Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Pengungkapan Identitas Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Koba Kelas II Pratama, Bagas Akbari; Nova, Efren; Kurniawan, Iwan
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.1-14.2025

Anak harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak yang harus dihormati. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah menjamin kerahasiaan identitas anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan ini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang memuat identitas anak, seperti nama dan alamat, dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak terkait pengungkapan identitas dalam proses persidangan serta konsekuensi hukum bagi pihak yang mempublikasikannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap identitas anak belum sepenuhnya dilaksanakan karena gangguan sistem dan kurangnya pengawasan dari pihak pengadilan. Diperlukan pembenahan sistem dan penguatan pengawasan agar identitas anak tetap terlindungi. Pihak yang mempublikasikan identitas anak dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 serta sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Polresta Padang Dwinanda, Selvy Fania; Nova, Efren; Afrizal, Riki
Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/delicti.v.3.i.1.p.15-27.2025

Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap aparat penegak hukum, untuk bertindak dan mengambil keputusan menurut penilaiannya sendiri, telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Kewenangan diskresi diberikan untuk memudahkan aparat penegak hukum mengatasi permasalahan yang tidak diatur, atau tidak diatur secara terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Di Polresta Padang, perkara KDRT merupakan perkara yang paling banyak diselesaikan dengan diskresi. Permasalahan yang dibahas adalah, faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dan apa kendala serta upaya mengatasi kendala pada saat pelaksanaan diskresi pada penyelesaian perkara KDRT di Polresta Padang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian, pelaksanaan diskresi pada perkara KDRT dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu: faktor substansi hukum, faktor petugas yang menangani perkara, dan faktor fasilitas. Faktor eksternal, yaitu: persetujuan dari pelapor agar perkara didiskresikan, dan faktor ekonomi. Hambatan yang ditemukan pada pelaksanaan diskresi oleh tim penyidik, diantaranya: adanya intervensi dari pihak ketiga, sulit untuk mendapatkan bukti, emosi dan trauma yang dihadapi oleh korban, stigma negative dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan penyidik kepolisian untuk mengatasi kendala, yaitu: memberikan penjelasan kepada korban terkait alasan mengapa penggunaan diskresi disarankan pada perkara yang sedang dihadapi, mengidentifikasi bukti/saksi yang diduga mengetahui permasalahan para pihak yang berperkara, memberikan kenyamanan dan rasa aman terhadap korban, serta memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan penanganan perkara KDRT dan penggunaan diskresi oleh kepolisian.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat Nova, Efren; Afrizal, Riki
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.298

Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat.Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012,Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , memiliki berbagai konsekuensi terhadap berbagai pihak dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UUSPPA, dikenal lembaga baru seperti Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), RPKA (Ruang Pelayanan Khusus Anak dan LPKS (Lembaga Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial). Implikasi lainnya dari UUSPPA adalah berkaitan dengan peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut dimana Pemerintah diwajibkan untuk menetapkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Presiden.Anak merupakan amanah dari Tuh an Yang M aha Esa yang m elekat harkat dan m artabat sebagai manusia seutuhnya. Permasalahan dalam penelitian ini: Pertama, bagaimana implementasi Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana anak di Sumatera Barat? Kedua Sejauhmana peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal approach yaitu yang bersifat kualitatif, berdasarkan data kepustakaan, dengan dua pendekatan yaitu; pendekatan sosial dan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi UU SPPA belum sesuai dengan apa yang diamanatkan UU SPPA seperti: 1) peraturan pendukung yang belum diselesaikan, dari 8 ( delapan ) baru 3 ( tiga ) yang terealisasi, 2). Kurangnya lembaga baru penganti tempat penangkapan dan penahanan yaitu, belum tersedianya disemua Propinsi LPKA,LPAS,RPKA dan LPKS, 3). Belum terrealisasinya ketentuan Pasal 105 UU SPPA terkait dengan pembangunan BAPAS di setiap Kabupaten.Kota termasuk di Sumatera Barat. Sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap ABH adalah penerapan diversi menurut UU SPPA sesuai dengan yang diatur Pasal 6 dan 7. Pemerintah perlu mempercepat mengeluarkan peraturan pendukung UUSPPA dan melalui Kemenkumham perencanaan pembangunan LPKA,LPAS,LPKS dan RPKA serta BAPAS.

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASAL USUL DI SUMATERA BARAT Nova, Efren
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.383

Keadilan Restoratif menjadi wacana yang sangat populer di seluruh dunia termasuk Indonesia, ditengah ketidakpuasan masyarakat melihat hukum formal yang didominasi aliran pemikiran positivisme serta tidak optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat. Keadilan Restoratif membuka kesadaran baru bahwa penyelesaian perkara antara pihak-pihak dalam perkara pidana tidak harus dilandasi oleh semangat balas dendam tetapi dengan jalan perdamaian melalui musyawarah sehingga semua pihak memperoleh manfaat atas keputusan yang disepakati bersama serta untuk mewujudkan keseimbangan antara korban dan pelaku. Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, adat dan budaya , hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia memiliki persekutuan- persekutuan yang disebut dengan masyarakat hukum adat. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi peluang untuk menyelesaikan kasus tindak pidana ringan umumnya khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peradilan adat. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat serta model mediasi dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai perwujudan hak asal usul di Sumatera Barat. Penelitian ini mengunakan metode Yuuridis sosiologis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). hampir semua nagari menerapkan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak / tindak pidana ringan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat antara,pelaku,korban dan keluarga ( orang tua, mamak) untuk mengembalikan ke bentuk semula/ perdamaian . Hal ini terungkap dalam pepatah : bulek aia dek pambuluah , bulek kato dek mufakat . Apabila kesepakatan sudah tercapai maka kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dengan baik, terungkap dalam pepatah :kok bulek ala bisa digolongkan dan kok picak ala bisa dilayangkan. 2).Model mediasi yang diterapkan dalam penyelesaian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dari 8 ( delapan ) nagari yang menjadi lokasi peneltian : 1). dengan membuat surat perdamaian , saling memaafkan antara kedua belah pihak model ini terdapat di 5( limo ) nagari yaitu : Tigo Jangko, Pariangan, Kapau, Koto baru dan Cupak. Dinagari Situjuah Banda Dalam model mediasi adalah dengan surat perdamian kedua belah pihak dan di buang dari nagari,, di Nagari Gantung Ciri dengan surat perdamaian dan di buang sepanjang adat.. Selanjutnya di Nagari Situjuah Batuah terdiri 3 ( tiga ) sanksi adat yaitu : Karek pucuak dijatuhkan sanksi 1 ekor kambing, kubuang batang dengan sanksi 150 kg beras dan karek urek dijatuhkan sanksi 300 kg beras.

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dari Kekerasan Seksual : Suatu Kajian Yuridis Empiris Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sumatera Barat Nova, Efren; Edita Elda
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 4 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i4.444

Perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia merupakan hak semua warga negara yang merupakan hak kontitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena adanya dimensi yang sangat khas dari perempuan, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini (2017-2022) berdasarkan data dari Sistim Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA) Kementerian PPPA terungkap bahwa sepanjang tahun 2022 terjadi sejumlah 25.050 kasus kekerasan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Barat pada tahun 2020 sebanyak 94 kasus, tahun 2021 ada sebanyak 104 kasus dan tahun 2022 sebanyak 300 kasus. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini merupakan upaya pembaharuan hukum serta mengatasi permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dari Tindak Kekerasan Seksual yaitu sebagai beriku: mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasaan seksual, dan menjamin ketidak berulangan kekerasan seksual. Hasil Penelitian menunjukan kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah (DP3AP2KB) Propinsi Sumatera Barat dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan pasca keluarnya UUTPKS adalah pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang merupakan amanah dari UU TPKS, di Sumatera Barat baru terbentuk di 7 (tujuh) Kabupaten /Kota, 3 ( tiga) masih dalam proses akademis dan 7 (tujuh) masih belum terbentuk sama sekali, mengadakan sosialisasi UUTPKS dan aparat penegak hukum di Sumatera Barat belum mengimplementasikan UUTPKS dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual dengan alasan ragu karena belum adanya aturan pelaksanaan dan tetap memakai aturan yang ada.

Impact of Criminal Code’s Articles 263 & 264: A Critical Look at Press Freedom and Human Rights Nova, Efren; Fernando, Zico Junius; Putra, Panca Sarjana; Agusalim, Agusalim
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 24, No 2 (2024): July Edition
Publisher : Law and Human Rights Policy Strategy Agency, Ministry of Law and Human Rights of The Repub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/dejure.2024.V24.133-146

The public, human rights advocates, and media practitioners have engagedin significant debate regarding Articles 263 and 264 of the new CriminalCode (KUHP). These articles establish laws that criminalize spreadingfalse news that could cause social unrest. The punishments for spreadingsuch information vary depending on the severity and intention behind itsdissemination. Articles 263(1) and (2) differentiate between intentionallyspreading false information that the perpetrator knows is untrue andspreading information that is reasonably believed to be false. The punishmentfor this offense can be imprisonment for up to six years or a maximumfine of category V. Article 264 specifically addresses the act of spreadingfalse information that the perpetrator knows is untrue. Meanwhile, Article264 specifically addresses the act of spreading ambiguous, exaggerated,or incomplete news. Those found guilty can face a maximum penalty oftwo years in prison or a category III fine. This study utilizes normativelegal methodologies, which include statutory, conceptual, comparative,and futuristic approaches. The research design is characterized by bothdescriptive and prescriptive elements. Content analysis was conductedto evaluate the collected data. The study’s findings illustrate that theprimary objective of Articles 263 and 264 of the new Criminal Code is tomaintain public order and deter riots that may arise as a consequence of thedissemination of incorrect information. Nevertheless, these provisions havebeen criticized for their potential to be used as a means to suppress pressfreedom and limit public expression, both of which are fundamental aspectsof democracy and the protection of human rights. Concerns have beenraised about the potential impact of the implementation of these articles onthe protection of press freedom as guaranteed by the Press Law.

Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Kota Padang Dicaprio, Leonardo; Nova, Efren; Kurniawan, Iwan
Lareh Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Lareh Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/llr.2.1.15-26.2024

Enforcement of traffic rules is regulated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation and Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations. The development of an electronic-based law enforcement system gave birth to Electronic Traffic Law Enforcement as an innovation to overcome obstacles in the application of manual fines. However, in its application, ETLE was also not free from various problems, so the urgency was born to conduct research to find out and compare the procedures for applying manual and ETLE tickets and how to apply future tickets in Indonesia, especially in the city of Padang as a research location. This study uses empirical juridical methods, the data used is primary data from interviews with Padang Police TMC operators and secondary data is in the form of document studies. The result of the research is that manual poles are directly imposed on violators by officers. Meanwhile, ETLE is a modern ticket system used by the police to monitor and prosecute traffic violations electronically with camera and sensor technology to identify vehicles that violate traffic rules, such as violating a red light or crossing the speed limit. Obstacles that occur in manual ticketing are low legal awareness from both law enforcers and the public. The obstacles that occur in ETLE are the limitations of static and mobile camera devices so that the application is not comprehensive. The application of fines in the future will still use a combination of manual and electronic ticketing due to the low level of public legal awareness and the uneven distribution of electronic ticketing devices in the city of Padang.

Model Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Melalui Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana Zurnetti, Aria; Mulyati, Nani; Nova, Efren; Afrizal, Riki
Nagari Law Review Vol 7 No 3 (2024): Nagari Law Review
Publisher : Faculty of Law, Andalas University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/nalrev.v.7.i.3.p.527-543.2024

Prosecutor's Guidelines Number 1 of 2021, concerning Providing Access to Justice for Women and Children Involved in Criminal Proceedings, is significant progress in strengthening legal protection for victims of violence, especially in the West Sumatra Province, Indonesia, where law enforcement officers are concentrated. In the past, criminal procedural law seemed to primarily regulate the safeguarding of the rights of offenders, as mandated by Law Number 8 of 1981 regarding Criminal Procedure. In contrast, recent legal developments and breakthroughs, exemplified by this Guide, indicate a significant shift in focus toward protecting victims and witnesses, thereby overcoming the phenomenon of victimization. This article discusses problems in investigations carried out in the jurisdiction of Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, Batusangkar, Pesisir Selatan, Pasaman, and Pariaman District Attorneys. Initially, an overview of the circumstances surrounding the issuance of Guideline No. 1 of 2021; then a study will be carried out on the application of the principles of protection of children and women in the prosecution process throughout the region; and finally, the development of legal protection models to ensure that children and women victims of violent crimes have access to justice. The research method used is sociological, legal research with a descriptive approach, utilizing primary and secondary data. This research finds an effective model of legal protection for women and children victims of violent crimes so that they can access justice in the criminal legal process. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies have a deeper understanding of legal protection for victims of violence and contribute to increasing access to justice for women and children in criminal cases in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office.

IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP KORBAN DALAM SISTIM PERADILAN PIDANA TERPADU YANG BERKEADILAN GENDER Nova, Efren; Elda, Edita
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.361

Sexual abuse is an act of violence and treatment that degrades human dignity, which is contrary to the values of God and humanity, and disturbs the security and tranquility of the social community. Handling victims of sexual abuse is very important, because the violence has caused various injuries to victims, such as fear, prolonged trauma, feelings of shame, evidentiary problems, repetitive questions by investigators, and the police investigations report process was not carried out properly so that it was difficult for the victim to recount the sexual abuse they experienced. If we look at many cases of violence against women and children, there are still no clear legal solutions. The promulgation of Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS), it is an effort to reform the law and overcome problems in legal protection of women and children from sexual abuse, namely as follows: preventing all forms of sexual violence, handling, protecting, and recovering victims, carry out law enforcement and rehabilitate perpetrators, create an environment where there is no sexual violence, and ensure non-repetition of sexual violence. Therefore, the problems statement in this research are: First, how are the regulation for the victims management of sexual violence based on Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS) and the Penal Code. Second, what are the juridical implications of the Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS) on victims in an Integrated Criminal Justice System that is gender-equitable. The problem approach in this study is a normative juridical, with data sources being the Criminal Procedure Code, the Penal Code, the Law Number 12 of 2022 about sexual violence (UU TPKS), Academic Papers on the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence and other relevant sources. The results of the research show that the regulation of the Integrated Criminal Justice System in the UU TPKS regulated in Articles 20-64 is an effort to complement and strengthen the provisions on the rights of victims as regulated in existing laws and regulations. Meanwhile, the juridical implications of the UUTPKS for the Integrated Criminal Justice System are a guarantee of legal certainty, justice and the benefit of law in law enforcement of the Crime of Sexual Violence. A gender-just criminal justice system is one of the breakthroughs to change a non-gender-oriented legal system into a gender-oriented legal system. The system is expected to be able to respond to situations that are always experienced by women and children who are victims of gender-based sexual violence.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search