Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Kekuatan Hukum Kantor Pajak Sebagai Kreditor Pemohon Pernyataan Pailit Andani, Devi; Murjiyanto, R; Ariyani, Nita; Muhoiyaroh, Nur
Kertha Patrika Vol 46 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2024.v46.i01.p04

Abstract

This study aims to examine and determine the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration, as well as the legal consequences of the legal power of the tax office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration. This research is a type of qualitative research that follows the typology of normative legal research. The results of this study show that: first, tax debts have the possibility of being asked for repayment from taxpayers through the bankruptcy declaration application mechanism so that the Tax Office as a creditor in the bankruptcy declaration application has permanent legal force. Second, the Tax Office as a creditor of the applicant for a bankruptcy declaration has the legal consequence that the process of a bankruptcy application submitted by the Tax Office as a debtor is possible. So for creditors who have debts in the form of taxes, the Tax Office as debtor can submit a request for bankruptcy proceedings. Thus, tax debts have the possibility of being asked for repayment by taxpayers through the mechanism of requesting a bankruptcy declaration.
Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta Hapsari, Murti Ayu; Wardhani, Sri Handayani Retna; Ariyani, Nita; Andani, Devi
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 2 No. 2 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.15180

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang partisipasi politik terhadap pemuda yang merupakan hal yang layaknya dilakukan secara berkelanjutan. Negara demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara, khususnya pemuda yang berkualitas untuk bisa tetap melanjutkan eksistensinya. Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra berusaha untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik serta bahayanya sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma di Yogyakarta terkait dengan pendidikan politik, sedangkan tujuan penulisan adalah untuk mempublikasikan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya partisipasi politik. The purpose of this paper is to socialize in writing about political participation in youth which is something that should be done on an ongoing basis. A healthy democracy requires the participation of citizens, especially qualified youth to be able to continue their existence. Janabadra University's Faculty of Law Service Team seeks to instill knowledge about the importance of political participation as well as the dangers of apathy towards government policies. This socialization aims to provide understanding and increase awareness of the Karang Taruna Ira Kusuma Youth in Yogyakarta related to political education, while the purpose of writing is to publish more about the activity. The implementation method consists of two stages, namely the preparatory stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of “Karang Taruna” youth Ira Kusuma regarding the importance of political participation.
Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta Andani, Devi; Ariyani, Nita; Hapsari, Murti Ayu
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 1 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i1.16258

Abstract

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan online sehingga tidak merugikan anggota arisan online. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan online dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tida tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. In the past, gatherings that used to be done in person or face-to-face, are now starting to develop into online gatherings or social gatherings that can be done far apart and not face to face along with the ease with the presence of technology called social media. Social gathering payment transactions can be made through Automated Teller Machines or e-commerce. The implementation of the social gathering draw is carried out using electronic media facilities, online social gathering as a form of technological development which basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Village of Yogyakarta can understand the legal terms of the agreement in the online arisan so as not to harm the online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of the youth of Karang Taruna Ira Kusuma regarding the importance of understanding online social gathering in an agreement perspective. An oral agreement made at online arisan is one type of innominate agreement or an anonymous agreement whose explanation has not been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in the online arisan The agreement is a legal agreement and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that the validity of the agreement does not have to be in writing. Therefore, an oral agreement in an online social gathering is said to be valid if it has fulfilled the legal requirements of the agreement and the elements mentioned above. The agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties who make it. This is based on the principle of freedom of contract. That a contract may be made in any form, whether it is written or unwritten. As long as the two parties who make the agreement both agree and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society.
Edukasi Hukum Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Bener, Yogyakarta Ramadhan, Muhammad; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ariyani, Nita; arianto, Henry
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Journal of Legal Services and Humanities) Vol. 3 No. 2 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v1i1.19442

Abstract

Perkembangan jaman tidak dapat dielakkan lagi bahwa, kemajuan merupakan suatu yang harus dicapai oleh suatu bangsa, kemjauan jaman ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi khususnya teknologi digital. Dengan berkembanganya teknologi digital, maka kejahatan juga akan mengikuti dari perkembangan jaman tersebut, oleh karen itu diperlukannya regulasi atau kebijakan berupa peraturan perundang undangan, khususnya mengenai teknologi digital, oleh karenanya lahirnya Undang Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik untuk menjawab perembangan teknologi khususnya dibidang teknologi digital untuk dapat mencegah dan menanggulangi perbuatan yang sekiranya dipandang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya undang undang tersebut maka perlu adanya edukasi hukum bagi kalangan masyarakat khususnya edukasi ini disampaikan oleh tim pengabdi dikelurahan Bener, Kecamatan Tegalrejo, Ygyakarta, dengan harapan warga masyarakat khususnya warga masyarakat kelurahan Bener dapat memahami undang undang tersebut dan tidak akan melakukan perbuata yang melanggar aturan pada dunia maya, serta dapat memebrikan rasa aman jika terdapat adanya perbuatan yang merugikan warga masyarakat khususnya didalam dunia maya.  Adapun metode edukasi hukum ini mengguunakan beberapa tahapan, mulai dari tahapan awal berupa koordinasi para pihak anatara tim pengabdi dengan panitia warga masyarakat kelurahan Bener Kecamatan Tegalrejo sampai pada persiapan materi dan pelaksanaan edukasi hukum. Adapun hasil yang diperoleh adalah, pemahaman warga masyarakat terhadap eprbuatan yang oleh maupun tdak boleh dilakukan berserta sanksi hukuman berupa penjara maupun denda.  Legal Education Implications of Electronic Information and Transaction Law in Bener Village, YogyakartaAbstract: The development of the times is inevitable, that progress is something that must be achieved by a nation, the progress of the times is marked by the rapid development of technology, especially digital technology. With the development of digital technology, crime also develops, namely crime in the field of digital technology, therefore a policy is needed in the form of statutory regulations. Therefore the birth of Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions to respond to technological developments, especially to prevent and overcome actions that are deemed to be detrimental to other people. With the existence of this law, it is necessary to have legal education for the community, especially this education delivered by the service team in the Bener sub-district, Tegalrejo District, Yogyakarta, with the hope that the community members, especially the Bener sub-district community, can understand the law and will not commit acts that are against rule of law in cyberspace. The education law method uses several stages, starting from the initial stage in the form of coordination between the parties between the service team and the committee, residents of the Bener sub-district, Tegalrejo District, to preparing materials and implementing educational law. The results obtained are the understanding of community members about actions that may or may not be carried out accompanied by sanctions in the form of imprisonment or fines.
Perencanaan Gazebo Pojok Baca Wisata Sri Opak di Dusun Nangsri, Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul Kartika, Widya; Ariyani, Nita; Sukindrawati, Buddewi
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i2.372

Abstract

Kabupaten Bantul memiliki beraneka ragam kebudayaan dan kekayaan alam yang merupakan potensi daya tarik wisata yang sedang banyak dikembangkan. Salah satunya adalah Wisata Sri Opak yang terletak di Dusun Nangsri, Kalurahan Srihardono, Kabupaten Bantul belum banyak diketahui di kalangan masyarakat. Wisata Sri Opak kedepannya akan dikembangkan selain menjadi tempat perkemahan dan tempat outbound juga sebagai tempat berkumpul yang memiliki ruang santai dalam wujud gazebo pojok baca. Pengabdian masyarakat ini bertujuan menghasilkan sebuah rancangan gambar gazebo pojok baca Wisata Sri Opak berdasarkan data primer dan sekunder. Dimulai dengan tahap persiapan, yang diawali pengumpulan data lapangan dengan cara mewawancarai beberapa pihak. Tahap kedua melakukan survei dan observasi untuk dapat melakukan analisis tapak. Terakhir adalah proses pembuatan rancangan gambar gazebo pojok baca sesuai kondisi tapak dan sesuai dengan kebutuhan. Hasil pengabdian masyarakat berupa gambar desain gazebo pojok baca Wisata Sri Opak memiliki tiga alternatif desain gazebo yaitu gazebo tema klasik, gazebo tema klasik-modern, dan gazebo tema maritim, ditambah satu lagi desain rak buku tema maritim.
Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta Andani, Devi; Ariyani, Nita; Murjiyanto, R.; Sudiyana, Sudiyana; Suci, Ivida Dewi Amrih; Utami, Wahyu Dwi
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 3 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijaya Kusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i3.509

Abstract

Permasalahan yang dihadapi oleh Museum Batik Yogyakarta, yaitu perlindungan peninggalan sejarah batik melalui penggunaan Batikmark di era digital, belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola museum batik, produsen batik, dan masyarakat umum sebagai konsumen. Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 memiliki kegiatan pembinaan dan pengelolaan permuseuman. Salah satu kegiatannya bertajuk “Jumpa Sahabat Museum” dengan menyelenggarakan seminar dengan tema “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik di Indonesia di Era Digital” yang berkoordinasi dengan Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Janabadra. Kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan metode diskusi kelompok terpumpun yaitu dilakukan dengan cara tim pengabdi melaksanakan diskusi bersama perwakilan Museum Batik Yogyakarta bersama peserta seminar berkaitan dengan materi edukasi. Hasil dari kegiatan ditunjukkan dengan meningkatnya pemahaman tentang pentingnya Batikmark sebagai wujud certification mark yang bertujuan untuk memberikan jaminan mutu batik Indonesia, meningkatkan kepercayaan konsumen dalam negeri maupun luar negeri terhadap mutu batik Indonesia, memberikan perlindungan hukum dari berbagai persaingan tidak sehat di bidang Hak Kekayaan Intelektual dalam perdagangan dalam negeri maupun internasional, dan memberikan identitas batik Indonesia agar masyarakat Indonesia dan asing dapat dengan mudah mengenali batik buatan Indonesia.
Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja Ariyani, Nita; Andani, Devi; Hapsari, Murti Ayu; Wardani, Sri Handayani Retna; Ariyanti, Dwi Oktafia; Ramadhan, Muhammad
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v4i1.287

Abstract

Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang telah membentuk Posyandu Remaja dengan nama Posyandu Remaja Abhisar Sahi sejak tahun 2019 namun belum efektif dijalankan bahkan pernah vakum pada masa pandemi Covid 19. Pembentukan Posyandu remaja pada awalnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan remaja terutama angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi semenjak tahun 2016 hingga sekarang, tingginya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di kalangan remaja, dan kesadaran para pemuda pemudi untuk mendapatkan alternatif layanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dianalisis oleh tim pengabdi dalam menjalankan Posyandu Remaja antara lain permasalahan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya edukasi kesehatan serta fasilitasi konseling kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan, pendampingan dan diskusi kelompok terpumpun. Solusi dari pengefektifan Posyandu remaja melalui kalibrasi ulang alat kesehatan Posyandu Remaja berdasarkan standar alat kesehatan posyandu yang laik, perlunya fasilitas pelatihan kesehatan remaja dan bimbingan konseling kesehatan pada posyandu remaja, serta edukasi hak kesehatan remaja.
Edukasi Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi pada Posyandu Remaja Abhisar Sahi Ariyani, Nita; Kartika, Widya; Andani, Devi; Hapsari, Murti Ayu; Sutedja, Angelika Virginia
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 5 No 1 (2024): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v5i1.371

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Posyandu Remaja Abhisar Sahi adalah minimnya pengetahuan atau edukasi kesehatan dan keterampilan sumber daya manusia kader-kader posyandu remaja terkait kesehatan reproduksi remaja dan kurangnya penguatan pelayanan kesehatan posyandu remaja dalam memberikan edukasi kesehatan bagi peserta posyandu. Tim pengabdi melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk memberikan edukasi hak kesehatan seksual dan reproduksi dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi remaja, serta meningkatkan kesadaran, kemandirian, tanggung jawab dan kewaspadaan remaja terkait fungsi, proses dan kesehatan seksual dan reproduksi bagi kader-kader dan peserta posyandu Abhisar Sahi. Mitra dari pengabdian ini adalah kader-kader dari Posyandu Abhisar Sahi. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah dan diskusi kelompok terpumpun bersama kader-kader posyandu remaja Abhisar Sahi dan remaja-remaja pada Padukuhan Kalipucang. Hasil dari pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan dan meningkatnya pelayanan kesehatan melalui konseling dan edukasi kader-kader Posyandu Remaja terhadap para remaja di Padukuhan Kalipucang.