Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.338
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mantik LEGAL BRIEF SOLID Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Konstituen Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Society
Mujahidin
Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Governansi Digital Menuju Mataram Kota Tangguh Bencana Mujahidin, Mujahidin; Murdhani, Lalu Ahmad
SOLID Vol 14, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v14i1.710

Abstract

Penelitian ini membahas analisis mengenai governansi digital dalam konteks upaya menuju Mataram sebagai kota tangguh bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi strategi governansi digital yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di kota tersebut. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis dokumentasi kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, dan survei terhadap implementasi teknologi informasi. Hasil analisis menunjukkan adanya upaya signifikan dalam menerapkan inisiatif governansi digital, seperti sistem peringatan dini dan platform partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Namun demikian, temuan juga mengidentifikasi beberapa kendala, termasuk keterbatasan infrastruktur teknologi dan tantangan terkait keamanan data. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah strategis untuk memperkuat governansi digital dalam konteks mitigasi bencana, sejalan dengan tujuan Mataram sebagai kota tangguh bencana. Implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan panduan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas strategi governansi digital untuk mendukung ketahanan bencana.
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH: Studi Kasus di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mulyadi, Muhamad; Mujahidin, Mujahidin
Jurnal Konstituen Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Konstituen
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v5i1.3180

Abstract

Latar belakang dari penelitian ini adalah semakin tingginya potensi terjadinya kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, baik kebakaran pada pemukiman penduduk ataupun kebakaran hutan sehingga dibutuhkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran yang memadai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran upaya apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah, serta faktor apa yang mempengaruhi menjadi penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa secara deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian memberikan gambaran bahwa upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemadam kebakaran berupa pendidikan serta pelatihan telah dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan belum bisa menyentuh seluruh aparatur dan belum bisa melaksanakan jenis kegiatan peningkatan kapasitas lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh struktur organisasi pemadam kebakaran masih menjadi bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan anggaran yang minim untuk kegiatan peningkatan kapasitas pemadam kebakaran. Faktor yang mendukung adalah komitmen dan peran pemimpin organisasi yang baik terhadap peningkatan kapasitas, serta telah adanya peraturan yang mengatur khusus tentang pemadam kebakaran tentang struktur organisasi, jabatan fungsional, serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran. Saran dan rekomendasi dari penulis adalah bahwa pemerintah daerah agar segera merealisasikan peraturan-peraturan berkaitan urusan kebakaran tersebut karena akan berdampak pada terwujudnya peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran di Kabupaten Lombok Tengah.
THE UTILIZATION OF BIG DATA IN REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING: A STUDY ON STRENGTHENING EVIDENCE-BASED POLICY IN LOCAL GOVERNMENT Mujahidin
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Vol. 4 No. 3 (2025): September 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/jkbti.v4i3.467

Abstract

This study aims to analyze the utilization of big data in regional development planning as a strategy to strengthen evidence-based policy in local government. The research focuses on how big data can support development program planning, poverty reduction, social assistance targeting, and basic-service improvement. This study uses a qualitative method with an exploratory-descriptive approach and conceptual framework development. Data were collected from secondary and documentary sources, including recent peer-reviewed journal articles, policy documents, institutional reports, regional planning materials, and regulatory documents related to big data, digital governance, evidence-based policy, local development planning, poverty alleviation, and public services. The data were analyzed using thematic analysis by classifying the findings into several themes: data integration, evidence-based program formulation, poverty and vulnerability mapping, social assistance targeting, basic-service improvement, institutional readiness, data governance, and public accountability. The findings show that big data can improve regional planning by integrating population records, poverty databases, social assistance data, geospatial information, public-service indicators, village-level data, citizen complaints, and digital feedback. The study contributes by proposing an evidence-based local development planning framework consisting of five dimensions: data integration, analytical interpretation, program prioritization, accountable implementation, and continuous evaluation. This framework emphasizes that big data must be supported by institutional coordination, analytical capacity, ethical safeguards, public participation, and accountable governance to produce more accurate, inclusive, and responsive local development policies.
ARTIFICIAL INTELLIGENCE AS AN INSTRUMENT FOR LOCAL GOVERNMENT DECISION-MAKING: OPPORTUNITIES, RISKS, AND GOVERNANCE CHALLENGES Mujahidin
Jurnal Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi Vol. 5 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/jkbti.v5i1.468

Abstract

This study aims to analyze artificial intelligence as an instrument for supporting local government decision-making, with particular attention to its opportunities, risks, and governance challenges. The study focuses on AI use in public services, licensing administration, and community-needs analysis, while emphasizing that AI must not replace the role of authorized public officials in governmental decision-making. This research uses a qualitative method with an exploratory-descriptive approach and conceptual governance framework development. Data were collected from secondary and documentary sources, including recent peer-reviewed journal articles, policy documents, institutional reports, regulatory materials, and scholarly works related to AI, automated decision-making, digital governance, local government administration, explainable AI, and public-sector ethics. The data were analyzed using thematic analysis by classifying findings into AI opportunities, algorithmic risks, human oversight, explainability, administrative accountability, institutional readiness, and ethical safeguards. The findings show that AI can support bureaucratic decisions by improving document screening, service-priority classification, licensing risk assessment, complaint analysis, eligibility recommendation, and identification of community needs. The study also finds that AI may create risks of algorithmic bias, opacity, privacy violation, automation bias, and administrative exclusion. The main contribution of this study is the formulation of a human-supervised AI decision-support framework consisting of data governance, AI-based administrative analysis, human verification, accountable decision-making, and citizen redress mechanisms.
Co-Authors Adyan Yanuar Ramadha Agus Gusnadi Agussalim Mad Arab Ahmad Robiansyah Awaly Ainaya Alfatihah Alfonsa Agustina Eka Cahyani Annisa Zahra Asha Mutiara Dimaputri Chendy Franklin Tan Dimaputri, Asha Mutiara Erfan Wahyudi Faris Risyadi Gigih Nur Putra Pratama Kusuma, Fanila Kasmita Marshela Manurung Marzuki Marzuki Mochamad Federico Azis Muhammad Dheva Aditama Muhammad Shaufi Taqiyuddin Mulyadi, Muhamad Murdhani, Lalu Ahmad Selamet Dwi Purwantomo Syaefullah