Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Implementasi Kebijakan Pemidanaan yang Menimbulkan Dampak Destruktif pada Terpidana Astriani, Anjar; Widjojanto, Bambang; Ma’arif, Rizal Syamsul
Karimah Tauhid Vol. 3 No. 8 (2024): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v3i8.14662

Abstract

Implementasi kebijakan pemidanaan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lainnya yang terkait. Dari perspektif yuridis, hak dan kewajiban terpidana diatur lebih lanjut secara rinci dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pemasyarakatan yang memberikan kerangka hukum yang jelas dalam mengatur dan mengelola lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami implementasi kebijakan pemidanaan terhadap terpidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak destruktif penjara pada terpidana berkaitan dengan sistem pemidanaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melihat sistem pemidanaan di dalam KUHP yang berbasis pada asas retributif (pembalasan) dibandingkan pada asas restorative justice (pemulihan keadilan), pada praktiknya terdapat banyak temuan fakta yang mencerminkan permasalahan-permasalahan. Berbagai fakta di lapangan menunjukkan kondisi Lapas dan terpidana yang menghuni di dalamnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya tertuang di dalam peraturan perundang-undangan terutama dalam undang-undang pemasyarakatan dan HAM. Sebagai konsukuensinya, hal tersebut menimbulkan dampak destruktif pada terpidana yang dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi buruk baik secara individu maupun sosial.
APPLICATION OF INDONESIAN RULES IN THE REGULATION OF THE SUPREME COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA Aminulloh, Muhamad; Astriani, Anjar
DE'RECHTSSTAAT Vol. 9 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jhd.v9i1.6943

Abstract

In making legal products, the use of written language that is in accordance with the Indonesian Standard Rules and General Guidelines for Indonesian Spelling requires accuracy in the framework of conformity in sentences contained in laws and regulations. This is done so that there is no misinterpretation of the message contained in the legal product. The phenomenon that occurs is that many legal experts in making legal products such as regulations, legislation, contracts, agreements, MoUs, and the like do not heed or even underestimate the rules in the Indonesian language. The method used in this study is a qualitative method, while the type of research used is content analysis, which means a model used to examine data documentation in the form of text, images, symbols, and so on. In making legal products, using written language that is in accordance with the "Indonesian Standard Rules of Procedure" and "General Guidelines for Indonesian Spelling" will minimize or even eliminate the risk of misinterpretation of the messages contained in these legal products in Indonesian in legislation in basically it is no different from other Indonesian languages, the difference lies only in terminology or the use of certain terms.