Heri Herdiawanto
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Memperkokoh Ideologi Pancasila Hendri S.Pd. M.Pd; Heri Herdiawanto; Arfan Arfan
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 9, No 1 (2022): Vol. 9 No.1 Maret 2022
Publisher : Prodi PPKn FKIP Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/jpkn.v9i1.y2022.p24-35

Abstract

Tokoh bangsa kita telah sampai pada kata sepakat, bahwa Pancasila adalah Dasar Negara dan Ideologi Bangsa Indonesia. Maka yang harus dilakukan oleh generasi selanjutnya adalah bagaimana memperkokoh, meyakini dan mengamalkan amanah yang disampaikan dalam butir-butir Pancasila. Salah satunya kepada santri sebagai kaulamuda yang mempunyai potensi besar untuk kemajuan bangsa ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya pesantren dalam memperkokoh pemahaman santri mengenai Pancasila sebagai Ideologi bangsa. Jenis penlitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh bahwa pesantren melakukan upaya-upaya dalam memperkokoh Ideologi Pancasila melalui keteladanan, pendidikan, dan aktivitas pesantren
Pemberdayaan Anak Pekerja Migran di Desa Kenanga, Indramayu Yuherina Gusman; Heri Herdiawanto; Maria Qibtiya; Annis Alfitriya Syahida; Azis Malik
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia Vol 5, No 1 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jpm.v5i1.1755

Abstract

Migrasi tenaga kerja global memberikan dampak siginifikan bagi perekonomian negara dan pekerja migran beserta negara. Akan tetapi kepergian orang tua khususnya ibu memberikan dampak negative terhadap anak-anak yang ditinggalkan. Mulai dari masalah psikologis, Pendidikan, kesehatan, hingga terjerumus pada berbagai aktivitas beresiko. Menyikapi hal tersebut pengabdian masyarakat ini dilaksanakan untuk membantu anak-anak pekerja migran untuk tidak terpapar dampak negatif migrasi orang tua. Pengabdian masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode seminar dan pelatihan sebagai tindakan preventif dan pemberdayaan anak-anak pekerja migran dengan memberikan pelatihan pembuatan video. Kegiatan ini dihadiri 50 anak pekerja migran usia 13-17 tahun di Desa Kenanga, Indramayu. Kegiatan ini dinilai bermanfaat dan dibutuhkan untuk anak-anak pekerja migran. Kata kunci: Migrasi Tenaga Kerja, Anak Pekerja Migran, Pekerja Migran Indonesia, Pemberdayaan
Transformation of the political struggle model at the village level due to the fight for village fund resources: A case study of village head elections before and after the enactment of UU Desa Number 6 of 2014 Jafar Ahmad; Heri Herdiawanto; Laode Harjudin
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 36 No. 1 (2023): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mkp.V36I12023.141-155

Abstract

This study captures how the Village Law (UU) Number 6 of 2014 has radically changed political behavior at the village level. The political dynamics involved several former DPRD members, former KPU members, and local businessmen in the succession arena for the Village Head Election (Pilkades), in which conditions were rarely encountered in previous times. This study analyzed how changes occurred as they were triggered by the struggle for resources due to the allocation of village funds (DD). This study uses qualitative research methods. Data were collected through interviews with actors who contested in village elections, documentation, and literature studies. The results of this study show how changes in political behavior at the village level only occur after the Village Law is enacted. This study concludes that the Village Law number 6 of 2014 has shifted the political behavior of rural communities as evidenced by the massive circulation of money politics which has led to tense political battles. This study also concludes that the Village Law entices political actors and local businessmen to participate in the contest to seize the power of the village head.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION) Heri Herdiawanto; Matahari Yonagie; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26774

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.