Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

ELIT PERKEBUNAN KOLONIAL DALAM PERSAUDARAAN MASONIK: DINAMIKA ORGANISASI DAN INTELEKTUAL KRING PANGALENGAN Faizal Arifin
Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan Vol 6 No 2 (2025): Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan (Desember 2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51190/jazirah.v6i2.285

Abstract

Penelitian ini mengkaji aktivitas organisasi dan intelektual Vrijmetselaar-kring Pangalengan (1934–1941), sebuah cabang yang berafiliasi dengan Loji Sint Jan Bandung. Sebagai sebuah “cabang” di pinggiran kota kolonial Bandung, anggotanya merupakan para elit perkebunan kolonial termasuk dari teknokrat dan manajer seperti J. H. W. Rüsch dan Dr. B. Vrijburg. Mereka menggunakan forum persaudaraan ini untuk mengatasi keterbatasan geografis untuk tetap menjalankan aktivitas masonik. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan sejarah sosial dilakukan berdasarkan sumber primer sejarah berupa kronik pertemuan dan laporan tahunan yang diterbitkan dalam Indisch Maçonniek Tijdschrift. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi Kring berfungsi sebagai simpul jaringan sosial yang mengatasi isolasi geografis, dengan menjaga koneksi antara anggota Freemasonry yang berasal dari berbagai loji dan perkebunan seperti Santosa, Malabar, Taloen, Wanasoeka, dan Negla. Secara institusional, Kring menunjukkan adaptasi logistik yang terkonsolidasi, menggunakan fasilitas seperti gudang bioskop perkebunan sebagai lokasi pertemuan, serta mempertahankan struktur kepengurusan yang stabil. Kring Pangalengan juga memiliki jadwal pertemuan yang teratur dan responsif terhadap berbagai isu eksternal. Aktivitas intelektual yang dilakukan meliputi diskusi etika-spiritual dan kajian ideologis, termasuk mendiskusikan berbagai gerakan sosial atau politik seperti Nazi dan gerakan Anti-Masonik. Diskusi kritis dan berorientasi refleksi moral juga dilakukan, termasuk merefleksikan kondisi dunia menjelang Perang Dunia II. Perdebatan ini merupakan bagian dari upaya pembentukan identitas kolektif yang bertujuan mendefinisikan dan memperkuat prinsip-prinsip liberal freemasonry dan refleksi moral sebagai penawar terhadap ideologi totaliter menjelang Perang Dunia II. Kajian historis mengenai Vrijmetselaar-kring Pangalengan merupakan upaya memperkaya kajian sejarah lokal yang menunjukkan aktivitas para elit Belanda di kawasan Selatan Bandung, selain kajian sejarah sosial mengenai aktivitas sosial komunitas Eropa di Hindia Belanda
Kebijakan Pendidikan dan Pengembangan Intelektualitas pada Masa Harun Ar-Rasyid (786 - 809 M) Dio Febriyan; Faizal Arifin
Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah Vol. 9 No. 2 (2025): Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hm.v9i2.33254

Abstract

This study examines the significant role played by Harun Ar-Rashid, the fifth caliph of the Abbasid Dynasty, in advancing education during his reign. Employing historical research methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, the research relies primarily on The History of Al-Tabari as a key source. The analysis reveals notable progress in education during Harun Ar-Rashid's Caliphate, attributing the Abbasid Dynasty's advancement to his educational policies. Initiatives such as the establishment of translation institutions, multiple libraries, and the integration of the Qur'an as a core curriculum contributed to this progress. Renowned scholars like Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Ar-Raji, and Al-Ma’mun emerged due to these policies. Harun Ar-Rashid's proactive programs aimed at enhancing educational accessibility and fostering a love for science have enduring implications. If applied in contemporary education, these policies could contribute to equalizing educational quality. This article explores the historical roots of these initiatives, offering insights for present-day educational strategies and contributing to the discourse on educational equality. By understanding the legacy of Harun Ar-Rashid's educational efforts, we gain perspectives to guide modern endeavors in creating inclusive and effective educational systems.
THE HIJAB ISSUE IN FRANCE, 1989–2004: BETWEEN GOD’S COMMANDMENTS AND THE PRINCIPLE OF LAÏCITÉ Afifah Ilma Zein; Faizal Arifin; Jajang Jahroni; Nurul Azizah; Zakiya Darojat
Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan Vol 7 No 1 (2026): Jazirah: Jurnal Peradaban dan Kebudayaan (Agustus 2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul 'Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51190/jazirah.v7i1.410

Abstract

Penelitian ini mengkaji perkembangan isu hijab di sekolah negeri Prancis pada periode 1989-2004, mulai dari insiden College Gabriel-Havez di Creil hingga pengesahan Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004. Berbeda dari sebagian besar kajian yang berfokus pada kebijakan negara, perdebatan intelektual, atau aspek hukum, penelitian ini menelusuri perkembangan polemik hijab melalui pengalaman para siswi Muslim, dinamika kebijakan sekolah, dan perubahan kebijakan negara selama periode tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan sejarah sosial dengan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian mencakup arsip audiovisual Institut National de l'Audiovisuel (INA), laporan media sezaman, terutama Le Monde, dokumen hukum, serta karya-karya akademik yang relevan. Hasil penelitian memperlihatkan empat temuan utama. Pertama, para siswi memaknai hijab sebagai bagian dari identitas keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, sedangkan pihak sekolah menempatkannya dalam kerangka penerapan prinsip laïcité. Kedua, penyelesaian polemik pada periode 1989–1992 berlangsung melalui dialog, negosiasi, dan penafsiran yang berbeda di setiap sekolah, sehingga pengalaman para siswi tidak bersifat seragam. Ketiga, sejak terbitnya Circulaire Bayrou pada 1994 hingga pembentukan Komisi Stasi pada 2003, perdebatan bergeser dari persoalan yang berkembang di lingkungan sekolah menuju perdebatan politik nasional mengenai laïcité, integrasi, dan identitas republik. Keempat, pengesahan Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 menggantikan penyelesaian kasus per kasus di tingkat sekolah dengan kerangka hukum nasional yang berdampak pada pendidikan dan cara sebagian siswi Muslim mempertahankan identitas keagamaannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan isu hijab di Prancis tidak hanya berkaitan dengan perubahan kebijakan negara, tetapi juga dengan pengalaman para siswi Muslim yang menjadi bagian penting dari sejarah polemik tersebut.