Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Noviriska
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyanderaan (Gijzeling) Sebagai Upaya Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Menurut Peraturan Perundang-Undangan Budi Budaya; Hotma P. Sibuea; Noviriska
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2361

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelimpahan kewenangan pemberian ijin penyanderaan (gijzeling) dati Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Direktur Jenderal Pajak dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui apakah pemberian ijin penyanderaan (gijzeling) ini dapat dilimpahkan dari Menteri Keuangan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan melakukan inventarisasi hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa pemberian izin Surat Perintah Penyanderaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dapat dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Metode pelimpahan wewenang dengan pendelegasian wewenang.
Edukasi Peraturan Perundangan  Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4609

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia. Pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja terutama yang berasal dari  siswa SMK diperlukan karena di design untuk siap dalam bekerja. Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia berbagai bidang jenis pekerjaan masuk ke Indonesia. Pendidikan moral dan nilai-nilai  karakter sangat penting karena  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia yang baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Ditinjau dari pengertiannya   diketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Selanjutnya dapat disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.
The Role of Curators in Bankruptcy Legal Issues Between Debtors and Creditors in Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) Noviriska; Dwi Atmoko
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 18 No. 3 (2024): KRTHA BHAYANGKARA: DECEMBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v18i3.3477

Abstract

In accordance with article 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of debt payment obligations (PKPU) Bankruptcy article 1 which explains that a creditor is a person who has receivables due to an agreement or law that can be collected in court. A debtor is a person who has debts due to an agreement or law whose payment can be collected in court. A bankrupt debtor is a debtor who has been declared bankrupt by a court decision. The Curator is the Estate Office or an individual appointed by the Court to manage and settle the assets of the Bankrupt Debtor under the supervision of the Supervisory Judge in accordance with this Law. Debt is an obligation that is stated or can be stated in an amount of money either in Indonesian currency or foreign currency, either directly or which will arise in the future or contingently, which arises due to an agreement or law and which must be fulfilled by the Debtor and if not fulfilled gives the Creditor the right to obtain fulfillment from the Debtor's assets. In the event of bankruptcy, the curator has full authority after the bankruptcy decision is issued by the Judge. The curator's responsibilities are divided into 2 (two), namely the responsibility as a curator in his capacity as a curator, and the responsibility of the curator in his capacity not as a curator. The role of the curator in postponing debt payment obligations is to manage and distribute the debtor's assets to creditors in accordance with the regulations and priorities stipulated in the Bankruptcy Law. The curator also ensures that payments are made fairly and in accordance with the law. The duties and roles of the curator in the bankruptcy process are 1) Managing the debtor's assets after the debtor no longer has the authority to manage the assets. 2) Managing and settling the bankruptcy estate from the date the bankruptcy decision was pronounced. 3) Revealing bank secrets to obtain complete information regarding the debtor's assets. 4) Carrying out execution of all debtor assets that are outside the jurisdiction of Indonesia In carrying out his duties, the curator will be supervised by a supervising judge. The supervising judge is tasked with supervising the authority and implementation of the curator's duties so that he always carries out his authority and duties within the specified limits.
Co-Authors Adhalia Septia Saputri Budi Budaya Dwi Atmoko Hotma P. Sibuea Masri, Esther Otih Handayani Sugeng Sugeng