Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.332
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Analisis Hukum VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Elan Jaelani
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
LEGALITAS PENJUALAN AKUN NETFLIX PREMIUM MELALUI BLACK MARKET velvi Arsita suandi; Elan Jaelani; muhamd Kholid
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26703

Abstract

Abstract: The purpose of this research is to find out the legality of selling Netflix premium accounts and to identify black market regulations in Indonesia. In this study, the authors used normative legal research methods. The black market results in economic losses for the affected countries and industries. Governments lose tax revenue, while legitimate manufacturers or service providers also experience reduced sales due to competition from cheaper, illegal products or services. But now what is being sold illegally is not only goods but also social media accounts such as netflix premium accounts. The sale of illegal Netflix premium accounts will result in significant financial losses for Netflix as a company.Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penjualan akun Netflix premium serta mengidentifikasi regulasi black market di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Black market mengakibatkan kerugian ekonomi bagi negara dan industri yang terkena dampaknya. Pemerintah kehilangan pendapatan pajak, sementara produsen atau penyedia layanan sah juga mengalami penurunan penjualan akibat persaingan dari produk atau layanan ilegal yang lebih murah. Namun kini yang dijual secara illegal tidak hanya barang – barang saja tetapi juga akun – akun social media seperti akun netflix premium. Penjualan akun Netflix premium ilegal akan mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi Netflix sebagai perusahaan. 
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN SOFTWARE GAME DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 Dadang Komara; Muhammad Fauzan; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26725

Abstract

Abstractliterature reviews. The research method used is normative juridical, based on the findings of the research showing that the Copyright Law protects both the video game itself as an object of copyright protection and the copyrighted works contained therein. Implementation of Video Game Copyright protection in practice is carried out through mediation. This is as regulated by Law no. 28 of 2014 through Arbitration (article 95), Civil Lawsuit (Articles 96-99), Criminal Report (Article 105 juncto 110) and provisional determination.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta software di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, berdasarkan hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa UU Hak Cipta melindungi baik permainan video itu sendiri sebagai objek perlindungan Hak Cipta maupun karya cipta yang terkandung didalamnya. Implementasi perlindungan Hak Cipta Permainan Video dalam prakteknya dilakukan melalui jalur mediasi. Hal ini sebagaimana yang diatur oleh UU No. 28 Tahun 2014 melalui Arbitrase (pasal 95), Gugatan Perdata (Pasal 96-99), Lapor Pidana (Pasal 105 juncto 110) dan penetapan sementara.
PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG MELIBATKAN GENDER DAN EKPLOITASI SEKSUAL (SEXTORTION) Heri Herdiawanto; Matahari Yonagie; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 4, No 1 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i1.26774

Abstract

Abstract:The purpose of this research is to formulate legal arrangements regarding the crime of sextortion, the crime of sextortion itself is a practice of extortion in which perpetrators use sexual material obtained illegally or through deception to gain financial advantage, violence, or control over their victims. The research method used is normative juridical. The research findings include, among others, the formulation of a legal umbrella against sextortion crimes at least includes several related aspects, recognition of victims' rights, legal aid reporting mechanisms, strict sanctions against perpetrators, prevention mechanisms and formulation of regulatory laws that are open to gender liberation. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan pengaturan hukum terkait kejahatan sextortion, kejahatan sextortion itu sendiri merupakan sebuah praktik pemerasan di mana pelaku menggunakan materi seksual yang diperoleh secara ilegal atau melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan finansial, kekuasaan, atau kontrol atas korban mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun hasil temuan penelitian antara lain, rumusan payung hukum terhadap kejahatan sextortion setidaknya mencakup sejumlah aspek terkait, pengakuan hak korban, mekanisme pelaporan bantuan hukum, sanksi yang tegas terhadap pelaku, mekanisme pencegahan dan rumusan peraturan undang-undang yang terbuka terhadap kesetaraan gender.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN SERTA TANGGUNG JAWAB PROMOTOR TERKAIT PENGEMBALIAN UANG TIKET AKIBAT PEMBATALAN KONSER MUSIK Ania Oktaliana; Elan Jaelani; Dewi Mayaningsih
VARIA HUKUM Vol 4, No 2 (2022): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v4i2.26694

Abstract

AbstractThe research was conducted to find out more about the legal protection of consumers and the responsibilities of promoters in the context of ticket refunds due to the cancellation of music concerts, as well as to find out solutions and recommendations that can increase the effectiveness of this protection. This research was conducted using normative legal research methods by relying on library research. The results of this study indicate that basically the relationship between ticket buyers and concert promoters arises after a ticket sale and purchase agreement, and is subject to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Where if the concert is canceled, the ticket buyer as a consumer has the right to obtain clear information about the cancellation, the right to a ticket refund, and the right to fair compensation. Abstrak Penelitian dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai perlindungan hukum konsumen dan tanggung jawab promotor dalam konteks pengembalian uang tiket akibat pembatalan konser musik, serta mengetahui solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan antara pembeli tiket dengan promotor konser timbul setelah adanya perjanjian jual beli tiket, dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana apabila konser batal maka pembeli tiket sebagai konsumen berhak memperoleh informasi yang jelas tentang pembatalan, hak atas pengembalian uang tiket, dan hak atas kompensasi yang adil.
HAK WARGA NEGARA MELALUI PENGADUAN KONSTITUSIONAL (CONSTITUTIONAL COMPLAINT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Megafury Apriandhini; Cici Adelia; Elan Jaelani
VARIA HUKUM Vol 5, No 1 (2023): VARIA HUKUM
Publisher : Ilmu Hukum, Sharia and Law Faculty, Sunan Gunung Djati Islamic State University of Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/vh.v5i1.26822

Abstract

The Constitutional Court was established in 1945 as part of a plan to ensure that people rights under the Constitution of the State Republic of Indonesia would be upheld. One aspect of the Constitution that has changed significantly since it was ratified in 1945 is that it provides greater and more genuine protection for people constitutional rights in particular and human rights in general. Since the Constitution of 1945 has been fundamentally altered, any discussion of constitutional complaints in connection to that document must focus on that document. Because Therefore, it is crucial to explain the existence of a constitutional complaint process and the need for it for the reader to have a firm grasp on the significant changes that have transpired since The 1945 Constitution. As a result, the Constitutional Court is now empowered to hear and rule on complaints of a constitutional nature. 
Perkembangan Tindak Pidana di Sektor Keuangan: Kewenangan Penyidikan Tunggal OJK Fasa Muhamad Hapid; Utang Rosidin; Elan Jaelani
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.4485

Abstract

Permasalahan mengenai kewenangan penyidikan dalam sektor jasa keuangan selalu menjadi perbincangan, tumpang tindih kewenangan serta efisiensi pelaksanaan merupakan hal-hla yang selalu muncul di permukaan. Paper ini berusaha untuk mengetahui kewenangan Penyidikan Tunggal Otoritas Jasa Keuangan(OJK) dalam Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan pasca lahirnya Omnibus Law sektor Keuangan atau Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan. Dalam Undang-Undang ini terdapat beberapa pembaharuan mengenai UU Otoritas Jasa Keuangan, salah satunya adalah terkait kewenangan penyidikan yang diperbaharui dalam Pasal 49 ayat (5), yang menyebutkan bahwa Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembaharuan kewenangan OJK ini justru membawa dampak positif dari segi yuridis. Pasal 49 ayat (5) sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, hal itu pun sudah diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.
Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia Raihan Andhika Santoso; Elan Jaelani; Utang Rosidin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1 No. 4 (2023): Desember : Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Katolik Widya Karya Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v1i4.1392

Abstract

The legal products of the Supreme Court are not the same as laws. If the law does not understand or regulate something, the Supreme Court can issue policy regulations based on its authority. However, such a thing is not always done. For example, in 1963 the Supreme Court issued Circular Letter Number 3, which effectively canceled a number of Articles in the BW because it was considered unfair. . Researchers use normative research methods to obtain relevant material and explanations for the formulation of the problem as well as to obtain research-based understanding and explanations raised. Normative research is a type of research conducted through a review of literature (secondary sources). The type of normative research chosen is normative juridical, because the starting point of this research is to use legal norms or existing laws and regulations to analyze the problem under study. The results show that the Position and Strength of the Supreme Court Circular Letter (SEMA) in the legal system in Indonesia is recognized outside the hierarchy of laws and regulations and has binding legal force in accordance with the words of Article 8 Paragraph (1) and (2) of Law no. 12 of 2011
Co-Authors Ania Oktaliana Cici Adelia Dadang Komara Fasa Muhamad Hapid Heri Herdiawanto Matahari Yonagie Mayaningsih, Dewi Megafury Apriandhini muhamd Kholid Muhammad Fauzan Raihan Andhika Santoso Utang Rosidin velvi Arsita suandi