Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Media Bina Ilmiah Jurnal Madani Hukum - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum
Hanita Mayasari
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
CONSTRAINTS OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION FISCAL YEAR 2020 ACCORDING TO REGULATIONS OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 12 YEAR 2017 Augyna Swietenia Prihadian; Ashinta Sekar Bidari; Hanita Mayasari
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 6, No 2 (2022): IJEBAR, VOL. 06 ISSUE 02, JUNE 2022
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v6i2.5637

Abstract

Abstract : Implementation of the Complete Systematic Land Registration of the Karanganyar Regency Land Office in Sringin Village, Jumantono District, according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency number 12 of 2017 can run well and smoothly in accordance with the Land Rights Certificate target of Sringin Village as many as 85 land parcels and Land Plane Map as many as 86 plots of land. Whereas in the implementation of the Complete Systematic Land Registration the Karanganyar Regency Land Office in Sringin Village, Jumantono District, there are obstacles, namely: Technical Constraints: factors that can hinder, hinder and limit the implementation of Complete Systematic Land Registration activities, namely in terms of cost, communication, time, HR, and the surrounding environment. Legal Constraints: factors that can hinder, hinder and limit legal issues including administrative constraints, oro - oro land problems and swap issues. Keywords: Oro-oro land, Complete Systematic Land Registration, ruilslag
KEABSAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI HAK MILIK ATAS TANAH DENGAN AKTA BAWAH TANGAN DI KECAMATAN GONDANGREJO, KABUPATEN KARANGANYAR Mohamad Bayu Firdaus; Yudhi Widyo Armono; Hanita Mayasari
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 2 (2022): Maret 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52429/rn.v6i2.115

Abstract

Latar belakang masalah ini adalah masih adanya sebagian warga Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karangnyar masih melakukan transaksi jual beli tanah dengan menggunakan akta bawah tangan. Sebagian masyarakat melakukan transaksi jual beli hak atas tanah dengan menggunkan akta bawah tangan yang dilakukan hanya menggunakan surat perjanjian diatas materai atau perjanjian dibuat diatas kertas segel yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh pejabat desa maupun keluarga terdekat. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui keabsahan transaksi jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan dengan akta bawah tangan menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pembeli yang melakukan transaksi jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan dengan cara dibawah tangan. Akibat dari perbuatan jual beli hak milik atas tanah tersebut menggunakan akta bawah tangan adalah sah, tetapi akta bawah tangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional dengan menggunakan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.
PENERAPAN ASURANSI KERUGIAN DALAM LEMBAGA KEUANGAN PT. ASURANSI BINA DANA ARTA TBK Jonianto Kacaribu; Hanita Mayasari
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan dan menganalisis penghitungan kerugian dalam penerapan klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Dan untuk menemukan dan menganalisis prosedur klaim asuransi kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk sedangkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penggantian kerugian yang dilakukan perusahaan asuransi landasannya adalah untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah kerugian ke posisi semula sebelum terjadi kerugian. Modifikasi pelaksanaan penggantian kerugian ini dapat dilakukan secara tunai (cash), dapat juga berupa biaya perbaikan (repair cash) dan dapat juga menggantikannya dengan nilai barang yang baru (replacement value). Perhitungan pembayaran asuransi kerugian kepada tertanggung pada PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk tergantung pada penentuan tarif pemberian ganti rugi didasarkan kepada nilai harta yang dipertanggungkan serta premi dari harta yang dipertanggungkan tersebut. Kedua, klaim Asuransi Kerugian di PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk mengikuti prosedur penyelesaian dengan empat langkah sebagai berikut Pemberitahuan kerugian; Penyelidikan kerugian; Kerugian dalam jangka waktu tertentu setelah terjadi kerugian pihak tertanggung diharapkan menyertakan dokumen dari bukti kerugian dan Pembayaran atau tolakan
Implementasi Hukum Terhadap Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Perempuan dan Anak Kota Surakarta (UPT PTPAS) Sebagai Bentuk Perlindungan Anak di Kota Surakarta Muhammad Rosyad Maulana; Hanita Mayasari
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang akan memberikan gambaran atau deskripsi dari penanganan yang dilakukan oleh UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan terhadap fakta yang terjadi di dalam masyarakat guna mendapatkan data yang dibutuhkan yang kemudian di identifikasi sebagai bentuk penyelesaikan suatu masalah. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak UPT PTPAS, sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan ialah analisis data dengan teknik kualitatif yaitu dengan cara mengelompokkan serta memilah data yang didapat dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif yang dihubungkan dengan teori dari studi keperpustakaan kemudian dibuat kesimpulan yang berguna dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini. Hasil penelitian dan pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa: UPT PTPAS ialah lembaga layanan khusus penanganan korban kekerasan pada perempuan dan anak yang didalamnya termasuk kekerasan seksual pada anak. Ada beberapa kasus kekerasan seksual yang pernah diselesaikan oleh UPT PTPAS yaitu seperti pemerkosaan, persetubuhan, sodomi, dan juga pelecehan seksual. Layanan yang diberikan UPT PTPAS terhadap korban kekerasan seksual yaitu seperti pendampingan psikologis, pendampingan medis, pendampingan dalam proses hukum, dan pendampingan pemulangan. Dalam menjalankan peran penanganan serta pendampingan, UPT PTPAS telah telah menyesuaikan pada PerMen PPPA N 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan. Kedua hambatan yang dialami UPT PTPAS pada saat melakukan pendampingan yaitu terkadang timbul dari diri korban itu sendiri seperti korban yang tidak bisa bekerja sama dengan pihak pendamping sehingga informasi yang ingin dicari menjadi terbatas dikarenakan korban yang tidak mau menceritakan kronologi kejadian. Selain itu, kurangnya pembaharuan keilmuan dan juga strategi UPT PTPAS dalam menggali informasi yang akurat sehingga mengakibatkan apa yang ingin dicari atau diselidiki oleh pihak UPT PTPAS menjadi tidak tercapai.
SISTEM HUKUM EKONOMI PANCASILA DALAM MENGHADAPI PENETRASI MEREK GLOBAL Hanita Mayasari
Media Bina Ilmiah Vol. 18 No. 6 (2024): Januari 2024
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33758/mbi.v18i6.963

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang telah mempunyai landasan sumber hukum ekonomi yang dibangun dari nilai nilai kerakyatan yang disebut sebagai Pancasila, terus berupaya untuk mengembangkan dan mengupayakan nilai nilai luhur dalam pancasila dapat diimplementasikan ke dalam suatu sistem ekonomi hingga menjadi suatu sistem ekonomi kerakyatan yang disebut Sistem Ekonomi Pancasila, sebagaimana telah ditumbuhkan oleh para pendahulu bangsa Indonesia. Sistem ekonomi pancasila dinilai sebagai suatu sistem yang pas untuk diterapkan dalam sistem perekonomian di Indonesia, dimana Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dijadikan sebagai “Soko Guru Perekonomian Nasional” dianggap mampu berperan sebagai sistem hukum ekonomi dalam menghadapi tantangan global, khususnya masuknya produk asing yang ditandai adanya penetrasi merek global. Diperlukan adanya suatu langkah langkah konkrit dengan tetap mempertahankan berlakunya sistem ekonomi pancasila agar para pelaku usaha nasional mampu memberikan daya saing terhadap adanya penetrasi merek global tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yakni melalui beberapa cara diantaranya meningkatkan pengaruh Consumer Ethnocentrism dari masyarakat Indonesia hingga diperoleh loyalitas produk nasional oleh warga Negara indonesia, mendorong para pelaku usaha melakukan pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hukum, dan terakhir melalui Peningkatan daya saing produk lokal melalui pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Co-Authors Ashinta Sekar Bidari, SH, MH., Ashinta Sekar Augyna Swietenia Prihadian Jonianto Kacaribu Mohamad Bayu Firdaus Muhammad Rosyad Maulana Yudhi Widyo Armono