Sugeng
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Economic Security and Sharia Fintech Regulation in Indonesia: A Portrait of Strengthening the Sharia Business Ecosystem Adi Nur Rohman; Sugeng; Diana Fitriana; Widya Romasindah Aidy
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 17 No 3 (2023): Issue In progress (July 2023)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v17no3.2919

Abstract

The existence of sharia fintech will always be homework for the government. As one of the pillars of economic security, the development of sharia fintech still leaves various problems, especially regarding existing regulations. On the other hand, strengthening the sharia fintech business ecosystem in Indonesia provides a lot of homework to be done. This research is classified as normative legal research that applies a statutory approach regarding primary legal materials in the form of laws and regulations related to sharia fintech and other financial regulations. This study found that the Islamic economic master plan and the Indonesian Islamic financial architecture master plan do not represent the institutions and regulations for Islamic fintech as a sub-sector of Islamic finance that has the potential to develop further. To strengthen the sharia fintech business ecosystem, regulations from relevant authorities are needed that are in line with industrial needs. Strengthening regulations is expected to create a strong and stable economy and accelerate Islamic finance nationally so that Indonesia can become one of the financial centers in South East Asia Region and the world.
Penyelesaian Sengketa Waris Adat Minangkabau Dalam Pendekatan Hukum Waris Indonesia Martinus Ahmad; ADI NUR ROHMAN; SUGENG
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5130

Abstract

The settlement of Minangkabau customary inheritance disputes within Indonesia’s legal practice reveals an encounter and persistent tension between communal, matrilineal customary law and the national positive law system, which is individualistic, formal, and procedural in nature. Minangkabau customary law places pusaka tinggi (ancestral property) as collective property of the clan managed by the mamak kepala waris, whereas national inheritance law, both under the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, conceives inheritance as individual rights that may be transferred and proven juridically. These differing paradigms frequently generate conflict when customary inheritance disputes are brought before state courts. This research examines two main issues: (1) how inheritance disputes are resolved under Minangkabau customary law and Indonesian positive law; and (2) how the regulation of Minangkabau customary inheritance dispute resolution is positioned within the framework of Indonesian positive law. The study employs a normative juridical method with statutory and case approaches, focusing on the analysis of Supreme Court Decision No. 2480 K/Pdt/2010, Supreme Court Decision No. 11 K/Pdt/2013, and Pariaman District Court Decision No. 77/Pdt.G/2024/PN Pmn. The findings indicate that courts consistently prioritize formal aspects, particularly legal standing and evidentiary standards, so that the applicability of customary law depends heavily on the parties’ ability to translate customary structures into the framework of civil procedural law. Although customary law is normatively recognized, its operationalization remains subordinative. This study recommends reconstructing civil procedural law to be more accommodative of the collective and dynamic characteristics of Minangkabau customary law, thereby fostering a more equitable harmonization between national legal certainty and customary justice
Kajian Hukum Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Investasi Bodong Ditinjau Dari Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite) JOWIVI OKTILIBRERI; EDI HASIBUAN; SUGENG
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5131

Abstract

he phenomenon of fraudulent investment (investment scams) is a form of crime that continues to develop along with technological advancements. Initially, investment fraud was carried out conventionally through direct interaction, but today it has increasingly shifted to digital platforms by utilizing the internet and information technology. Illegal activities related to fraudulent investment are a manifestation of the misuse of internet-based technology and constitute criminal acts that violate legal norms and regulations in Indonesia. This study employs a normative legal research method aimed at examining how fraudulent investment crimes are regulated under Indonesian law and identifying the factors that contribute to the persistence of investment scams despite the existence of criminal provisions governing them. Based on the research findings, it can be concluded that fraudulent investment crimes are regulated in several legal instruments, including the Criminal Code (KUHP), the new Criminal Code, and the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), particularly in relation to provisions concerning fraud and the dissemination of misleading electronic information. Furthermore, the continued prevalence of investment scams, despite the enforcement of existing laws, is influenced by four main factors, namely legal factors, law enforcement and infrastructure factors, community factors, and cultural factors
ANALISIS KRITIS ATAS RELEVANSI DAN KETERBATASAN PEMIKIRAN THOMISTIK DALAM FILSAFAT HUKUM MODERN Sugeng; Diana Fitriana; Widya Romasindah Aidy
Jurnal ADIL Vol 17 No 1 (2026): JULI 2026
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v17i1.5810

Abstract

Artikel ini mengkaji rasionalitas hukum dari perspektif Thomistik dengan mendasarkan pembahasannya pada pemikiran Thomas Aquinas. Bagi Aquinas, hukum bukan semata-mata konstruksi sosial atau instrumen kekuasaan, melainkan partisipasi akal budi manusia dalam hukum abadi (lex aeterna) yang bersumber dari kebijaksanaan ilahi. Dengan demikian, hukum memiliki dimensi rasional sekaligus moral: hukum tidak hanya mengatur perilaku lahiriah manusia, tetapi juga mengarahkan manusia menuju kebaikan bersama (bonum commune). Dalam kerangka ini, rasionalitas hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas, karena keduanya berakar pada akal praktis yang berorientasi pada tujuan akhir kehidupan manusia. Artikel ini menyoroti tiga aspek utama. Pertama, dasar metafisik hukum dalam hubungannya dengan hukum abadi dan hukum kodrat (lex naturalis). Kedua, rasionalitas hukum sebagai prinsip yang memberikan legitimasi terhadap hukum positif. Ketiga, relevansi pemikiran Thomistik dalam menjawab tantangan sistem hukum modern yang kerap terjebak dalam positivisme dan terlepas dari nilai-nilai moral.  Dengan menegaskan kembali rasionalitas hukum dalam kerangka Thomistik, kajian ini berargumen bahwa kebijaksanaan abadi Aquinas menawarkan landasan filosofis yang kuat bagi integrasi antara hukum, moralitas, dan keadilan. Implikasi penelitian ini bersifat normatif sekaligus reflektif: hukum modern, khususnya dalam kerangka negara hukum, memerlukan fondasi yang tidak hanya rasional dalam arti instrumental, tetapi juga rasional dalam arti substantif, yaitu hukum yang berakar pada kebijaksanaan moral untuk mewujudkan keadilan sejati.
Perlindungan Hak Privasi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Publikasi Putusan Mahkamah Agung Salsabila Robbani Insani; Sugeng; Diana Fitriana
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/zwxzs714

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan hak privasi bagi korban tindak pidana kesusilaan. Hak privasi korban juga berlaku dalam publikasi putusan pengadilan yang diunggah ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dalam melakukan publikasi putusan wajib mengaburkan identitas korbannya. Putusan yang tidak mengaburkan identitas korban dalam publikasi putusan perkara tindak pidana kesusilaan dapat dikatakan telah melanggar hak privasi korban dan berpotensi menimbulkan kerugian lain yang berdampak pada psikologis korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Mahkamah Agung terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang tidak dirahasiakan identitasnya serta bentuk perlindungan hukum terhadap hak privasi korban dalam publikasi putusan pengadilan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta teknik pengumpulan bahan hukum yaitu teknik kajian pustaka. Masih ditemukannya putusan-putusan yang tidak mengaburkan identitas korban menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak privasi korban tindak pidana kesusilaan masih belum diterapkan secara optimal, sehingga diperlukan evaluasi terhadap ketentuan yang berlaku terkait tata cara pengaburan identitas korban. Adapun pertanggungjawaban terhadap korban tindak pidana kesusilaan juga terbatas pada penarikan kembali dan penghapusan atas informasi yang memuat identitas korbannya.
Disparitas Pemidanaan Dalam Upaya Penegakan Hukum Penanggulangan Peredaran Narkoba Di Indonesia Febrian Sanubari; Erwin Owan Hermansyah; Sugeng
Jurnal Hukum Sasana Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Hukum Sasana: December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v11i2.4648

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan peningkatan yang semakin kompleks, ditandai oleh berkembangnya jaringan transnasional, perubahan modus operandi, serta kemunculan laboratorium produksi dalam negeri. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, implementasi kebijakan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait disparitas pemidanaan, lemahnya koordinasi antar-instansi, serta dominannya orientasi penghukuman yang belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan peredaran narkotika serta menilai efektivitas penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum telah berhasil mengungkap jaringan besar dan laboratorium gelap dalam kurun 2023–2025, upaya tersebut belum mampu menekan peredaran narkotika secara signifikan akibat ketidakkonsistenan penegakan hukum, disparitas putusan antara Pasal 112 dan 114, serta belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi kebijakan penal dan non-penal, peningkatan koordinasi kelembagaan, serta penguatan peran masyarakat untuk mewujudkan sistem penanggulangan narkotika yang lebih efektif, proporsional, dan berkelanjutan.
Edukasi Terhadap Siswa Tentang Kontrak  Dalam Persiapan Memasuki Dunia Kerja Pada Perusahaan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri; Septina Rahmi Kinasih
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5690

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia . Pengetahuan tentang  kontrak kerja dan peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja m terutama dari Pendidikan siswa SMK sangat penting dan beresiko , eiring dengan masuknya investor ke Indonesia. Pentingmya pengetahuan tentang kontrak atau perjanjian kerja danpendidikan  karakter bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia.Pengetahuan tentak perjanjian kkertja atau kontrak menjadi kebutuhan utama. Selainn itu penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Melalui studi kajian pustaka diketahui bahwa pengetahuan akan kontrak dan   Pendidikan karakter tak dapat dipisahkan.. Pengetahuan yang cukup trntang kontrak dan pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Dari kesimpulan tersebut disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua. Bagi guru, dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang berinovasi dalam pembentukan karakter serta memberikan contoh perilaku yang baik melalui keteladanan.