return again to the judicial institution according to its functions and duties under Article 24A of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia.Keywords: Regulation Cancellation, Governor's Decision, Authority
REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI DARI ASPEK LEGAL DRAFTING Wardani, Sri Handayani Retna; Putra, Ahmad Arung Afriansyah
Wijaya Putra Law Review Vol 3 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38156/wplr.v3i2.199

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika hukum politik dan politik hukum terkait revisi undang-undang mahkamah konstitusi dari aspek legal drafting ditengah transisi pergantian Presiden dengan melihat regulasi yang berlaku serta pengaruhnya terhadap sistem ketatanegaraan yang dianut oleh negara Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris menggunakan sarana studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer guna mendapatkan fakta di lapangan hanya untuk melengkapi bahan hukum sehingga mampu mengahasilakan kesimpulan yang akurat dan komperhensif. Data tersebut diuraikan lebih lanjut dengan metode deskriptif analisis, yaitu dalam pembahasan permasalahan dilakukan dengan cara mengidentifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan data yang diperoleh untuk diambil suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya idealime independensi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi masih mengalami kendala atas kondisi politik yang sedang terjadi. Mekanisme perubahan undang-undang yang sesuai berdasarkan Undang-Undang No: 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No: 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Rancangan Undang-Undang MK Perubahan Keempat tidak sesuai dengan mekanismenya. Konsep ideal perubahan dan penguatan independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan yudikatif harus independen tanpa dipengaruhi oleh lembaga negara lainnya.
Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja Ariyani, Nita; Andani, Devi; Hapsari, Murti Ayu; Wardani, Sri Handayani Retna; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v4i1.287

Abstract

Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang telah membentuk Posyandu Remaja dengan nama Posyandu Remaja Abhisar Sahi sejak tahun 2019 namun belum efektif dijalankan bahkan pernah vakum pada masa pandemi Covid 19. Pembentukan Posyandu remaja pada awalnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan remaja terutama angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi semenjak tahun 2016 hingga sekarang, tingginya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di kalangan remaja, dan kesadaran para pemuda pemudi untuk mendapatkan alternatif layanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dianalisis oleh tim pengabdi dalam menjalankan Posyandu Remaja antara lain permasalahan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya edukasi kesehatan serta fasilitasi konseling kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan, pendampingan dan diskusi kelompok terpumpun. Solusi dari pengefektifan Posyandu remaja melalui kalibrasi ulang alat kesehatan Posyandu Remaja berdasarkan standar alat kesehatan posyandu yang laik, perlunya fasilitas pelatihan kesehatan remaja dan bimbingan konseling kesehatan pada posyandu remaja, serta edukasi hak kesehatan remaja.
Co-Authors Ariyani, Nita Ariyanti, Dwi Oktafia Devi Andani Francisca Romana Harjiyatni Muhammad Ramadhan Putra, Ahmad Arung Afriansyah Ziko Ostaki