Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Praktik Manajemen Rantai Pasok terhadap Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Agroindustri Obat Tradisional dan Rempah Lokal Madura Elfira Maya Adiba; Lilis Suaibah; Fajar Ramadhan
Jurnal Ilmu Manajemen Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : UNESA In Collaboration With APSMBI (Aliansi Program Studi dan Bisnis Indonesia)

This study aims to: analyse the effect of supply chain management practices on the competitive advantage of local Madura traditional medicinal and spice products; explore the influence of supply chain management practices on the performance of the local Madura traditional medicine and spice agroindustry; investigate the effect of competitive advantage on the performance of the local Madura traditional medicine and spice agroindustry. The population in this study were entrepreneurs of traditional Madurese medicines and local spices. The sampling technique in this study used purposive sampling with a total sample of 25. The data collection technique used a questionnaire tested for validity and reliability. The data analysis tool used to answer the research hypothesis is SmartPLS. The results of this study indicate that: supply chain management practices have a direct and positive effect on the competitive advantage of traditional Madurese medicinal products and local spices; supply chain management practices have an immediate and positive impact on the performance of the Madura traditional medicine and local spice agroindustry; the competitive advantage of conventional Madurese medicinal products and local spices has a direct and positive effect on the performance of SMEs. Agro-industry SMEs are advised to continue increasing their competitive advantage and supply chain management to continue developing their business.

PRINSIP EKONOMI KEBERSAMAAN DALAM AL-QUR’AN Fajar Fajar; Heri Fadli Wahyudi
Reflektika Vol 16, No 1 (2021)
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/reflektika.v16i1.566

Manusia sebagai makhluk yang disebut sebagai makhluk sosial, tentu tidak dapat hidup dalam kesendirian diberbagai sektor kehidupan, temasuk juga dalam bidang perekonomian. Dalam kajian ini, penulis tertarik untuk meninjau secara lebih jauh terkait bagaimana konsep perekonomian kebersamaan dalam islam. Adapun hasil dari kajian yang ditemukan oleh penulis adalah: Pertama, prinsip kebersamaan dalam al-quran terdapat dalam surat al-Hujurat ayat ke 13 dan surat al-Ma’idah ayat 2. Kedua, Prinsip kebersamaan sebagai salah satu pilar penting dalam ekonomi umat yang dapat mendatangkan kemaslahatan dalam perekonomian seluruh elemen masyarakat. Ketiga, Koperasi, BUMR serta penyertaan Modal merupakan sebagai salah satu wadah dalam perealisasian dari Prinsip ekonomi kebersamaan.

Sinergi BUMDes dan UMKM Jamu Guna Meningkatkan Pendapatan Melalui Pengelolaan Sertifikasi Halal di Kabupaten Sampang dan Bangkalan Fajar; Achmad Badarus Syamsi; Adiyono
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i1.5457

Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi halal produknya. Termasuk pelaku usaha jamu tradisional yang ada di Madura. Sebagai upaya untuk melaksanakan hal tersebut, terdapat badan usaha milik desa, yang mempunyai peran untuk membantu dan mensejahterakan masyarakat. Sinergi antara UMKM jamu dan badan usaha milik desa menjadi kajian yang menarik untuk diteliti, apalagi jika dikaitkan dengan sertifikasi halal. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan masih belum ada sinergi antara pemilik UMKM jamu dan badan usaha milik desa setempat, dikarenakan kebanyakan badan usaha milik desa masih fokus untuk mengelola wisata dan unit jasa layanan. Sinergi yang dimaksud adalah kedua belah pihak akan saling membantu dan memberikan keuntungan. Sinergi dapat dilihat dari terwujudnya lembaga yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini membantu meningkatkan usaha UMKM jamu, mulai dari perizinan sampai pemasaran. Salah satu hal yang urgen dari perizinan adalah kebutuhan sertifikasi halal yang diwajibakn oleh pemerintah. Dari semua UMKM jamu di Bangkalan dan Sampang hanya ada satu badan usaha milik desa yang mengelola usaha jamu, yaitu badan usaha milik desa Sokat Dajah, kecamatan Tragah kabupaten Bangkalan, sementara UMKM jamu yang sudah memperoleh sertifikat halal adalah UMKM Al-Manshurien di Bangkalan. (Entrepreneurs have an obligation to register halal certification of their products. This has not been done much because of the lack of information and assistance on the registration mechanism. Including traditional herbal medicine business actors in Madura. As an effort to implement this, there are village-owned enterprises, which have a role to help and prosper the community. The synergy between herbal medicine SMEs and village-owned enterprises is an interesting study to study, especially if it is associated with halal certification. This research is a field research using an empirical juridical approach. The results of this study indicate that there is still no synergy between the owners of herbal medicine SMEs and local village-owned enterprises, because most village-owned enterprises are still focused on managing tourism and service units. The synergy in question is that both parties will help each other and provide benefits. Synergy can be seen from the establishment of cooperative, participatory, emancipatory, transparent and accountable institutions. In this context, it helps to increase the business of herbal medicine SMEs, from licensing to marketing. One of the things that are urgent about licensing is the need for halal certification which is required by the government. Of all the herbal medicine SMEs in Bangkalan and Sampang, there is only one village-owned business entity that manages the herbal medicine business, namely a business entity owned by the village of Sokat Dajah, Tragah sub-district, Bangkalan district, while the herbal medicine SMEs that has obtained a halal certificate is the Al-Manshurien SMEs in Bangkalan.)

MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT NU CABANG SOCAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM: MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT NU CABANG SOCAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM fajar fajar
IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy Vol. 2 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah STAI Al-Fitrah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.501 KB)

Pada prinsipnya dalam setiap akad pembiayaan tidak diharuskan ada jaminan, namun untuk menghidari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: ”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnyalah BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya adalah: emas, BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Tanah, Dll. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan. pada tulisan ini kajian terfokus pada mekanisme eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT NU Cabang Socahdalam pandangan Hukum Bisnis Syari’ah.

ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI BANGKALAN Dwi Nur Fadlilatul Laili; Fajar Fajar
Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol 3, No 2 (2022): Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/masyrif.v3i2.789

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 272.682.500 jiwa dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 207 juta jiwa. Dengan demikian negara Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produsen makanan halal. Industri halal merupakan salah satu topik yang saat ini sedang marak diperbincangkan di lingkungan bisnis internasional. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM. Namun ironisnya hampir seluruh pelaku UMKM di Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Bangkalan ketika mencoba untuk mendapatkan sertifikasi halal. Melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, data dikumpulkan.Based on data from the Central Bureau of Statistics in 2022, Indonesia is a country with a population of 272,682,500 people with a Muslim population of more than 207 million people. Thus the country of Indonesia has a very big opportunity to become a halal food producer. The halal industry is one of the topics currently being widely discussed in the international business environment. Bangkalan Regency is one of the areas with the largest number of MSMEs in Madura, which is around 22,500 MSMEs. However, ironically, almost all MSMEs in the Regency do not yet have halal certification. This is evidenced by data obtained from the Office of Cooperatives and Micro Enterprises and the Office of Industry and Trade of Bangkalan Regency. It is hoped that this research can provide solutions to the problems that are currently happening. This study aims to investigate and identify the challenges faced by MSMEs in Bangkalan Regency when trying to obtain halal certification. Through documentation, interviews, and observations, data is collected

Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan Moh. Karim; Achmad Badarus Syamsi; Fajar
Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/alhuquq.v4i2.6707

Artikel ini akan membahas penerapan sertifikasi halal produk UMKM dalam perspektif budaya hukum di Madura. Masyarakat Madura memiliki budaya yang unik dan kuat dalam memegang teguh prinsip. Masyarakat Madura merupakan masyarakat yang religius, patuh dan tunduk dalam menjalankan perintah agama, dalam hal ini adalah Islam. Wujud ketaatan terhadap ajaran Islam ini terangkum dalam ungkapan populer, yaitu: “bhuppa’, bhabhu’, ghuru dan rato” (ayah, ibu, guru dan pemimpin pemerintahan). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Madura berupa taat dan patuh “bhuppa’, bhabhu’, ghuru, dan rato” (bapak, ibu, guru dan pimpinan pemerintahan) sangat berpengaruh terhadap budaya hukum pelaksanaan atau penegakan sertifikasi halal. Pemerintah yang dalam budaya Madura dikenal dengan sebutan rato dan ghuru atau ulama membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan patuh mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. (This article will discuss the application of halal certification for MSME products in the perspective of legal culture in Madura. Madurese people have a unique and strong culture in upholding principles. The Madurese community is a religious society, obedient and submissive in carrying out religious orders, in this case Islam. This form of obedience to Islamic teachings is summarized in a popular expression, namely: "bhuppa', bhabhu', ghuru dan rato" (father, mother, teacher and government leader). This research is a field research that is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the values adhered to by the Madurese community in the form of obedience and obedience to "bhuppa', bhabhu', ghuru, and rato" (fathers, mothers, teachers and government leaders) greatly influence the legal culture of implementing or enforcing halal certification. The government, which in Madurese culture is known as rato and ghuru or ulemas, makes micro, small and medium enterprises in the Pademawu sub-district, Pamekasan district comply with registering halal certification for their products.)

MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT NU CABANG SOCAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM: MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI BMT NU CABANG SOCAH DALAM PERPEKTIF HUKUM ISLAM fajar fajar
IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy Vol. 2 No. 1 (2022): Maret 2022
Publisher : Program Studi Perbankan Syariah STAI Al-Fitrah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pada prinsipnya dalam setiap akad pembiayaan tidak diharuskan ada jaminan, namun untuk menghidari terjadinya penyimpangan maka diperbolehkan meminta jaminan hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN No. 08/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, menyatakan: ”Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan”. Penerapan jaminan pada suatu pembiayaan merupakan hal yang wajar dan dapat dikatakan sangat penting, akan tetapi mengingat BMT merupakan lembaga yang berbasis syariah, maka sudah seharusnyalah BMT mengikuti syariat Islam tanpa terkecuali. Barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan khusus dalam bentuk kepercayaan. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh BMT di antaranya adalah: emas, BPKB Kendaraan bermotor, Sertifikat Tanah, Dll. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian mengenai mekanisme eksekusi jaminan. pada tulisan ini kajian terfokus pada mekanisme eksekusi jaminan pada akad musyarakah di BMT NU Cabang Socahdalam pandangan Hukum Bisnis Syari’ah.

Pengaruh Label Halal terhadap Minat Masyarakat pada Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Bangkalan Aisatur Rodiyah; Faizal Amir; Fajar
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 6 No. 1 (2023): Maro
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v6i1.3803

A halal label is the giving of a halal sign or written proof as a guarantee on product packaging to show that the food and beverage product is permissible for consumption and has a halal status. The halal label indirectly shows and explains that products that are labeled halal are products that are safe, reliable and do not contain anything illegal. The purpose of this research is to find out how the image of a halal label affects people's interest in Bangkalan Regency and to find out the effect of a halal label on people's interest in food and beverage products in Bangkalan Regency. For the place where the researcher did it,namely in Bangkalan Regency, this study used a quantitative approach descriptive analysis method. Sampling using non probability sampling technique, namely accidental sampling technique. Test the instrument data, namely test validity and reliability, while the data analysis using simple linear regression analysis with the help of IBM SPSS Statistics version 20. Respondents were selected as many as 80 respondents. The results of this study indicate that the halal label (X) has a significant and significant effect on public interest (Y) in Bangkalan Regency. Where thitung > ttabel that is thitung 7,570 > ttabel 2,640 dan nilai sig 0,000 < dari 0,05. So it can be concluded that the hypothesis Ho is rejected and Ha is accepted. This has proven that the inclusion of a halal label on products provides a positive value in influencing public interest in Bangkalan Regency.

ANALISIS PROBLEMATIKA PELAKSANAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI BANGKALAN Dwi Nur Fadlilatul Laili; Fajar Fajar
Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Vol 3, No 2 (2022): Masyrif : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen
Publisher : Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28944/masyrif.v3i2.789

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk 272.682.500 jiwa dengan jumlah penduduk muslim lebih dari 207 juta jiwa. Dengan demikian negara Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi produsen makanan halal. Industri halal merupakan salah satu topik yang saat ini sedang marak diperbincangkan di lingkungan bisnis internasional. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Madura yaitu sekitar 22.500 UMKM. Namun ironisnya hampir seluruh pelaku UMKM di Kabupaten tersebut belum memiliki sertifikasi halal. Hal ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangkalan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang saat ini sedang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Bangkalan ketika mencoba untuk mendapatkan sertifikasi halal. Melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi, data dikumpulkan.Based on data from the Central Bureau of Statistics in 2022, Indonesia is a country with a population of 272,682,500 people with a Muslim population of more than 207 million people. Thus the country of Indonesia has a very big opportunity to become a halal food producer. The halal industry is one of the topics currently being widely discussed in the international business environment. Bangkalan Regency is one of the areas with the largest number of MSMEs in Madura, which is around 22,500 MSMEs. However, ironically, almost all MSMEs in the Regency do not yet have halal certification. This is evidenced by data obtained from the Office of Cooperatives and Micro Enterprises and the Office of Industry and Trade of Bangkalan Regency. It is hoped that this research can provide solutions to the problems that are currently happening. This study aims to investigate and identify the challenges faced by MSMEs in Bangkalan Regency when trying to obtain halal certification. Through documentation, interviews, and observations, data is collected

Pengaruh Label Halal terhadap Minat Masyarakat pada Produk Makanan dan Minuman di Kabupaten Bangkalan Aisatur Rodiyah; Faizal Amir; Fajar
Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Prodi Ekonomi Syariah Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/maro.v6i1.3803

A halal label is the giving of a halal sign or written proof as a guarantee on product packaging to show that the food and beverage product is permissible for consumption and has a halal status. The halal label indirectly shows and explains that products that are labeled halal are products that are safe, reliable and do not contain anything illegal. The purpose of this research is to find out how the image of a halal label affects people's interest in Bangkalan Regency and to find out the effect of a halal label on people's interest in food and beverage products in Bangkalan Regency. For the place where the researcher did it,namely in Bangkalan Regency, this study used a quantitative approach descriptive analysis method. Sampling using non probability sampling technique, namely accidental sampling technique. Test the instrument data, namely test validity and reliability, while the data analysis using simple linear regression analysis with the help of IBM SPSS Statistics version 20. Respondents were selected as many as 80 respondents. The results of this study indicate that the halal label (X) has a significant and significant effect on public interest (Y) in Bangkalan Regency. Where thitung > ttabel that is thitung 7,570 > ttabel 2,640 dan nilai sig 0,000 < dari 0,05. So it can be concluded that the hypothesis Ho is rejected and Ha is accepted. This has proven that the inclusion of a halal label on products provides a positive value in influencing public interest in Bangkalan Regency.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search