Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KRTHA BHAYANGKARA International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Ilmiah Multidisiplin (JUKIM) Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal KIK-AK Journal of Law and Security Studies INTELEKTUAL: JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN MAHASISWA DAN AKADEMISI
Adhalia Septia Saputri
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Physics Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Dilematika Pemidanaan dan Kepastian Hukum Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Mengembalikan Kerugian Negara Ilham Aulia Rahman; Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5316

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak masif terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara. Penegakan hukum saat ini kerap dihadapkan pada dilematika ketika pelaku korupsi secara sukarela mengembalikan seluruh kerugian negara yang ditimbulkannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana dan sistem pemidanaan ditinjau dari asas kepastian hukum terhadap pelaku yang mengembalikan kerugian negara. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, secara khusus membedah Putusan PN Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1283 K/PID.SUS/2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembalian kerugian negara dikualifikasikan sebagai perbuatan pasca-fakta (post-factum) yang secara dogmatis tidak menghapus sifat melawan hukum dan niat jahat (mens rea) pelaku berdasarkan penganutan teori dualistis. Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditegakkan secara lex stricta untuk memastikan penjatuhan pidana penjara demi efek jera. Meskipun demikian, asas kepastian hukum tetap diharmonisasikan melalui penghapusan pidana tambahan berupa Uang Pengganti guna mencegah terjadinya perampasan ganda (double recovery). Kesimpulannya, ketiadaan parameter matematis terkait besaran pengurangan pidana berdasarkan nominal dan waktu pengembalian memunculkan kekosongan norma (vacuum of norm). Kondisi ini mendesak perlunya pembentukan pedoman pemidanaan oleh Mahkamah Agung untuk mencegah disparitas putusan di masa mendatang.
Pertanggungjawaban jawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dalam perspektif perlindungan anak Rachel Hutauruk; Anggreany Haryani Putri; Adhalia Septia saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5317

Abstract

The research findings indicate that although legal regulations have established strict prohibitions through Articles 76D and 76E of the Child Protection Law and criminal provisions in the Sexual Violence Crimes Law, their implementation is still hindered by weak reporting systems, inadequate internal supervision in schools, and a culture of reluctance to seek legal help. In addition, educational institutions have not yet fully implemented their preventive responsibilities as stipulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 82 of 2015. This study emphasizes the significance of applying the principle of the best interests of the child in every legal procedure and educational policy. Strengthening reporting mechanisms, preventing sexual violence, and strict law enforcement against perpetrators are needed to ensure a safe and violence-free learning environment for all children.  
Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Novia Hasanah Siregar; Anggreany Haryani Putri; Adhalia Septia Saputri
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5320

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap kasus penipuan tiket konser coldplay secara online yang dilakukan oleh seorang Wanita yang Bernama Ghisca Debora Aritonang. Kasus ini menyoroti tentang Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam aktivitas transaksi elektronik. Kemudahan dalam melakukan transaksi secara online tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah tindak pidana penipuan penjualan tiket konser melalui media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku penipuan penjualan tiket konser Coldplay secara online berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mengkaji penerapan hukum dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay yang diputus dalam perkara Nomor 157/Pid.B/2024/PN Jakarta Pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang dilakukan dengan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan melalui media sosial sehingga menggerakkan korban untuk menyerahkan sejumlah uang. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Penegakan hukum terhadap kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan ketentuan dalam KUHP dibandingkan dengan ketentuan dalam UU ITE, meskipun kejahatan tersebut terjadi dalam ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan hukum serta peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan berbasis teknologi agar dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi korban, serta efek jera bagi pelaku tindak pidana penipuan berbasis digital.
Reconstruction of Legal Protection for Witnesses and Victims in Handling Extraordinary Crimes in Indonesia Adhalia Septia Saputri; Fransiska Novita Eleanora
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 03 (2026): Mei: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Publisher : Asosiasi Dosen Muda Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56127/jukim.v5i03.2816

Abstract

Legal protection for witnesses and victims is a crucial element in the criminal justice system, particularly in handling extraordinary crimes such as corruption, terrorism, and human trafficking. Although regulated by Law Number 31 of 2014 concerning Witness and Victim Protection, its implementation still faces various structural and normative obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of legal protection and reconstruct an ideal protection model. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that existing protection is suboptimal due to weak inter-institutional coordination, limited authority, and the lack of strengthened protection for whistleblowers and justice collaborators. Therefore, a reconstruction of the protection system based on restorative justice and institutional strengthening is necessary.
Peran Pentingnya Pengetahuan Tentang Kontrak Kerja Dan Pembentukan Karakter Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dalam Memasuki Dunia Kerja Dwi Atmoko; Noviriska Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri; Ardhana Ulfa Azis; Septina Rahmi Kinasih
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Mahasiswa dan Akademisi Vol. 2 No. 4 (2026)
Publisher : Prodi PGSD Unsultra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64690/intelektual.v2i4.800

Abstract

Vocational High School (SMK) education plays a crucial role in preparing students to enter the workforce. However, despite the provision of technical education and vocational skills, the primary challenge faced by SMK graduates is their readiness to face the demands of the workforce, particularly regarding character and soft skills. Today's workforce prioritizes not only technical skills but also interpersonal skills, discipline, and a strong work ethic. Therefore, character development for SMK students is crucial to increasing competitiveness in the job market. Character education is a crucial aspect of education. A mature SMK student's character can be invaluable capital for entering the workforce. However, this character-building process does not occur solely in the classroom; it requires a holistic approach integrated with various activities and experiences outside the formal curriculum. Therefore, character development needs to be strengthened through more practical and applicable educational programs that can help students understand the importance of values such as responsibility, hard work, and a positive attitude at work. In fact, employment agreements can be made not only in writing but also verbally. However, for fixed-term employment, the agreement must be made in writing to prevent negative consequences at the end of the employment agreement, such as workers demanding reemployment even though the employment agreement has expired, thereby harming the employer. For indefinite-term employment agreements, the employment agreement can also be made verbally, which applies to permanent workers.
Edukasi Peraturan Perundangan  Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4609

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia. Pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja terutama yang berasal dari  siswa SMK diperlukan karena di design untuk siap dalam bekerja. Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia berbagai bidang jenis pekerjaan masuk ke Indonesia. Pendidikan moral dan nilai-nilai  karakter sangat penting karena  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia yang baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Ditinjau dari pengertiannya   diketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Selanjutnya dapat disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.
Legal Protection For Children In Conflict With The Law (Abh) From The Perspective of Child Criminology Fransiska Novita Eleanora; Adhalia Septia Saputri; Indah Pangestu Amritasari; Jantarda Mauli Hutagalung
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 4 (2026): on Progress
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v6i4.6047

Abstract

Legal protection is the authority of the government or law enforcement agencies in striving and providing a sense of security in guaranteeing legal certainty and protecting the rights of citizens from being violated, which aims to ensure that individuals can also enjoy rights in accordance with the dignity and dignity of humanity itself. While Children as Perpetrators of Criminal Acts (Juvenile Delinquency), criminology views that juvenile delinquency is often the result of the failure of the support system (family, environment, and school) or trauma. However, no matter how far the crime committed by children in conflict with the law (ABH) should not be put in prison considering that children are the next generation of the nation whose handling and placement are different and not the same as adults. Therefore, the law should not treat them like criminals or adults in order to get their rights and treat children by getting special legal protection by placing children to get restorative justice and diversion without restrictions and educational sanctions that are obtained and the implementation is supervised by law enforcement or social institutions appointed by the judge. The method implemented in this research is a normative juridical research method that refers to literature or books even from laws and regulations or analyzes from theories and principles even opinions from experts related to the research to be studied. The result is that children in conflict with the law have the right to receive legal protection in child criminology because children are still minors still need to pay attention to age limits, placement and handling of children as well as the conditions and circumstances of children without any restrictions for children who are recidivists or children who repeat criminal acts because it is based on the principle of child protection, namely the best interests of children, especially children in conflict with the law who are always considered for their rights for their future.
Strengthening Whistleblower Protection in Combating Corruption and Money Laundering: A Normative Legal Study Adhalia Septia Saputri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5066

Abstract

Law enforcement against corruption and money laundering is often constrained by closed criminal networks, complex financial transactions, and sophisticated asset concealment practices. In this context, whistleblowers serve a strategic function by providing internal information that may support crime detection, evidence gathering, and asset recovery. However, in Indonesia, whistleblowers remain vulnerable due to fragmented legal protection, unclear legal status, retaliation risks, counter-criminalization, and weak coordination among law enforcement institutions. This study aims to analyze the normative framework of whistleblower protection in corruption and money laundering cases, identify legal gaps and practical obstacles, and formulate an integrated model of legal protection. This research employs normative legal research using statutory, conceptual, jurisprudential, and comparative approaches. The analysis focuses on Indonesian regulations concerning witness and victim protection, the institutional role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and comparative whistleblower protection models in selected jurisdictions. The findings show that although Indonesia has established a general legal basis for witness and victim protection, the existing framework does not yet provide comprehensive, specific, and operational protection for whistleblowers. Key weaknesses include the absence of integrated reporting mechanisms, limited anti-retaliation guarantees, inadequate safeguards against criminalization, and low public trust in protection institutions. This study proposes regulatory strengthening, enhanced institutional coordination, non-criminalization guarantees, and the development of a secure and integrated reporting system. The study contributes to the development of a more responsive legal policy framework for strengthening whistleblower protection as a strategic instrument in combating corruption and money laundering.
PENGUATAN POLRI DALAM PPNS: ELABORASI PENYIDIK POLRI DENGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) Edi Saputra Hasibuan; Adhalia Septia Saputri
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/fft12m35

Abstract

Indonesia is facing a critical drug crisis, not only as a consumer but also as a producer of narcotics. Drug abuse, once concentrated in major urban centers, has now permeated even the most remote regions, with an estimated 3.3 million users, or approximately 1.73% of the population. The country has become a primary target for large-scale drug smuggling, with around 80% of illicit substances entering through maritime routes, while the rest are trafficked via air transport and land borders. Beyond mere profit-driven criminal activity, strong indications suggest that drug trafficking is part of a broader covert operation by foreign entities aimed at weakening Indonesia’s national resilience. This operation systematically targets the younger generation, eroding moral integrity and mental strength, ultimately destabilizing the nation from within. While direct evidence of such clandestine foreign involvement remains elusive, numerous indicators point to its existence. However, the challenge lies in the highly secretive nature of these operations, making them difficult to identify and counter. Moreover, Indonesia has yet to fully recognize and address drug smuggling as a potential strategic maneuver orchestrated by external forces. To effectively combat this existential threat, Indonesia must go beyond conventional counter-narcotics efforts and adopt an intelligence-driven approach. A well-coordinated and highly classified counterintelligence strategy is essential to detect, disrupt, and neutralize these clandestine operations. This requires a structured and systematic intelligence framework that integrates advanced methodologies, tactical precision, and covert operational capabilities. By doing so, Indonesia can fortify its national security, safeguard its younger generation, and dismantle any covert attempts to undermine its sovereignty.
Digital Evidence in Criminal Procedure: A Comparative Legal Analysis Between Indonesia and The Philippines in Cybercrime Cases Juhaimen Sumala; Donasto Samosir; Adhalia Septia Saputri
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5484

Abstract

The acceleration of digital technology development has fundamentally altered the patterns and characteristics of criminal conduct, particularly with the rise of cybercrime that relies predominantly on electronic data as evidence. This shift creates significant challenges within criminal procedural law, especially concerning the admissibility, verification, and credibility of digital evidence in judicial proceedings. This study aims to examine and compare the legal frameworks regulating digital evidence in Indonesia and the Philippines, with an emphasis on procedural aspects in criminal justice systems. The research adopts a normative juridical method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings reveal that Indonesia’s legal structure, primarily regulated by the ITE Law and the Criminal Procedure Code (KUHAP), remains fragmented and lacks detailed procedural guidelines for handling digital evidence. Conversely, the Philippines demonstrates a more coherent and systematic framework through the Cybercrime Prevention Act of 2012 and the Rules on Electronic Evidence, particularly in ensuring forensic validation and maintaining chain of custody. The originality of this research lies in its comparative focus on procedural differences and its proposal for an integrated legal framework model for Indonesia. The study underscores the urgency of legal reform to enhance evidentiary standards and ensure consistency between substantive and procedural law. Ultimately, strengthening the regulatory framework is essential to guarantee legal certainty and improve the effectiveness of cybercrime law enforcement.
Co-Authors Anggreany Haryani Putri Ardhana Ulfa Azis Donasto Samosir Dwi Atmoko Edi Saputra Hasibuan Fransiska Novita Eleanora Ilham Aulia Rahman Indah Pangestu Amritasari Juhaimen Sumala Masri, Esther Novia Hasanah Siregar Noviriska Noviriska Noviriska Otih Handayani Rachel Hutauruk Septina Rahmi Kinasih Sugeng Sugeng