Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PELUANG DAN ANCAMAN BAGI KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ONLINE DI INDONESIA Bidari, Ashinta Sekar
Empowerment Vol. 3 No. 01 (2020): Empowerment
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/empowerment.v3i01.2773

Abstract

This legal education aims to educate the public regarding the development of online business in Indonesia. An online business called E-Commerce Transactions arose because of rapid technological developments. The impact on society is to change the pattern of society acting as consumers both in meeting the needs of goods and services using internet media (online). Unwittingly these impacts can be opportunities and threats for the community. Opportunities that arise can provide convenience and practicality in shopping. However, behind the convenience, there is also a threat to consumers experiencing losses, defaults and fraud from online businesses. Therefore, consumer protection really needs to be created not only with accommodating legal rules but supported by self-awareness of consumers to be selective and careful in conducting online transactions.Keywords: online transactions, consumers, opportunities, threats AbstrakPenyuluhan hukum ini bertujuan untuk mengedukasi bagi masyarakat terkait perkembangan bisnis online di Indonesia. Bisnis online yang disebut dengan Transaksi E-Commerce muncul karena perkembangan teknologi yang pesat. Dampaknya bagi masyarakat adalah merubah pola masyarakat bertindak sebagai konsumen baik dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa menggunakan media internet (online). Tanpa disadari dampak yang muncul tersebut dapat berupa peluang serta ancaman bagi masyarakat. Peluang yang muncul dapat memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam berbelanja. Akan tetapi dibalik kemudahan itu, juga muncul ancaman bagi konsumen mengalami kerugian, wanprestasi serta penipuan dari pelaku usaha online. Oleh karena itu, perlindungan konsumen sangat perlu diciptakan tidak hanya dengan aturan hukum yang mengakomodir tetapi didukung dengan kesadaran diri dari konsumen untuk selektif dan hati-hati dalam melakukan transaksi online.Kata kunci : Transaksi online, Konsumen, Peluang, Ancaman
Law Enforcement against Cybercrime in Banking in the Form of Theft of Customer Data Bintara Sura Priambada; Ashinta Sekar Bidari; Elisa Putri Oktaviani
Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 2 (2022): Budapest International Research and Critics Institute May
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v5i2.5298

Abstract

Cybercrime has various types, one of which is phishing. A phishing attack is a cybercrime in which users are tricked into sharing their personal data, such as credit card details, teller machines card details, passwords, and giving hackers access to their device, often without realizing it. Basically phishing is an infection that attacks a computer, cellphone or other device by tricking someone into downloading it. The type of research used is empirical legal research. The technique used is interview technique and document study. Analysis of the data used is qualitative data analysis. The results of the study indicate that Indonesia itself already has laws and regulations relating to electronic transactions ranging from the running of electronic transactions to the regulation of crimes, especially those related to banking such as phishing. The sentencing process for the perpetrators is intended to provide a deterrent effect and ensure the entire security of internet banking application users contained in the terms and conditions section which contains the rights and obligations of customers and banks.
CONSTRAINTS OF COMPLETE SYSTEMIC LAND REGISTRATION FISCAL YEAR 2020 ACCORDING TO REGULATIONS OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL PLANNING/NATIONAL LAND AGENCY NUMBER 12 YEAR 2017 Augyna Swietenia Prihadian; Ashinta Sekar Bidari; Hanita Mayasari
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 6, No 2 (2022): IJEBAR, VOL. 06 ISSUE 02, JUNE 2022
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v6i2.5637

Abstract

Abstract : Implementation of the Complete Systematic Land Registration of the Karanganyar Regency Land Office in Sringin Village, Jumantono District, according to the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency number 12 of 2017 can run well and smoothly in accordance with the Land Rights Certificate target of Sringin Village as many as 85 land parcels and Land Plane Map as many as 86 plots of land. Whereas in the implementation of the Complete Systematic Land Registration the Karanganyar Regency Land Office in Sringin Village, Jumantono District, there are obstacles, namely: Technical Constraints: factors that can hinder, hinder and limit the implementation of Complete Systematic Land Registration activities, namely in terms of cost, communication, time, HR, and the surrounding environment. Legal Constraints: factors that can hinder, hinder and limit legal issues including administrative constraints, oro - oro land problems and swap issues. Keywords: Oro-oro land, Complete Systematic Land Registration, ruilslag
SEKTOR PERBANKAN di COVID-19 Ashinta Sekar Bidari; Frans Simangunsong; Karmina Siska
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1129

Abstract

ABSTRAKPandemi Covid-19 membuat pemerintah membuat kebijakan semi-lockdown, dimana adalam kebijakan ini semua aktivitas akan dilakukan dari rumah, misalnya belajar dari rumah, bekerja, beribadah dan sebagainya akan dilakukan dari rumah. Guna dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat menerapkan social distancing. Namun kebijakan lockdown ini bertentangan dengan industri tertentu yang tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah, seperti ojek online dan pedagang kaki lima, dimana para industri tersebut tidak bisa mendapatkan pemasukan jika hanya berdiam dirumah . Hal itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan menimbulkan masalah bagi debitur yang telah melakukan peminjaman dalam perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah membuat stimulasi dalam bidang perbankan bagi masyarakat debitur yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, kinerja perbankan dapat dikategorikan masih dalam keadaan baik dan masih terjaga meskipun sedang terjadi wabah Covid-19 ini. Namun jika dalam waktu yang panjang wabah ini belum juga terselesaikan, maka keadaan kinerja  ekonomi perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan atau memburuk. Karena keadaan kinerja perbankan untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan akan sangat bergantung kepada bagaimana penanganan Covid-19 dimasa sekarang. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perbankan
REGULATION AND THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCY IN INDONESIA Susilowardhani Susilowardhani; Ashinta Sekar Bidari; Reky Nurviana
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 6, No 3 (2022): IJEBAR, Vol. 6 Issue 3, September 2022
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v6i3.6539

Abstract

Cryptocurrencies is generally used as means of payment and assets. Every country in the world has its own approach in regulating the use of cryptocurrencies. In Indonesia, the use of cryptocurrency as a means of payment is not justified. Meanwhile, its use as an asset is the subject of commodity futures trading whose mechanism is carried out by the existence of an agreement and its activities by Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). The potential for cryptocurrency growth in Indonesia can be maximized considering the advantages it offers, such as easy access, security, and financial inclusion that can help equalize access to quality formal financial services on time, smoothly, and safely at affordable costs according to the needs and abilities in improving people's welfare. In order to encourage the positive growth of cryptocurrencies in Indonesia, the government as the regulator must ensure the realization of cryptocurrencies that are safe, structured, and stable. Keywords: Cryptocurrency, potency, regulation
Upaya Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Studi Di Kepolisian Daerah Jawa Tengah) Rona Beanety Pujangga; Ashinta Sekar Bidari; Andrie Irawan
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 2 Nomor 1 Februari 2024
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan Detasemen Khusus (Densus) 88 dibentuk sebagai unit kontra terorisme yang mampu menangani ancaman teroris, mulai dari ancaman bom hingga situasi penyanderaan. Densus 88 pusat di Divisi Pusat (Mabes Polri) terdiri dari 400 unit penyerang, termasuk ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan ahli penembak jitu. Selain itu kepolisian daerah juga mempunyai satuan Densus 88, yang terdiri dari 45 hingga 75 orang, tetapi dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Departemen 88 Polda menyelidiki laporan kegiatan teroris di wilayah dan mengidentifikasi karyawan atau individu dan kelompok yang terbukti menjadi anggota jaringan teroris yang dapat mengancam keutuhan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk ditangkap. Upaya yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Jateng ialah memelihara keamanan dalam negeri merupakan upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, selaku alat negara yang dibantu masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Seluruh upaya yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polda Jateng berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Pinjaman Kredit Usaha Rakyat di Bank BRI Cabang Karanganyar Unit Tasikmadu Putri Aji Hapsari; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 4 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i4.6474

Abstract

People's Business Credit (KUR) is a financing program distributed by the government through banking institutions, including Bank Rakyat Indonesia (BRI), to support Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and cooperatives. In its implementation, KUR credit is not free from various problems, one of which is non-performing loans. This study aims to determine the factors causing non-performing loans and efforts to resolve them in KUR loans at Bank BRI Karanganyar Branch, Tasikmadu Unit. The method used in this study is qualitative research, with data sources derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques were conducted through direct interviews with relevant parties. The results show that the main causes of non-performing loans are divided into two major factors. First, external factors, namely those originating from the customer. This problem is generally related to the customer's inability to pay installments due to business failure. Second, internal factors, such as the failure of creditworthiness analysis by bank officers, resulting in prospective debtors who are actually unworthy actually receiving loans. In resolving non-performing loans, BRI Bank's Karanganyar Branch, Tasikmadu Unit, applies five main methods: (1) changing the loan interest rate, (2) reducing fines or penalties, (3) reducing the outstanding principal, (4) extending the loan term, and (5) selling collateral. Additionally, there are also settlement methods that involve a combination of these five methods, depending on the debtor's circumstances and the agreement between the two parties.
Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Bank Dalam Kasus Kredit Macet Yang Menyebabkan Kerugian Bagi Pemegang Saham ( Studi Putusan Nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst ) Aldhela Berliani; Ashinta Sekar Bidari
JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum Volume 3 Nomor 2 Agustus 2025
Publisher : BSP Publisher - CV. Bina Sarana Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan usahanya, sebuah Perseroan Terbatas (PT) harus memiliki modal yang cukup. Modal PT dapat berasal dari saham atau obligasi. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut dividen yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Akan tetapi apabila terjadi kerugian pada bank, dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah deviden yang diterima oleh pemilik saham. Salah satu kasusnya terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dimana PT. Bank Mandiri sebagai debitur digugat oleh pemilik saham bernama Padlansyah karena adanya kredit macet antara PT. Bank Mandiri dengan PT. Titan Infra Energy. Padlansyah selaku pemilik saham merasa dirugikan karena adanya kredit macet tersebut kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 637/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut hakim secara adil mengabulkan gugatan penggugat sebagian. PT. Bank Mandiri dianggap melakukan wanprestasi karena tidak segera menyatakan default adanya kredit macet tersebut.
SEKTOR PERBANKAN di COVID-19 Bidari, Ashinta Sekar; Simangunsong, Frans; Siska, Karmina
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1129

Abstract

ABSTRAKPandemi Covid-19 membuat pemerintah membuat kebijakan semi-lockdown, dimana adalam kebijakan ini semua aktivitas akan dilakukan dari rumah, misalnya belajar dari rumah, bekerja, beribadah dan sebagainya akan dilakukan dari rumah. Guna dari kebijakan ini adalah agar masyarakat dapat menerapkan social distancing. Namun kebijakan lockdown ini bertentangan dengan industri tertentu yang tidak dapat melakukan pekerjaan dari rumah, seperti ojek online dan pedagang kaki lima, dimana para industri tersebut tidak bisa mendapatkan pemasukan jika hanya berdiam dirumah . Hal itu akan mempengaruhi ekonomi masyarakat dan menimbulkan masalah bagi debitur yang telah melakukan peminjaman dalam perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini pemerintah membuat stimulasi dalam bidang perbankan bagi masyarakat debitur yang terdampak Covid-19. Sejauh ini, kinerja perbankan dapat dikategorikan masih dalam keadaan baik dan masih terjaga meskipun sedang terjadi wabah Covid-19 ini. Namun jika dalam waktu yang panjang wabah ini belum juga terselesaikan, maka keadaan kinerja  ekonomi perbankan kemungkinan akan mengalami penurunan atau memburuk. Karena keadaan kinerja perbankan untuk beberapa bulan bahkan beberapa tahun kedepan akan sangat bergantung kepada bagaimana penanganan Covid-19 dimasa sekarang. Kata kunci : Covid-19, Kebijakan Pemerintah, Kinerja Perbankan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI TERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PENJUAL DALAM JUAL BELI ONLINE DI MARKETPLACE SHOPEE Margiyanti, Margiyanti; Putri Maha Dewi; Ashinta Sekar Bidari
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 9: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penjual dalam jual beli online di marketplace Shopee. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Dalam jual beli online atau e-commerce melalui marketplace Shopee masih ditemui penjual yang cidera janji atau wanprestasi dengan disengaja maupun karena kelalaian. Wanprestasi yang sering terjadi seperti penjual lalai mengirimkan barang kepada konsumen tepat pada waktunya sehingga konsumen juga mengalami keterlambatan menerima barang tersebut, ada juga penjual yang mengirimkan barang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi barang yang dicantumkan di dalam deskripsi iklan, dan data pribadi pembeli yang diberikan kepada penjual guna keperluan transaksi. Karena transaksi jual beli online tidak mempertemukan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli secara langsung, maka hal-hal seperti ini menimbulkan keresahan bagi pembeli. Oleh karena itu perlu aturan atau hukum sebagai perlindungan bagi konsumen. Jawabannya terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya kepastian hukum sebagai penjamin perlindungan konsumen