Garuda - Garba Rujukan Digital

Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Wisata Syariah Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Kabupaten Sumenep Achmad Badarus Syamsi; Adiyono Adiyono
KABILAH : Journal of Social Community Vol. 5 No. 2 (2020): Desember
Publisher : LP2M IAI Nazhatut Thullab Sampang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35127/kbl.v5i2.4147

Abstrak: Konsep pariwisata halal diharapkan bisa meningkatkan jumlah wisman di objek-objek wisata tersebut. Konsep pariwisata halal diambil karena dilihat dari sisi sosial budaya agama masyarakatnya, banyaknya pondok pesantren, obyek wisata religi, dan kesenian Islam. Disisi lain Kepastian hukum merupakan hal yang sangat urgen untuk menarik minat investor dan wisatawan. Disinilah urgensi dari keberadaan legalitas pariwisata halal. Tujuan dari Penelitian ini pertama adalah untuk mengemukakan bentuk pengaturan pariwisata halal yang sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia. Kedua akan berupaya untuk menemukan model pengaturan yang efektif, efisien dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi untuk diterapkan di Sumenep. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berusaha untuk memaparkan tujuan penelitian di atas. Sumber data yang digunakan adalah ketentuan mengenai pembuatan peraturan perundang-undangan dan peraturan pariwisata halal di Indonesia. Adapun hasil dari penelitian ini adalah penemuan sebuah model atau bentuk peraturan tentang pariwisata halal di Sumenep yang efektif, efisien dan mempunyai kepastian hukum yang tinggi. Kata Kunci: legalitas, pariwisata halal, prinsip syariah Abstract: The concept of halal tourism is expected to increase the number of foreign tourists in these tourist objects. The concept of halal tourism is taken because it is seen from the socio-cultural side of the community, the number of Islamic boarding schools, religious tourism objects, and Islamic arts. This is where the urgency of the legality of halal tourism. The purpose of this research The first is to give shape halal tourism arrangement that has been applied in several regions in Indonesia. Both will attempt to find a model setting of effectif eficient and have a high supremacy of law to be applied in Sumenep. This research is a literature research with a qualitative deskriptif approach, that seeks to explain the purpose of its research. The sources data that used is provisions about rule making and regulations halal tourism in Indonesia. The resault of this research is discovery of a model or form regulations on tourism kosher in Sumenep effective, efficient and have a high supremacy of law. Keywords: legality, halal tourism, sharia principles.

ASPEK SPIRITUAL ISLAM DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA PANTAI (STUDI KASUS PARIWISATA PANTAI DI KABUPATEN PAMEKASAN) Adiyono Adiyono; Rudi Hermawan
Jurnal Al-Ulum : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ke-Islaman Vol 9 No 1 (2022): al-Ulum: Jurnal pendidikan, penelitian dan pemikiran keislaman
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/alulum.9.1.2022.80-87

Menurut fatwa DSN MUI bahwa pelaksanaan wisata syariah harus memenui tiga ranah kewajiban yang harus ditetapkan yakni upaya pencapaian nilai-nilai Islami, fasilitas yang wajib dimiliki, dan berbagai upaya yang wajib dihindari. Tiga ranah kewajiban ini dapat melalui ikhtiar dengan 1). Mewujudkan kemaslahatan umum, 2). Memperoleh pencerahan, penyegaran, dan penenangan, 3). Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan, 4). Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, 5). Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan; dan 6). Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah Maka sangat menarik jika dibidang wisata pantai di Kabupaten Pamekasan memperkenalkan aspek-aspek nilai spiritual Islam, sebab anggapan banyak orang wisata pantai masih mempunyai streotype ( pandangan) negatif bagi sebagian besar masyarakat muslim madura. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengeksplorasi bidang-bidang spiritual atau nilai-nilai islam apa saja yang terkandung dalam pengembangan pawisata pantai yang ada di kabupaten pamekasan, sehingga penelitian ini diberi judul “Aspek Spiritual Islam dalam Pengembangan Pariwisata Halal” (Studi Kasus Pariwisata Pantai di Kabupaten Pamekasan)” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan obervasi untuk mendapatkan data primer, serta dokumentasi. Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Aspek spiritual Islam dalam Pengembangan Pariwasata Pantai di Kabupaten Pamekasan sudah mulai dikembangkan dan dikerjakan secara maksimal oleh tokoh Pemuda, tokoh adat, alim ulama’ dan pemerintah Desa telah memberikan solusi dan memberikan komitmen tinggi untuk terus memelihara nilai-nilai agama di tempat wisata, mengembangkan nilai-nilai spritual seperti menyediakan fasilitas ibadah bagi pengunjung, mengadakan evaluasi bulanan dan terus mendorong kepala desa berserta jajarannya untuk memprioritaskan pengadaan kamar mandi, tempat wudhu, musholla dan juga mendorong pengelola untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung dengan menerapkan nilai-nilai Islami. Yang menarik adalah Gerakan Pemuda Ansor membangun Pos Pantau di Pantai The Legend yang digunakan untuk memantau pelaksanaan wisata sesuai dengan nilai-nilai Islami dan menerapkan Aspek Spritual Islam dalam pengembangan Wisata Pantai berbasis Syariah dan berbasis kearifan lokal masyarakat setempat.

Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan Fajar; Achmad Badarus Syamsi; Adiyono
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.5457

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Termasuk pelaku usaha jamu tradisional yang ada di Madura. Sebagai upaya untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat badan usaha milik desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan usaha milik desa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Sinergi dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan adalah kebutuhan sertifikasi halal yang diwajibakn oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien di Bangkalan. (Entrepreneurs have an obligation to register halal certification of their products. This has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors in Madura. As an effort to implement this, there are village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village-owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated with halal certification. This research is a field research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that there is still no synergy between the owners of herbal medicine SMEs and local village-owned enterprises, because most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service units. The synergy in question is that both parties will help each other and provide benefits. Synergy can be seen from the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase the business of herbal medicine SMEs, from licensing to marketing. One of the things that are urgent about licensing is the need for halal certification which is required by the government. Of all the herbal medicine SMEs in Bangkalan and Sampang, there is only one village-owned business entity that manages the herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine SMEs that has obtained a halal certificate is the Al-Manshurien SMEs in Bangkalan.)

Kontribusi Perempuan Dalam Menopang Ekonomi Keluarga Perspektif Maqashid Syariah Rosa, Rosa; Adiyono, Adiyono
FATHIR: Jurna Studi Islam Vol 1 No 3 (2024): FATHIR: Jurnal Studi Islam
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/fathir.v1i3.137

Dalam era globalisasi, stigma bahwa perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga telah bergeser, kini mereka dapat membantu perekonomian keluarga. Khususnya Perempuan single parent tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga namun juga sebagai ayah yang mengharuskan mencari nafkah. Saat ini tidak jarang perempuan single parent yang bekerja bahkan membuat usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup bahkan menjadi tulang punggung keluarganya. Dengan begitu, perempuan single parent memiliki pendapatan sendiri sehingga semakin banyak hasil pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarganya. Selanjutnya peneliti menggunakan perspektif maqashid syariah dengan tujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat memberikan panduan dalam mengoptimalkan peran dan keikutsertaan perempuan single parent dalam ekonomi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis mengenai kontribusi atau keterlibatan seorang perempuan single parent dalam menopang ekonomi keluarga dalam pandangan maqashid syariah. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dengan 10 perempuan single parent , observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analis reduksi data, kemudian dilakukan penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi atau keterlibatan perempuan single parent dalam menopang ekonomi keluarga sesuai dengan perspektif maqashid syariah. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Labang, Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para perempuan single parent berusaha sendiri dalam menopang ekonomi keluarga baik yang di sebabkan oleh perceraian maupun ditinggal suami yang disebabkan meninggal dunia. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk menulis jurnal dengan judul kontribusi perempuan dalam menopang ekonomi keluarga perspektif maqashid syariah.

Analisis Implementasi Akad Ijarah Lahan Dagang di Sekitar Universitas Trunojoyo Madura Fikafisanti, Fikafisanti; Adiyono, Adiyono
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.210

The purpose of the implementation of the Ijarah contract in leasing is to obtain the benefits of the leased goods while the renter will get a fee or reward. The implementation of the Ijarah contract for leasing trade land in the UTM campus area where the land leased to sell traders around the UTM campus does not belong to the leasing party, but the land still belongs to one of the local residents. The research method used is qualitative. Data were obtained through observation, interviews, and analysis of related documents. The results of this study indicate that the ijarah contract carried out has fulfilled the pillars and conditions of the ijarah contract, but there is a defect in the ijarah contract, namely the second party who manages it has broken / defaulted on the agreed agreement, The factors that cause default include, among others, the social condition of the manager and the manager does not have good faith to fulfill the agreement. [Tujuan dari Implementasi akad Ijarah dalam sewa sewa menyewa bertujuan untuk mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya sedangkan pemberi sewa akan dengan mendapatkan upah atau imbalan. Pelaksanaan akad ijarah sewa menyewa lahan dagang di area kampus UTM dimana lahan yang disewakan untuk berjualan para pedagang di sekitar kampus UTM ini ternyata bukan milik pihak yang menyewakan, melainkan lahan tersebut secara status hak masih milik salah seorang warga sekitar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad ijarah yang dilakukan sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah, namun terjadinya cacat pada akad ijarah yaitu pihak ke-dua yang mengelola telah ingkar/wanprestasi terhadap pernjanjian yang telah disepakati, Adapun faktor yang menyebabkan wanprestasi diantaranya, kondisi sosial pengelola dan pengelola tidak mempunyai I’tikad baik untuk mamtuhi perjanjian].

PERAN KYAI DALAM MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI BMT UGT NUSANTARA Ukmiyatul Jennah; Adiyono; Holis
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 11 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi November
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i11.932

Peran kyai sangat penting dalam menyelesaikan masalah ekonomi syariah di BMT. Mereka membantu menyelesaikan sengketa, seperti masalah perjanjian atau ketidak puasan hasil transaksi, dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai pemimpin yang dihormati, Kyai memastikan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya adil, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama dan tradisi setempat. Kyai membantu menjaga kedamaian dan memastikan ekonomi syariah berjalan dengan benar. Perkembangan ekonomi syariah yang semakin pesat, baik di tingkat nasional maupun global, membawa tantangan baru, salah satunya adalah potensi terjadinya sengketa ekonomi. Sengketa ini bisa muncul dari berbagai faktor seperti wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau ketidak puasan atas hasil transaksi ekonomi. Meskipun prinsip syariah menekankan keadilan dan kemaslahatan, praktik di lapangan bisa berbeda, sehingga dibutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan Peran Sang Guru Agung amatlah diperlukan dalam mengurai persoalan di lembaga BMT, sebab sesosok Guru Agung bisa dikatakan tetap dihormati dan dianggap pemimpin di kalangan rakyat. Ini menandakan bahwa Sang Guru Agung memancarkan daya pengaruh serta kekuatan kepribadian yang begitu kuat. Kyai berperan sebagai penengah yang mendengarkan semua pihak dengan sabar, memahami latar belakang masalah, dan memberikan solusi yang adil sesuai dengan prinsip islam. Pendekatan yang dilakukan mampu membantu para pihak yang bersengketa menemukan titik temu dengan lebih mudah, serta menumbuhkan rasa saling menghormati dan ikhlas dalam menerima hasil mediasi. Beliau tidak hanya bertindak sebagai mediator yang menyelesaikan penyelesaian secara hukum, tetapi juga sebagai pembimbing moral dan spiritual. Prinsip musyawarah mufakat menjadi dasar proses penyelesain sengketa ekonomi Syariah di BMT UGT nusantara. Dalam setiap proses, beliau memastikan bahwa nilai Syariah tetap di utamakan. Peran Kyai bukan hanya menyelesaikan konflik ekonomi, tapi juga membantu pihak yang bersengketa menemukan ketenangan batin dan memahami bahwa setiap masalah yang dihadapi adalah bagian dari takdir Allah. Maksud pengejaran ilmu ini yaitu memaparkan perihal Fungsi Sang Kyai dalam Perantara Perbedaan Ekonomi Berlandaskan Syariah pada Lembaga Keuangan BMT. Tulisan ini memakai cara penggalian kualitas. Jalan pengumpulan informasi yang diambil adalah tanya-jawab, pengamatan, dan pencatatan bukti. Informasi yang terkumpul lalu diurai melalui penyusutan data, dilanjutkan dengan penyajian bukti, serta penjabaran hasil untuk mengurai Peranan Sang Kyai dalam Menyelesaikan Konflik Keuangan Syariah di Lembaga Keuangan Mikro UGT Nusantara.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search