Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Integritas: Jurnal Antikorupsi Jurnal Hukum Prioris Karimah Tauhid Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia
Bambang Widjojanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
RELASI KORUPSI KORPORASI DAN KORUPSI POLITIK: Kajian Awal Melacak Korupsi Politik di Korporasi Widjojanto, Bambang
Integritas : Jurnal Antikorupsi Vol. 3 No. 1 (2017): INTEGRITAS Volume 03 Nomor 1 Tahun 2017
Publisher : Komisi Pemberantasan Korupsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.087 KB) | DOI: 10.32697/integritas.v3i1.139

Abstract

Dalam banyak kasus korupsi, diduga keras, korporasi juga terlibat dan menjadi bagian kejahatan tapi korporasi hampir tidak pernah dijadikan subyek hukum yang diperiksa dan diminta pertanggungjawabannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ada fakta lain yang juga sangat faktual, di sebagian besar kasus korupsi yang dilakukan korporasi juga terjadi korupsi politik. Bahkan, ada indikasi yang tak terbantahkan, ada korupsi politik di dalam korupsi korporasi. Untuk itu diperlukan suatu kajian awal untuk melihat relasi diantara keduanya. Di dalam kajian digunakan rujukan berupa peraturan perundangan, informasi yang dikemukakan oleh media, putusan pengadilan dan juga buku referensi. Ada persekutuan antara tindak korupsi korporasi dan korupsi politik yang melibatkan pihak pemegang otoritas dengan jabatan politik tertentu dengan pihak yang mewakili kepentingan korporasi. Mereka menyalahgunakan sumber daya publik yang berasal dari keuangan negara untuk kepentingan privat dan kelompoknya sendiri. Pada kasus tertentu, dana yang digunakan berasal dari korporasi dan ditujukan untuk “membeli” otoritas yang dimiliki oleh penyelenggaraan negara. Pada konteks ini, korporasi dengan kekuatan kapitalnya dapat mendikte hingga menguasai kepentingannya sehingga terjadilah apa disebut sebagai capital and corporate driven atas berbagai proyek yang tidak ditujukan untuk kepentingan publik. Penegak hukum mengalami kegagapan untuk dapat menangani dan masuk di dalam kasus ini karena sifat kasusnya menjadi beyond the law.
PERAN STRATEGIS PERGURUAN TINGGI DALAM PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI Bambang Widjojanto
Masalah-Masalah Hukum Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 1, Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3365.809 KB) | DOI: 10.14710/mmh.42.1.2013.145-154

Abstract

Abstract In Law no. 30 In 2012, noted that the eradication of Corruption is defined as a series of measures to prevent and combat TPK through the coordination, supervision, monitoring, investigation and prosecution-investigation-examination in court with public participation. It also mentioned the involvement of the community in limitatif in Law. 31 of 1999 which states the public has rights and responsibilities in the prevention and eradication of corruption. The description shows and confirms, there is no basis of legitimacy for the college as a part of the community to be involved in the process of combating corruption. Furthermore, this paper will explain the strategic role of universities in the accelerated eradication of corruption, corruption in the perspective of the media, and also the facts and impact of corruption. Keywords : strategic role, universities, eradication of corruption. Abstrak Dalam UU No. 30 Tahun 2012 dikemukakan bahwa pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Hal mengenai keterlibatan masyarakat juga disebutkan secara limitatif dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang menyatakan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Uraian tersebut memperlihatkan dan menegaskan, ada dasar legitimasi bagi perguruan tinggi sebagai bagian dari masyarakat untuk terlibat di dalam proses pemberantasan korupsi. Lebih jauh, tulisan ini akan mengetengahkan peran strategis Perguruan Tinggi dalam percepatan pemberantasan korupsi, korupsi dalam perspektif media, juga mengenai fakta dan dampak korupsi. Kata Kunci : peran strategis, Perguruan Tinggi, pemberantasan korupsi.
Negara Hukum, Korupsi dan Hak Asasi Manusia: Suatu Kajian Awal Bambang Widjojanto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 1 (2012): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 1 Tahun 2012
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1502.121 KB) | DOI: 10.25105/prio.v3i1.355

Abstract

Kejahatan Korupsi, Pelanggaran HAM, dan Negara Hukum yang Demokratis merupakan hal yang saling berkaitan.  Ketidakmampuan mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis dalam bentuk yang sekongkrit-kongkritnya akan dapat menyebabkan tindak korupsi dan pelanggaran HAM tidak dapat ditangani sepenuh-penuhnya. Tindak korupsi mempunyai kaitan dan bahkan juga dapat menjadi bagian serta dikualifikasi sebagai kejahatan hak asasi manusia karena dampak dari tindak pidana korupsi dapat menyebabkan diingkari, dicampakkan dan dirampasnya “human dignity”.
Fenomena Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia Rahma, Hania; Fauzi, Akhmad; Juanda, Bambang; Widjojanto, Bambang
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol. 21, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Although the phenomenon of natural resource curse is suspected to have occurred at the regional level in Indonesia, no measurement of such a phenomenon has been carried out yet. This research is aimed to provide an index of measuring the degree of natural resource curse at provincial level in Indonesia. Two indices, the natural resource dependence index and regional sustainable development index, were used to formulate index of regional resource curse (RRCI) using geometric mean of conditional weighted product method. The results found that provinces with richer in mining tend to have higher resource curse index compared with those with less extractive resources.
Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Pemidanaan yang Menimbulkan Dampak Destruktif pada Terpidana Astriani, Anjar; Widjojanto, Bambang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14662

Abstract

Implementasi kebijakan pemidanaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang terkait. Dari perspektif yuridis, hak dan kewajiban terpidana diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan pemidanaan terhadap terpidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat sistem pemidanaan di dalam KUHP yang berbasis pada asas retributif (pembalasan) dibandingkan pada asas restorative justice (pemulihan keadilan), pada praktiknya terdapat banyak temuan fakta yang mencerminkan permasalahan-permasalahan. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam undang-undang pemasyarakatan dan HAM. Sebagai konsukuensinya, hal tersebut menimbulkan dampak destruktif pada terpidana yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial.
Co-Authors Akhmad Fauzi Astriani, Anjar Bambang Juanda Ma’arif, Rizal Syamsul Rahma, Hania