Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PMI Tenaga Keperawatan: Bagaimana Menangkap Peluang di Pasar Global? Harsiwie, Riesa Istiqamah Putri; Warsida, Rotua Yossina; Setiawan, Yusuf
Jurnal Ketenagakerjaan Vol 18 No 3 (2023)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/jnaker.v18i3.214

Abstract

Mayoritas perempuan memilih bekerja di sektor informal dan hanya sedikit yang terserap ke Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, dunia kerja semakin terbuka dan ini mempengaruhi berbagai disiplin ilmu, termasuk pendidikan keperawatan. Oleh karena itu, para tenaga perawat harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja global. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi tenaga Pekerja Migran Indonesia (PMI) tenaga perawat dan bagaimana upaya pendayagunaan tenaga perawat di Indonesia. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini difokuskan untuk menelaah karakteristik dan kondisi tenaga perawat di Indonesia sebagai Langkah menyiapkan tenaga perawat profesional yang mampu memenuhi permintaan pasar global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah Job order secara keseluruhan yang ditawarkan di berbagai negara mencapai 4,2 juta orang, namun dalam pelaksanaannya PMI tenaga perawat yang mampu ditempatkan ke negara tujuan hanya sebesar 9% selama tahun 2014-2022. Berdasarkan hasil analisis dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia dan berdasarkan hasil kajian dari berbagai negara dalam upaya memenuhi kebutuhan job order tenaga keperawatan di berbagai negara tujuan PMI, perbaikan dari hulu ke hilir dalam orientasi pengembangan SDM sangat diperlukan. Dalam hal ini terdapat beberapa hal yang perlu dikaji dan diperbaiki dalam menangkap peluang tersebut antara lain menyiapkan program pendidikan perawat yang berorientasi pada pasar global, program pelatihan dan sertifikasi yang berstandar internasional, dan program magang internasional.
Program Kartu Prakerja: Konsepsi dan Implementasi Kebijakan Welfare-to-work di Masa Pandemi Covid-19 Muhyiddin, Muhyiddin; Putra, Fadillah; Suryono, Ivan Lilin; Yanwar, Yanwar; Warsida, Rotua Yossina; Ahmad Yani, Roos Arafat
Bappenas Working Papers Vol 5 No 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47266/bwp.v5i1.123

Abstract

Masalah pengangguran dan kebijakan ketenagakerjaan menjadi prioritas pemerintahan melalui kebijakan pemerintah yang berorientasi pada full employment yang diharapkan akan berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Konsep welfare to work (WTW) saat ini telah menjadi pembahasan sentral di banyak negara saat berbicara tentang isu pengangguran dan ketenagakerjaan. Model ini adalah salah satu oprasional dari pendekatan Active Labour Market Policy (ALMP) yang muncul sebagai kritik atas pendekatan lama yaitu Passive Labour Market Policy (PLMP). Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dikembangkan sebuah pendekatan yang secara jelas dan sistematis benar-benar mengantarkan para pencari kerja untuk dapat kembali bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) melakukan identifikasi atas faktor-faktor penentu atas dukungan implementasi Program Kartu Prakerja; (2) Menyusun disain hubungan antar lembaga antar pemerintah pelaksana Program Kartu Prakerja dengan lembaga penyedia jasa swasta dan organisasi lokal; (3) Menyusun mekanisme insentif baik bagi pencari kerja maupun lembaga penyedia layanan WTW khususnya pada pencari kerja dari kelompok rentan; (4) Menyusun desain program peningkatan kapasitas dan profesioanalitas petugas penyedia pelayanan lapangan (frontliner-activation workers) 5) Memetakan persepsi kelompok terdampak atas keberadaan Program Kartu Prakerja di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Program Kartu Prakerja adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditengah kondisi pandemi COVID-19 sebagai suatu social safety net dan untuk melatih serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja menghadapi bonus demografi pada tahun 2030. Sosialisasi yang digunakan oleh pihak dinas secara intensif hanya dilakukan melalui satu platform media sosial (instagram). Selain itu, interaksi yang terjadi dalam akun tersebut dapat dikatakan sangat minim dan kurang efektif.
Empowering Indonesia's Ageing Workforce: A Strategic Roadmap for Sustainable Economic Growth Roziq, Mohammad; Warsida, Rotua Yossina; Raharja, Hadhi; Maryani, Maryani
Jurnal Ketenagakerjaan Vol 19 No 3 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47198/jnaker.v19i3.418

Abstract

Indonesia is expected to reach its demographic dividend peak by 2035. After this period, the productive-age population will transition into an ageing population, increasing dependency on the working-age group. This demographic shift demands holistic policies to create age-friendly work environments, empower the elderly, and ensure inclusive protection to sustain Indonesia’s economy. By 2050, the population aged 65 and above will reach 56 million, with life expectancy increasing to 79.64 years. In 2023, approximately 53.93% of Indonesia’s elderly population remained employed. Although Presidential Regulation No. 88/2021 addresses the National Elderly Strategy, it requires revision to enhance the empowerment and protection of elderly workers. Learning from other countries, ASEAN nations like Singapore and Malaysia have enacted re-employment laws for workers over 60. At the same time, Japan and South Korea implement re-employment programs, training, and workforce placement for the elderly. To address the ageing population, Indonesia must develop a comprehensive national strategy, including re-employment schemes, skill development, entrepreneurship, social protection, and the silver economy. A five-year roadmap (2025-2029) outlines the strategy’s phased implementation: strengthening policies and public awareness in 2025, program implementation in 2026, expansion of re-employment and entrepreneurship in 2027, silver economy development in 2028, and program sustainability by 2029.