Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya Nicholas Alexandros; Amad Sudiro
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.473 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i6.12659

Abstract

Notaris yang dipidana di bawah lima tahun dalam persidangan Majelis Pengawa Notaris hukuman yang dikenakan adalah pemberhentian sementara meskipun dalam faktanya hukuman sementara tersebut tidak merujuk pada ketentuan UUJN yang paling singkat 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan paling lama karena hukuman sementara berarti mengikuti lamanya hukuman. Belum adanya aturan dalam UUJN terkait sanksi bagi notaris yang dijatuhi hukuman di bawah lima tahun tentu akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam pengaturan sanksinya. Penulis tertarik untuk meninjau dan mendalami permasalahan terkait analisis kedudukan hukum terhadap Notaris dan PPAT yang dipidana di bawah lima tahun dan pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya secara komprehensif. Ada 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis). Penelitian ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis mengenai asas-asas, norma, kaidah, dan peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran), sehingga jika dikaitkan dengan judul yang diangkat dalam penelitian ini maka metode penelitian hukum normatif merupakan metode yang paling sesuai. Hasil penelitian menyatakan bahwa setelah Notaris selesai menjalani masa hukuman maka Notaris tersebut dapat menjabat kembali sebagai Notaris tanpa perlu adanya prosedur pengangkatan kembali sebagai Notaris. Apabila Notaris menjalankan jabatannya secara tidak berhati-hati dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti peraturan yang tertera di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UUJN maka notaris dapat diancam dengan hukuman perdata, pidana maupun administrasi seperti pemberhentian sementara maupun pemberhentian dengan tidak hormat.
Urgensi Penanggulangan Over Capacity Lapas sebagai Upaya Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Humaira Afdini; Amad Sudiro
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i11.14073

Abstract

The type of research used by the author is normative juridical, namely Legal research carried out by examining library materials called Literature Law research. The author's consideration in using this type of research is to know, analyze, and explain the Urgency of Overcoming Prison Overcapacity as an Effort to Fulfill Rights for Prisoners. Efforts to overcome the Overcapacity of Prisons in Indonesia adhere to two concepts contained in the RKUHP which will be enacted in 2026, namely the Purpose of Punishment and Criminal Individualization. First, the purpose of punishment is directed to community protection, community protection (social idefence), socializing convicts by guidance, restoring and crushing a sense of settlement and guilt in convicts and creating a balance between society and convicts