Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

Legal Education against the Impact of Social Media in the Era of Information Disclosure for Pringgokusuman Residents in Yogyakarta Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol 1 No 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.33768

Abstract

The purpose of this community service is to provide an understanding of the community on the impact of the use of social media in the current era of information disclosure. This is done so that people do not abuse the use of social media and are able to wisely utilize social media itself so as not to cause negative effects. Partners of community service activities are residents of Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta. Education provided includes an understanding of the negative and positive impacts of using social media, the role of families, especially parents, in supervising the use of social media and the legal rules used to overcome problems arising from the use of social media. Many impacts arising from the use of social media. The negative impacts of using social media must be immediately prevented and acted upon because the negative impacts are spread very quickly and are detrimental to users and the community. In addition there are also positive impacts arising from the use of social media that can provide developments both in terms of social and material for the community.
PSIKOLOGI KRIMINAL TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG DEWASA ( SUATU KAJIAN MENS REA) Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7841

Abstract

Abstrak Anak merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh pasangan suami istri, tidak hanya itu saja tetapi juga generasi penerus bangsa sebagai penerus yang membangun bangsa dan negara menjadi lebih baik lagi. Hak seorang anak diberikan oleh undang-undang sejak masih dalam kandungan hingga ia tetap hidup dan berkembang, pemberian hak kepada anak tidak hanya sebatas dalam kandungan saja melainkan sampai ia tumbuh menjadi dewasa. Dalam ketentuan hukum positif, anak mempunyai hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan sebagainya. Namun tak heran jika terkadang anak-anak kerap menjadi korban karena tidak berdaya dalam menjaga dirinya. Anak sebagai korban tindak pidana penganiayaan bahkan terkadang sering terjadi di lingkungan sekitar, yang lebih miris lagi perlakuan tersebut justru datang dari orang-orang terdekat korban yaitu lingkungan keluarga. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam mengenai kejiwaan atau kejiwaan para pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak, atau yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah mes rea, bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Analitik (Analitic Approach), yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan penelitian pokok dengan mengkaji teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.Kata Kunci: Penganiyaan Anak, Mens Rea, Psikologi Kriminal
Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ariyani, Nita; arianto, Henry
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19442

Abstract

Perkembangan jaman tidak dapat dielakkan lagi bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemjauan jaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga akan mengikuti dari perkembangan jaman tersebut, oleh karen itu diperlukannya regulasi atau kebijakan berupa peraturan perundang undangan, khususnya mengenai teknologi digital, oleh karenanya lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik untuk menjawab perembangan teknologi khususnya dibidang teknologi digital untuk dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi dikelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Ygyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuata yang melanggar aturan pada dunia maya, serta dapat memebrikan rasa aman jika terdapat adanya perbuatan yang merugikan warga masyarakat khususnya didalam dunia maya.  Adapun metode edukasi hukum ini mengguunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak anatara tim pengabdi dengan panitia warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap eprbuatan yang oleh maupun tdak boleh dilakukan berserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda.  Legal Education Implications of Electronic Information and Transaction Law in Bener Village, YogyakartaAbstract: The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.
Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dan Jerman Ariyanti, Dwi Oktafia; Muhammad Ramadhan
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 5 No 3 (2023): Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v5i3.130

Abstract

A justice collaborator can be threatened because of his testimony to uncover major crimes such as criminal acts of corruption, so a regulation is needed that specifically, clearly and definitely provides protection for a justice collaborator. This research was carried out using a normative juridical research type, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research. The approaches taken are the statutory approach, the analytical approach and the comparative approach. Provisions regarding the protection of justice collaborators are contained in various regulations, but there are no regulations that specifically, clearly and firmly regulate the protection and procedural arrangements for determining a justice collaborator. The handling of protection for justice collaborators in Germany is handled by the Witness Protection Unit Office
EFEKTIFITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM KONTEKS TEORI KEADILAN Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9052

Abstract

AbstrakTindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan oleh tidak sembarang orang, perbuatan pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang orang yang memiliki kecerdasan, Sehingga banyak sekali para pelaku tindak pidana korupsi dapat dengan lihai menutupi perbuatannya, yang pada akhirnya aparat penegka hukum kesulitan dalam mecari alat bukti yang dapat menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karna itu dengan model pembalikan beban pembuktian diharapkan dapat menjerat para pelaku tindak pidana korupsi yang dengan lihai menyimpan bukti bukti kejahatannya. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini berbicara mengenai penerapan beban pembuktian terbalik dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai bentuk perluasan dari hukum formil dan keefektifitasan beban pembuktian terbalik.. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Kesimpulan dalam penelitian ini berisikan: pertama sistem pembuktian pada sistem peradilan pidana dalam peyelesaian tindak pidana korupsi yang ada menggunakan metode pembalikan beban pembuktian yang dilakukan terdakwa dalam upaya pembuktian asal usul hartanya. Kedua ke-efektifitasan pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dipandang dari sudut pandang negara sebagai korban maka pembalikan beban pembuktian dirasa sangat efektif sebagai upaya dalam membuktikan atas kejanggalan dari asal usul harta benda yang dimiliki terdakwa Kata kunci : Pembalikan Beban Pembuktian; tindak pidana korupsi; sistem peradilan pidana
Legal Education against the Impact of Social Media in the Era of Information Disclosure for Pringgokusuman Residents in Yogyakarta Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 1 (2019): Strengthening Community and Legal Sector in Indonesia
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i1.22800

Abstract

The purpose of this community service is to provide an understanding of the community on the impact of the use of social media in the current era of information disclosure. This is done so that people do not abuse the use of social media and are able to wisely utilize social media itself so as not to cause negative effects. Partners of community service activities are residents of Pringgokusuman, Gedongtengen, Yogyakarta. Education provided includes an understanding of the negative and positive impacts of using social media, the role of families, especially parents, in supervising the use of social media and the legal rules used to overcome problems arising from the use of social media. Many impacts arising from the use of social media. The negative impacts of using social media must be immediately prevented and acted upon because the negative impacts are spread very quickly and are detrimental to users and the community. In addition there are also positive impacts arising from the use of social media that can provide developments both in terms of social and material for the community.
Optimization of Legal Education for Drugs Abuse Prevention in Tegalrejo District Yogyakarta Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Arifin, Ridwan
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 1 No. 2 (2020): Legal Services and Advocacy in the Industrial Revolution 4.0 Era
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v1i2.22824

Abstract

Drug abuse as an extraordinary crime is carried out by involving many countries and a very large network, including Indonesia and especially in the province of D.I. Yogyakarta, known as a student city. However, the predicate city of students cannot make the province of D.I. Yogyakarta free from the dangers of drugs, instead it is ranked as the first province in Indonesia with the most users. Thus the need for education and understanding provided to the community, especially in the Tegalrejo sub-district region, is expected to reduce the number of drug users. The educational activities carried out received enthusiasm from the residents of Tegalrejo, which was attended by many residents from various backgrounds, starting from community leaders, village officials and attended by local youth or youth. From legal education activities to the dangers of drugs, participants who participate in these activities can understand all kinds of forms and types of drugs, apart from that, they also get knowledge of the effects of the dangers of drugs and can find out the characteristics of users to be more aware of in social relations with others. The advice given is to collect suspicious migrant data and strengthen positive activities from village officials and youth organizations so that Tegalrejo sub-district is free from drug threats.
Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja Ariyani, Nita; Andani, Devi; Hapsari, Murti Ayu; Wardani, Sri Handayani Retna; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v4i1.287

Abstract

Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang telah membentuk Posyandu Remaja dengan nama Posyandu Remaja Abhisar Sahi sejak tahun 2019 namun belum efektif dijalankan bahkan pernah vakum pada masa pandemi Covid 19. Pembentukan Posyandu remaja pada awalnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan remaja terutama angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi semenjak tahun 2016 hingga sekarang, tingginya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di kalangan remaja, dan kesadaran para pemuda pemudi untuk mendapatkan alternatif layanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dianalisis oleh tim pengabdi dalam menjalankan Posyandu Remaja antara lain permasalahan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya edukasi kesehatan serta fasilitasi konseling kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan, pendampingan dan diskusi kelompok terpumpun. Solusi dari pengefektifan Posyandu remaja melalui kalibrasi ulang alat kesehatan Posyandu Remaja berdasarkan standar alat kesehatan posyandu yang laik, perlunya fasilitas pelatihan kesehatan remaja dan bimbingan konseling kesehatan pada posyandu remaja, serta edukasi hak kesehatan remaja.
PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN IKLIM INVESTASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Sulistiyono, Adi
Lex Jurnalica Vol 22, No 3 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i3.10279

Abstract

Abstrak               Pembangunan ekonomi nasional memerlukan iklim investasi yang kondusif, namun minat investor seringkali terhambat oleh lemahnya penegakan hukum yang menimbulkan ketidakpastian dan risiko usaha tinggi. Di Indonesia, tantangan ini diperburuk oleh tumpang tindih regulasi dan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penegakan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif bersifat preskriptif, dengan pendekatan konseptual dan analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum adalah faktor sentral dan prasyarat mutlak untuk menciptakan kepastian investasi. Penegakan hukum yang baik, mencakup aspek publik (pemberantasan korupsi) dan privat (jaminan eksekusi sengketa), berfungsi mengurangi risiko dan biaya operasional bisnis. Efektivitas penegakan hukum ini terhambat oleh beberapa faktor, yaitu: tumpang tindih regulasi, korupsi dan lemahnya integritas aparat, rendahnya kompetensi aparat terhadap hukum ekonomi modern, serta lemahnya koordinasi antar lembaga. Disimpulkan bahwa penegakan hukum yang adil, transparan, dan konsisten bukan hanya instrumen keadilan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang menentukan kepercayaan investor dan daya saing nasional.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Iklim Investasi, Pertumbuhan Ekonomi
PENINGKATAN PENJUALAN UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING DENGAN MENGGUNAKAN WHATSAPP BUSINESS DI KALURAHAN MERDIKOREJO Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad; Aji, Lukman Windu; Safitri, Lisna; Wulandari, Risma Diah Ayu; Rahmawati, Lutfiana Maulida; Hermawan, Bagus; Tulak, Marselino Andrianto; Rahmawan, Ricco; Rahakbauw, Raflly Srohlymuddin; Putri, Friska Amelia; Tampubolon, Luckeysa Maslia
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v12i2.10288

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian, namun sering kali menghadapi tantangan dalam meningkatkan suatu penjualan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Digital marketing menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi tantangan ini. Artikel ini membahas bagaimana penggunaan WhatsApp Business dapat membantu UMKM dalam strategi digital marketing untuk meningkatkan penjualan. WhatsApp Business menyediakan berbagai fitur seperti profil bisnis, pesan otomatis, balas cepat, dan label chat yang dirancang untuk mempermudah komunikasi dengan pelanggan secara profesional dan efisien. Dengan memisahkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan pribadi dan bisnis, UMKM dapat lebih optimal dalam melayani pelanggan dan mengatur waktu operasional. Fitur-fitur seperti pengaturan profil bisnis, pesan di luar jam kerja, dan pesan salam memungkinkan UMKM untuk memberikan layanan yang lebih responsif dan personal. Studi kasus pada dalam artikel ini menunjukkan bahwa implementasi WhatsApp Business dapat meningkatkan efisiensi layanan pelanggan, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan bagi UMKM di wilayah Merdikorejo, Bangunrejo, dan Gesikan.