Garuda - Garba Rujukan Digital

THE CONCEPT OF SOVEREIGNTY ACCORDING TO ABUL A’LA AL-MAUDUDI AND ABDULLAH AHMAD AN-NA’IM Tampan Cresna, Achmad Arif
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 12, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Tidak memandang negara Barat ataupun Timur,isu penegakan kedaulatan merupakan sebuah kesepaka-tan seluruh umat manusia demi terciptanya perdamaiandunia. Namun, persoalan yang sering kali muncul adalahperbedaan standar dan orientasi kedaulatan versi Barat danIslam, yang kemudian menjadi dua kelompok besar yangsaling bertentangan. Adanya perbedaan konsep kedaulatanoleh dua tokoh Islam, namanya Abul A’la Al-Maududi danAbdullah Ahmad An-Na’im. Dari pembahasan yang telahdijelaskan, penulis mengambil kesimpulan bahwa kedau-latan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ataukesatuan yang tidak terletak dibawah kekuasaan lain. Dalamkonsep Al-Maududi terhadap kedaulatan, bahwa sistemkedaulatan hanya milik Allah SWT. Sedangkan rakyat atauumat Islam hanya sebagai wakil atau bisa disebut khalifah.Diantara asas politik Islam yang membedakan dengansistem kedaulatan adalah menjadikan kedaulatan di tangansyara’. Dalam konsep An-Na’im terhadap kedaulatan, bahwakekuasaan dipegang penuh oleh umat, umat Muslim ikutberperan dan bertanggung jawab, kebebasan adalah hakbagi semua orang, dan sistem kedaulatan berada dalamundang-undang Islam, kemudian dia memerintahkan untukmenolak sistem-sistem lain yang tidak bersum berdarinya.

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006 (BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA DAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA) Arif, achmad; Dewantara, Affrizal Berryl
Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam Vol 13, No 2 (2019)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUUIV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisialberkenaan dengan frasa ?Hakim dan Hakim Konstitusi?mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU inidiajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hakkonstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari KomisiYudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaganegara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untukmenguji undang-undang menerima permohonan ini danmengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambilMahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaranasas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwahakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengandirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa).Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yangkomprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakimandisebut dengan prinsip istiqlal qadha. Maka penulis berusahamenganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkaraini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. daripenelitian ini menunjukan langkah yang dilakukan HakimKonstitusi dengan melanggar asas Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUUIV/2006 dari asas nemo judex idoneus in propria causaSelanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadanya.PSelanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadanya.utusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUUIV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisialberkenaan dengan frasa ?Hakim dan Hakim Konstitusi?mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU inidiajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hakkonstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari KomisiYudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaganegara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untukmenguji undang-undang menerima permohonan ini danmengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambilMahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaranasas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwahakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengandirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa).Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yangkomprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakimandisebut dengan prinsip istiqlal qadha. Maka penulis berusahamenganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkaraini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. daripenelitian ini menunjukan langkah yang dilakukan HakimKonstitusi dengan melanggar asas Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUUIV/2006 dari asas nemo judex idoneus in propria causa.1 Dosen Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitas DarussalamGontor.2 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitasDarussalam Gontor.Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-Iv/2006...170 Volume 13 Nomor 2, September 2019Selanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadany

ANALYSIS OF JUDGE DECISION NUMBER 1537/Pid.B/2016/PnJkt.Utr RELATED TO PENAL CODE AGAINST BLASPHEMY PERPETRATOR Achmad Arif; Haerul Akmal; Muhammad Imam Subagja
Jurnal Al-Dustur Vol 4, No 2 (2021)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v4i2.1864

The discourse on religious blasphemy is one that raises a lot of polemics. In the Indonesian context, this does not only occur in the domain of positive law, but also extensively in the domain of Islamic thoughts. The underlying issue of the argument is whether the penalty to whom blaspheme such a religion in accordance of the satisfaction and teaching of every adherent of religion in Indonesia, such types of questions emerge in discussions regarding the matter of what is most relevance in accordance of the teachings of the defied religion which in this case is Islam. This research aims to find out the sanctions imposed by the judge in case No.1537/Pid.B/ 2016/ PN. JktUtr. according to the perspective of Islamic law and also the law in force in Indonesia so that the normative juridical approach method used with logical thinking is deductive.

The Use of Marijuana for Medical Purposes: Between Normativity and the Principle of Islamic Law perspective Achmad Arif; Andini Rachmawati; Imam Kamaluddin; Nurjihan Naifah
Mazahib Vol 21 No 2 (2022): Volume 21, Issue 2, December 2022
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v21i2.4751

The limited availability of drugs for rare diseases makes some people use various ways to get treatment. One of them is using marijuana as medicine. In Islam, marijuana is not written directly in the texts, but it can be studied with Islamic legal principles in determining its ruling. Therefore, this paper aims to review the use of marijuana for medical needs from the point of view of the principle of Islamic law “al-ḥukmu yadûru ma’a al-'illah wujûdan wa’ adaman” (the law revolving around the cause for issuing it, whether it is present or absent). This study is library research sourced from the Islamic Jurisprudence references, then analyzed by the inductive method. The research results indicate that marijuana as a treatment is relatively new, and Islamic jurisprudence does not explicitly explain its legal use. Moreover, its use for health services is prohibited in the Narcotics Law. Marijuana in Islam is known to have an intoxicating cause that makes it haram (prohibited). The principle of Islamic law, “al-ḥukmu yadûru ma’a al-'illah wujûdan wa’ adaman” (the law revolving around the cause for issuing it, whether it is present or absent), serves as an excellent guide to know when a law applies and when it is suspended. If there is a cause (‘illah), then there is a law; if there is no cause (‘illah), there is no law. However, the reason (‘illah) with marijuana is a type of common cause (al-'illah al-muta’addiyah) where the branches of law (far’u al-ḥukm) follow the original law. Therefore, the use of medical marijuana is still illegal. Islam allows treatment with forbidden materials (haram) only in emergencies following the terms and conditions of emergency (dharuriyat) in Islam. Keywords: Marijuana, Medical, the principle of Islamic law “al-ḥukmu yadūru ma’a al-'illah wujūdan wa’ adaman” (the law revolving around the cause for issuing it, whether it is present or absent)

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 005/PUU-IV/2006 (BERDASARKAN ASAS NEMO JUDEX IDONEUS IN PROPRIA CAUSA DAN PRINSIP ISTIQLAL QADHA) achmad Arif; Affrizal Berryl Dewantara
Ijtihad Vol. 13 No. 2 (2019)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUUIV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisialberkenaan dengan frasa “Hakim dan Hakim Konstitusi”mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU inidiajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hakkonstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari KomisiYudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaganegara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untukmenguji undang-undang menerima permohonan ini danmengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambilMahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaranasas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwahakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengandirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa).Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yangkomprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakimandisebut dengan prinsip istiqlal qadha. Maka penulis berusahamenganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkaraini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. daripenelitian ini menunjukan langkah yang dilakukan HakimKonstitusi dengan melanggar asas Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUUIV/2006 dari asas nemo judex idoneus in propria causaSelanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadanya.PSelanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadanya.utusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUUIV/2006 yang menguji Undang-Undang Komisi Yudisialberkenaan dengan frasa “Hakim dan Hakim Konstitusi”mengundang perdebatan. Permohonan pengujian UU inidiajukan oleh Hakim Agung yang merasa dirugikan hakkonstitusionalnya dengan adanya pengawasan dari KomisiYudisial. Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaganegara yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untukmenguji undang-undang menerima permohonan ini danmengadilinya hingga putusan. Namun langkah yang diambilMahkamah Konstitusi ternyata menimbulkan pelanggaranasas peradilan yang berlaku di Indonesia yakni asas bahwahakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitan dengandirinya sendiri (nemo judex idoneus in propria causa).Sebagai upaya islamisasi hukum, Islam sebagai agama yangkomprehensif juga mengatur mengenai prinsip kehakimandisebut dengan prinsip istiqlal qadha. Maka penulis berusahamenganalisis langkah Hakim Konstitusi menerima perkaraini dari sudut pandang hukum dan hukum Islam. daripenelitian ini menunjukan langkah yang dilakukan HakimKonstitusi dengan melanggar asas Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui kandungan dari Putusan No.005/PUUIV/2006 dari asas nemo judex idoneus in propria causa.1 Dosen Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitas DarussalamGontor.2 Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Perbandingan Madzhab universitasDarussalam Gontor.Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/Puu-Iv/2006...170 Volume 13 Nomor 2, September 2019Selanjutnya penulis berusaha meninjau langkah HakimKonstitusi dalam menerima perkara tersebut dari prinsipprinsipistiqlal qadha.Hasil peradilan diatas bukan tanpasebab, namun karena Mahkamah Konstitusi sebagai satusatunyalembaga negara yang diberi kewenangan oleh UUD1945 maka Mahkamah Konstitusi memilih melanggar asasbahwa hakim tidak boleh mengadili kasus yang berkaitandengan dirinya sendiri dari pada asas hakim tidak bolehmenerima perkara yang diajukan kepadanya. Berdasarkanasas hakim harus menerima perkara yang diajukan kepadanya(ius curia novit) maka MK menerima dan mengadili kasusini. Dalam pandangan istiqlal qadha hal ini juga bukan suatupelanggaran karena Islam memandang hakim sebagai orangyang memiliki kompetensi tertentu yang mampu berijtihad,memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukankepadany

Peran KPU Ponorogo Dalam Penanggulangan Money Politic Pilkada Kabupaten Ponorogo Achmad Arif; Haerul Akmal; Iman Nur Hidayat
Ijtihad Vol. 15 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif peran KPU Ponorogo dalam penangggulangan money politic Pilkada Ponorogo. Money politic dalam Pilkada sudah menjadi rahasia umum, namun sampai saat ini belum ada alternatif kongkrit dalam penyelesaiannya di tingkatan pemilih. Penelitian ini selain untuk mengetahui peran KPU Ponorogo juga untuk memberikan saran dan solusi untuk Pilkada yang LUBER dan JurDil sebagaimana amanah dari konstitusi. Dalam mencapai tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kombinasi, penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis aturan-aturan yang dapat digunakan sebagai dasar hukum KPU Ponorogo dalam rangka penanganan money politic. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis data faktual di lapangan terkait dengan peran KPU Kabupaten Ponorogo. Data-data yang faktual KPU Kabupaten Ponorogo dianalisis untuk melihat seberapa besar peran KPU Kabupaten Ponorogo dalam hal penanggulangan money politic di Kaubupaten Ponorogo. Hasil analisis data dari penelitian normatif dan empiris kemudian dikombinasikan dalam rangka mencari jawaba atas peran KPU Ponorogo dalam penanggulangan money politic dalam Pilkada di Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Ponorogo, memiliki peran aktif dalam menanggulangi money politic yaitu dengan memberikan Pendidikan politik dan demokrasi bagi setiap penduduk yang telah memiliki hak pilih. Keyword: KPU, Ponorogo, Pilkada, Money Politic

Civilian Protection in the Gaza Conflict: A Comparative Analysis of International Humanitarian Law and Fiqh Siyar Andini Rachmawati; Veronica Azzahra Aurel Laksono; Mohammad Sheikab Alam; Achmad Arif
Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs Vol. 11 No. 1 (2026): Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs
Publisher : UNIDA Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/dauliyah.v11i2.2

The Israeli–Palestinian armed conflict, particularly the hostilities in the Gaza Strip since October 2023, has caused extensive civilian casualties and severe humanitarian suffering, raising serious concerns regarding compliance with International Humanitarian Law (IHL). Although IHL provides a comprehensive framework governing the conduct of hostilities and civilian protection, persistent violations, enforcement constraints, and accountability gaps continue to undermine its protective objectives. This study examines civilian protection in the Gaza conflict through a comparative normative analysis of International Humanitarian Law and Islamic international law (Fiqh Siyar). Using a normative doctrinal legal research method with descriptive and historical approaches, this research analyzes treaty law, customary IHL, international jurisprudence, and classical and contemporary Islamic legal sources. The findings demonstrate substantive convergence between IHL and Fiqh Siyar on core humanitarian principles, including civilian immunity, limitations on methods and means of warfare, proportionality, and the primacy of humanity over military necessity. Fiqh Siyar further contributes an ethical dimension grounded in maqāṣid al-sharīʿah, particularly the protection of life (ḥifẓ al-nafs), and imposes categorical prohibitions on practices such as mutilation and collective harm. However, structural differences remain. While IHL relies on treaty consent and international enforcement mechanisms that are often politically constrained, Fiqh Siyar is rooted in religious and moral legal obligations that may enhance normative internalization. This study concludes that integrating Fiqh Siyar’s ethical insights can strengthen civilian protection frameworks in contemporary armed conflicts.

A comparative fiqh analysis of hybrid contracts regulation in the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) Akmal Hidayah; Achmad Arif; Ahmad Muqorobin; Yana Elita Ardiani
Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis Vol. 5 No. 1 (2026): Co-Creation : Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cocreation.v5i1.2267

This study aims to analyze the validity of hybrid contracts in the Cash Waqf Linked Deposit (CWLD) model regulated by the Financial Services Authority (OJK). The study was motivated by the gap between the potential for national cash waqf and the low rate of its actual collection, as well as the fiqh debate regarding the return of principal funds to customers. The method used is a juridical-normative study with a qualitative approach. Data were obtained through a literature review of primary legal sources, including the OJK’s CWLD Implementation Guidelines, Islamic banking regulations, DSN-MUI fatwas, and fiqh literature from the four schools of thought, as well as secondary legal sources such as scientific articles and academic books. The analysis was conducted using a deductive-coherence approach based on the theory of al-‘Uqūd al-Māliyah al-Murakkabah. The results of the study indicate that the CWLD structure falls under the category of al-uqūd al-mujtami‘ah al-mubāhah, which is valid due to the separation of legal objects between the mudārabah investment funds and the endowed returns. A comparative fiqh analysis also confirms the legality of temporary waqf through the talfiq approach, which accommodates the views of the Maliki and Hanafi schools of thought. Thus, the CWLD is an innovation that aligns with the Maqāṣid al-Syarī‘ah while supporting the mobilization of social funds and strengthening the liquidity stability of Islamic banking.

Pemberdayaan dan Pemdampingan Siswa dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal melalui Metode Talaqqi di PPWNI Klang, Malaysia Alde Mulia Putra; Andini Rachmawati; Najah Amali Hidayat; Qonita Rahmawati; Two Nadia Marafika; Amanina Saputri; Haziq Farda Isyrafi; Arya Bimantaka; Hesti Rokhaniyah; Dini Septyana Rahayu; Achmad Arif; Saipul Nasution
Jurnal Masyarakat Madani Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Agustus (In Progress)
Publisher : Alesha Media Digital

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59025/yvk62y49

Kemampuan menghafal bacaan ibadah merupakan fondasi penting dalam pendidikan Islam, khususnya bagi generasi muda di komunitas diaspora Indonesia. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mengimplementasikan metode talaqqi untuk meningkatkan kemampuan menghafal bacaan shalat, doa harian, dan surah-surah pendek pada siswa Pusat Pembelajaran Warga Negara Indonesia (PPWNI) Klang, Selangor, Malaysia. Pendekatan yang digunakan adalah Asset-Based Community Development (ABCD) melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama program Pesantren Ramadhan, dengan melibatkan mahasiswi KKN Internasional UNIDA Gontor sebagai fasilitator. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan: proporsi siswa yang mampu melafalkan bacaan shalat secara benar meningkat dari 30% menjadi 80%, dan rata-rata penguasaan surah baru per siswa mencapai 5 surah selama program berlangsung. Efektivitas metode talaqqi ditopang oleh tiga mekanisme utama: koreksi pelafalan secara langsung, pengulangan terstruktur melalui muroja'ah, serta interaksi tatap muka yang intensif antara pendidik dan peserta didik. Dampak afektif berupa peningkatan kepercayaan diri dan motivasi belajar turut memperkuat identitas keislaman siswa sebagai bagian dari komunitas diaspora.

ANALISIS KAIDAH ‘URF PADA TRADISI MENDHEM ARI-ARI DALAM KEPERCAYAAN JAWA Achmad Arif; Muhammad Akhlis Azamuddin Tifani; Nadia Sulistyawati; Teguh Eka Prasetya
Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law Vol. 8 No. 2 (2025): Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law (JICL): Jurnal Perbandingan H
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Javanese people are known to hold on to the traditions of their ancestors. However, many young people just follow the tradition without knowing the beliefs contained and the law in Islam. The purpose of this study is to explain the Mendhem Ari-Ari Tradition in Javanese beliefs in Lidah Wetan Village according to the analysis of 'urf rules. This research is a qualitative research with descriptive-analytical research typology based on primary and secondary data collection methods as well as data collection methods through observation, interviews and documentation. The findings of this research: 1) The tradition of Mendhem Ari-Ari in Javanese beliefs in Lidah Wetan Village, Lakarsantri District, Surabaya City is carried out by using flower sesarat and wishing tools and then covering the grave with a basket for 40 days. 2) The review of the analysis of the rules of 'urf on this tradition is punished as a tradition that should not be done because it does not fulfil one of the requirements of urf and is categorised as fasid urf. But it can be done as long as it does not conflict with Islamic law.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search